(VOVWORLD) - Tahun 2020 yang akan segera berakhir menjadi saksi ketika banyak negara pesisir Laut Timur menunjukkan secara lebih jelas pendirian hukumnya di Laut Timur, melalui perang nota di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bukan hanya negara-negara di kawasan, tetapi banyak negara di luar kawasan juga menyatakan hak mereka yang sah sebagai anggota Konvensi PBB tentang Hukum Laut - tahun 1982 (UNCLOS 1982). Hal itu menegaskan bahwa Laut Timur tidak hanya menjadi masalah antara ASEAN dengan Tiongkok saja, tetapi juga menjadi perhatian bersama komunitas dunia.
 Kapal perang Australia, Amerika Serikat dan Jepang melakukan latihan perang di Laut Filipina, dekat Laut Timur, pada Juli 2020 (Foto: Angkatan Laut Amerika Serikat) |
Selama setahun terakhir, komunitas internasional telah menyaksikan “perang nota” terkait masalah Laut Timur, yang diawali ketika Malaysia menyampaikan pengajuan tentang perbatasan landas kontinen yang diperluas negara ini di Laut Timur kepada Komisi Perbatasan Landas Kontinen, pada Desember 2019. Kemudian, banyak negara juga menyampaikan nota dan surat dinas yang memrotes argumentasi-argumentasi Tiongkok yang salah terhadap Laut Timur.
Gemuruh Nota Diplomatik
Pada September 2020, tiga negara adi kuasa Eropa, yaitu Inggris, Perancis, Jerman telah menyampaikan nota yang menunjukkan pandangan bersama tentang Laut Timur kepada PBB. Nota tersebut menunjukkan konsekuensi tentang masalah-masalah di Laut Timur, menekankan sifat global dan konsekuen UNCLOS 1982 dalam membentuk satu kerangka hukum bagi aktivitas-aktivitas kelautan di seluruh dunia. Di samping mendukung hak kebebasan kelautan, termasuk kebebasan maritim dan penerbangan di Laut Timur, nota tersebut juga lebih mengkonkretkan hak mobilitas yang tidak merugikan kapal asing di wilayah laut.
Sebelumnya, yang diawali Malaysia, menyusul kemudian beberapa negara Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Indonesia, kemudian Amerika Serikat dan Australia mengirimkan nota untuk memrotes argumentasi-argumentasi Tiongkok terhadap Laut Timur. Hingga sekarang, ada lebih dari 20 nota dan pernyataan diplomatik dari negara-negara di dalam dan luar kawasan. Semua nota tersebut menyebut beberapa isi seperti: Mencela dan mengutuk semua argumentasi Tiongkok yang tidak masuk akal, di antaranya yang disebut sebagai “garis sembilan ruas”, yang bertentangan dengan hukum internasional dan UNCLOS 1982; Menegaskan UNCLOS 1982 adalah naskah hukum penting, memainkan peran utama untuk menangani masalah-masalah terkait laut dan samudera; Vonis Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) tahun 2016 adalah bagian penting dari hukum internasional dan UNCLOS 1982, dan Tiongkok harus menghormati vonis ini.
Semua nota tersebut adalah dokumen resmi yang disampaikan kepada PBB, oleh karena itu mereka menjamin sifat hukum tertinggi dan terjelas. Dengan demikian, jelaslah bahwa Laut Timur sudah tidak lagi merupakan masalah antara ASEAN dengan Tiongkok saja, tetapi juga merupakan perhatian hampir semua negara di dunia, karena makna penting Laut Timur terhadap keamanan dan kemajuan seluruh dunia.
Menuju Ke Keamanan dan Keselamatan di Laut Timur
Bisa dilihat bahwa perang nota antarnegara hanya merupakan satu titik yang menonjol dalam situasi Laut Timur di tahun 2020. Namun yang positif - alih-alih melakukan tindakan yang meningkatkan ketegangan sehingga menimbulkan konfrontasi dan bentrokan militer - negara-negara lebih banyak mengarah ke wilayah hukum, di antaranya sangat menghormati UNCLOS 1982 dan menganggapnya sebagai fondasi dalam menangani semua sengketa. Hal ini sama artinya bahwa UNCLOS 1982 memiliki nilai universal dan komprehensif, memiliki skala yang menyesuaikan semua masalah di laut, mendapat rasa hormat dari negara-negara. Perdebatan-perdebatan dengan nota dianggap sebagai perjuangan resmi, damai, dan memberikan transparansi karena negara-negara yang memiliki argumentasi berangsur-angsur menunjukkan dengan jelas argumentasi mereka tentang wilayah dan laut di Laut Timur, sekaligus mengumumkan secara terbuka kepada komunitas internasional.
 Bui Thanh Son, Deputi Menteri Luar Negeri Vietnam berbicara pada lokakarya internasional tentang Laut Timur ke-12 (Foto: Kementerian Luar Negeri Vietnam) |
Satu hal yang patut diperhatikan dalam masalah Laut Timur tahun 2020 bahwa topik ini disinggung dengan frekuensi yang meningkat di hampir semua forum multilateral regional serta internasional, mulai dari forum-forum regional ASEAN seperti Keamanan Regional (ARF), Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS), Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM), Menteri Pertahanan ASEAN yang Diperluas (ADMM+) dan sebagainya, sampai forum-forum global seperti Konferensi Tingkat Tinggi G20 dan Forum Kerja Sama Asia-Eropa (ASEM). Pada umumnya, semua negara mempunyai pandangan yang sama, yaitu menekankan makna penting upaya mempertahankan perdamaian, stabilitas, keamanan, keselamatan, kebebasan maritim dan penerbangan, tidak melakukan militerisasi, menahan diri agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang memperkeruh situasi atau meningkatkan ketegangan, menangani dengan damai semua sengketa sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Pandangan yang sama semua negara juga dalam hal mendukung pelaksananan lengkap dan efektif Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Timur (DOC) dan cepat menyelesaikan Kode Etik tentang Laut Timur (COC) yang berdaya guna, berhasil-guna, dan sesuai dengan hukum internasional.
Membangun satu Laut Timur yang aman dan makmur merupakan hal yang tengah dituju oleh banyak negara di kawasan dan di dunia. Bisa dilihat bahwa Laut Timur tahun 2020 selalu merupakan salah satu masalah yang patut diperhatikan pada saat seluruh dunia harus memusatkan kekuatan secara maksimal dalam menghadapi pandemi Covid-19. Namun, indikasi-indikasi yang menggembirakan selama waktu belakangan ini telah menunjukkan bahwa dunia bisa berharap memiliki satu Laut Timur yang damai dan lebih stabil di tahun 2021 yang akan segera kita jelang.