Mulai dari Instruksi Nomor 34-CT/TW dari Sekretariat Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) mengenai penguatan kepemimpinan Partai terhadap pengembangan perumahan sosial dalam situasi baru, Proyek Pemerintah mengenai “Investasi pembangunan sedikitnya 1 juta rumah sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan buruh di zona industri periode 2021-2030”, serta berbagai arahan baru mengenai pengembangan rumah sewa, serangkaian kebijakan besar, kini tengah dilaksanakan untuk menjawab persoalan perumahan.
Dari hak kepemilikan ke hak akses terhadap perumahan
Sejumlah orientasi baru segera diwujudkan melalui berbagai program dan mekanisme pelaksanaan dalam kenyataan. Hingga saat ini, Proyek pemerintah tersebut telah mencapai sekitar 72,5% dari target yang ditetapkan. Namun, Kementerian Pembangunan memperkirakan bahwa kebutuhan rumah sewa dalam lima tahun ke depan akan mencapai lebih dari 71 ribu unit, sementara saat ini seluruh Vietnam baru memiliki sekitar 42 ribu unit rumah sosial untuk disewakan. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa perumahan kini menjadi salah satu persoalan pembangunan yang mendapat perhatian khusus.
Dalam konteks tersebut, tuntutan yang dihadapi tidak hanya pemenuhan jumlah rumah yang cukup, tetapi juga membutuhkan pandangan yang lebih komprehensif mengenai peran kebijakan tempat tinggal yang stabil dalam pembangunan sosial-ekonomi. Kebijakan-kebijakan terkait perumahan sosial tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat, tetapi juga dikaitkan dengan target pengembangan sumber daya manusia, menjamin jaring pengaman sosial, dan meningkatkan kualitas perkotaan. Sekretaris Jenderal KS PKV sekaligus Presiden Vietnam, To Lam, menegaskan:
“Kebijakan perumahan dalam tahap baru harus dirancang dengan pola pikir baru dan visi baru, sehingga menjamin agar setiap orang memiliki tempat tinggal. Ini merupakan target yang sangat penting Objek penerima kebijakan perumahan dan mekanisme jual beli harus dikendalikan secara ketat agar rumah tidak menjadi aset spekulatif dan kebijakan perumahan tidak disalahgunakan untuk mencari keuntungan pribadi.”
Orientasi baru tersebut menunjukkan pendekatan yang lebih luas terhadap persoalan perumahan. Dengan demikian, rumah tidak hanya merupakan tempat tinggal bagi setiap keluarga, tetapi juga merupakan bagian dari struktur perkotaan, jaring pengaman sosial, keamanan perkotaan, serta pasar real estate. Dengan cara pendekatan tersebut, perumahan semakin dipandang sebagai salah satu bagian penting dalam strategi pembangunan jangka panjang nasional. Tujuan yang ditetapkan bukan hanya meningkatkan jumlah rumah, tetapi juga memastikan masyarakat berpeluang untuk mengakses berbagai bentuk hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Perdana Menteri Le Minh Hung menekankan:
“Kita harus melakukan penelitian dengan sangat cermat untuk mengubah cara pandang, dari pemikiran mengenai kepemilikan rumah menjadi pengaturan hak untuk memiliki tempat tinggal. Artinya, apabila seseorang belum memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli rumah, mereka dapat mengakses sumber rumah sewa jangka panjang dengan harga yang rasional. Selain itu, kita tetap mengembangkan perumahan komersial.”
Rumah sewa – pilar baru dalam kebijakan perumahan
Jika perubahan pola pikir menjadi fondasi utama, maka pengembangan perumahan sewa dianggap sebagai langkah konkret untuk mewujudkan target tersebut. Dalam orientasi baru ini, rumah sewa ditetapkan sebagai salah satu bagian penting dalam sistem perumahan di masa depan. Sekjen sekaligus Presiden To Lam memberikan arahan:
“Hingga tahun 2030, rumah untuk dijual masih tetap diperlukan, namun rumah sewa harus ditetapkan sebagai pilar strategis, terutama di kota-kota besar, zona industri di mana ada banyak pekerja pendatang, serta harga rumah jauh melampaui tingkat pendapatan masyarakat. Kita perlu menciptakan semua syarat yang kondusif bagi para investor di bidang perumahan sewa. Selain itu, kita juga perlu meneliti kebijakan untuk mempercepat pengembangan pasar sewa apartemen.”
Hanoi merupakan salah satu daerah yang menjadi pelopor dalam menerjemahkan berbagai kebijakan tersebut menjadi kenyataan. Pada bulan Juni ini, Kota Hanoi berencana memulai pembangunan 7 proyek dengan sekitar 6.300 unit apartemen, dengan lebih dari 1.000 unit untuk disewakan. Pada 22 Juni lalu, tiga proyek besar telah dimulai pembangunannya secara serentak. Ketua Komite Rakyat Kota Hanoi, Vu Dai Thang, menyampaikan:
“Target Kota Hanoi adalah secara bertahap membentuk pasar rumah sewa yang profesional, berkualitas tinggi, dan memiliki harga yang cocok; sekaligus turut mengurangi beban masyarakat untuk harus memiliki rumah dengan segala cara. Hanoi juga menetapkan target untuk membangun pasar real estate yang sehat, berkelanjutan, dan sesuai dengan tren pembangunan internasional. Di masa depan, kawasan-kawasan rumah sewa akan direncanakan secara terpadu dengan jalur-jalur metro, pusat lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, serta layanan publik, sehingga menciptakan komunitas-komunitas perkotaan yang modern, beradab, dan nyaman bagi masyarakat.
Langkah-langkah perubahan baru dalam kebijakan perumahan ini menunjukkan bahwa Vietnam sedang mempersiapkan berbagai fondasi yang diperlukan bagi proses urbanisasi yang lebih berkelanjutan, sekaligus memperluas peluang masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang stabil.
