Vietnam menetapkan reformasi kelembagaan sebagai terobosan strategis. Untuk mengkonkretkan kebijakan-kebijakan utama Partai, Pemerintah telah melaksanakan reformasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah "revolusi" dalam reformasi administrasi sedang didorong hingga puncaknya untuk mewujudkan aspirasi pertumbuhan dua digit.
Memilih jalan reformasi yang substansial
Pada 29 April, Pemerintah memberlakukan delapan resolusi untuk penyederhanaan, desentralisasi, dan kelancaran prosedur administrasi, serta memangkas dan menyederhanakan kondisi bisnis di bidang-bidang yang dikelola oleh 14 kementerian dan lembaga setingkat kementerian.
Menurut resolusi tersebut, Pemerintah melakukan amandemen atas 163 dokumen hukum, termasuk 155 peraturan- angka yang belum pernah dicapai dalam gelombang reformasi sebelumnya. Di atas dasar itu, sebanyak 184 prosedur administratif dihapuskan, 134 prosedur didesentralisasi, dan 349 prosedur disederhanakan.
Selain itu, Pemerintah juga memutuskan untuk menghapus 890 kondisi bisnis. Tujuannya adalah untuk mengurangi lebih dari 50% waktu dan biaya kepatuhan bagi warga dan pelaku bisnis.
Tiga hari setelah Pemerintah memberlakukan serangkaian resolusi mengenai pengurangan prosedur berskala besar, tepatnya pada 2 Mei, Kantor Pemerintah terus menyampaikan arahan Perdana Menteri Le Minh Hung. Arahan tersebut meminta semua kementerian untuk segera meninjau dan mengusulkan pengurangan prosedur di empat sektor, yakni: pencegahan dan penanggulangan kebakaran; pendirian dan pengoperasian zona industri serta gugus industri; penilaian dampak lingkungan; dan pemberian izin pembangunan. Batas waktu pelaporan ditetapkan sebelum 10 Mei, dan laporan tersebut harus dikirim ke Kementerian Hukum untuk dievaluasi secara independen.
Jika pemangkasan pada 29 April terutama berfokus pada penghapusan prosedur yang sudah usang, maka arahan tanggal 2 Mei menunjukkan tekad untuk mengatasi hambatan konkret. Hal ini karena keempat sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang paling banyak dikeluhkan dunia usaha terkait prosedur administrasi (menurut Laporan Indeks Daya Saing Tingkat Provinsi (PCI) tahun 2024). Wakil Menteri Hukum Nguyen Thanh Tinh menyatakan:
“Ini merupakan gelombang reformasi yang sangat intensif dan ekstensif. Dalam waktu kurang dari sebulan sejak pemerintahan baru mulai beroperasi, kita telah mencapai tujuan memangkas dan menyederhanakan prosedur administrasi dan sektor bisnis bersyarat, sesuai dengan arahan Perdana Menteri”.
Dampak-dampak langsung
Reformasi administrasi yang tegas tersebut tidak hanya memiliki makna dari sisi kelembagaan tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat, pelaku bisnis, dan seluruh perekonomian.
Bagi pelaku bisnis, pengurangan prosedur dan kondisi bisnis berarti pengurangan biaya yang signifikan. Proses yang lebih cepat dan jelas juga membantu pelaku bisnis mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan daya saing.
“Prosedur yang ramping membantu pelaku bisnis mengurangi biaya operasional dan mempercepat pengembangan produk serta perluasan saluran distribusi. Pesannya sangat jelas: pemerintah bersinergi, bertindak cepat dan tegas demi perkembangan dunia usaha”.
Bagi masyarakat, pengurangan prosedur birokrasi dan minimnya interaksi langsung dengan lembaga administrasi akan membantu mengurangi ketidaknyamanan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.
Bagi perekonomian, makna terbesarnya adalah membuka aliran sumber daya. Ketika hambatan prosedur dihilangkan, maka sumber modal, ide, dan kapasitas produksi dapat beroperasi lebih cepat dan efisien. Hal ini merupakan syarat yang diperlukan Vietnam untuk mencapai target pertumbuhan tinggi di masa mendatang.
Hal yang lebih penting lagi, keputusan-keputusan ini berkontribusi pada pembangunan kembali kepercayaan pelaku bisnis terhadap iklim investasi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas aparatur administrasi.
