(VOVworld) – Kira-kira dua pekan setelah terjadi kudeta yang menggulingkan pemerintah sipil di Mali, situasi di negara Afrika Barat ini semakin menjadi rumit dan sedang mengancam akan melanda seluruh daerah Sahel. Banyak pesan diplomatik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta dari berbagai negara di dalam dan luar kawasan tersebut telah disampaikan kepada kekuatan pelaku kudeta, bahkan langkah-langkah sanksi juga mulai diterapkan untuk meningkatkan tekanan guna memulihkan ketertiban di Mali, tetapi situasi di negara ini kelihatannya tetap belum ada tanda-tanda terang jika tidak ingin dikatakan cukup suram. Opini umum merasa cemas bahwa negara yang kecil ini akan terpecah-belah dan menjadi halaman belakang bagi kaum teroris, khususnya Al Qaeda. 


Arena politik Mali terperosok pada krisis setelah satu kelompok serdadu pembangkang yang menyebutkan dirinya sebagai Komite Pemulihan Demokrasi Nasional (CNRDR) menyatakan memegang kekuasaan Tanah Air dengan alasan bahwa pemerintah negara pimpinan Presiden Amadou Toumani Toure tak mampu menangani gerakan yang menuntut kemerdekaan komunitas Tuareg di bagian Utara. Kekuatan ini juga menyatakan membubarkan semua lembaga negara, menghentikan Undang-Undang Dasar yang sedang ada.

Walaupun sudah mengeluarkan komitmen-komitmen pertama untuk menangani krisis politik tersebut, tetapi pimpinan kekuatan pelaku kudeta di Mali belum bisa menentukan jadwal waktu yang kongkrit. Kapten Amadou Sanogo, pemimpin kudeta tersebut memberitahukan akan memulihkan Undang-Undang Dasar tahun 1992, menegakkan kembali lambang-lambang negara dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah pilihan rakyat. Dia juga berkomitmen akan melakukan konsultasi dengan kekuatan-kekuatan politik di dalam negeri tentang penyelenggaraan satu pemilihan yang damai, bebas dan demokratis, tanpa partisipasi dari tentara, tapi waktu penyelenggaraan pemilihan ini belum ditentukan.


Pada saat belum ada indikasi-indikasi yang positif dari kudeta tersebut, tapi sekarang Mali sudah harus menghadapi bahaya perpecahan dan instabilitas sosial. Ketika kekuatan kudeta masih sedang sibuk untuk menggelarkan pernyataannya, Gerakan Pembebasan Nasional Azawad (MNLA) dari orang Tuareg dan Kelompok Islam Bersenjata Ansar Dine yang punya hubungan dengan jaringan teroris Al Qaeda cabang Afrika Utara telah melancarkan banyak serangan terhadap kota-kota di Mali Utara, merebut hak terhadap Timbuktu, kota besar yang terakhir di bagian Utara setelah menduduki dua kota penting yang lain yaitu Kidal dan Gao.

MNLA memberitahukan akan membentuk kelembagaan dan Undang-Undang Dasar sendiri di kota-kota yang mereka duduki dari tentara dan pemerintah Mali guna mempercepat target membentuk negara independen di Mali Utara. Gerak-gerik tersebut semakin mendorong Mali terperosok ke dalam situasi terpecah-belah. Sekarang, setiap hari ada sedikit-dikitnya 400 orang Mali yang melarikan diri ke Burkina Faso dan Mauritania untuk menghindari bentrokan.

Opini umum internasional merasa cemas jika pemberontakan yang dilakukan orang Tuareg di Mali bisa melanda komunitas Tuareg di Nigeria dan seluruh kawasan Sahel yang luas (zona wilayah yang terdiri dari beberapa negara seperti Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Nigieria, Chad, Sudan dan Sudan Selatan). Segala yang terjadi di Mali mungkin akan menjadi langkah awal bagi satu gelombang yang lebih serius lagi di kawasan pada masa depan atau dengan kata lain ialah kudeta di Mali akan menyulut sumbu ledak bagi satu bentrokan di seluruh kawasan ini.


Yang jelas ialah kudeta yang dilakukan para serdadu yang menamakan dirinya CNRDR “lebih banyak buruknya dari pada baiknya” bagi perdamaian di negara Afrika Barat ini. Bersamaan dengan pengutukan keras terhadap pemberontakan yang dilakukan para serdadu di Mali untuk menuntut supaya cepat memulihkan Undang-Undang Dasar dan pemerintah pilihan rakyat, pada Rabu 4 April, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat tentang krisis di Mali. Amerika Serikat, satu negara sekutu Mali telah mendesak para pembangkang di Mali Utara supaya menghentikan semua aktivitas militer untuk berkompromi guna bisa mencapai keutuhan wilayah bagi negara ini. Dalam satu gerak-gerik yang lebih keras, Uni Afrika telah menerapkan serentetan sanksi, termasuk perintah larangan bepergian dan pembekuan semua harta benda para pemimpin dan anggota pihak pelaku kudeta di Mali serta semua perseorangan dan kolektif yang berusaha memberikan sumbangan dan bantuan kepada apa yang disebutkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Mali.


Sebelumnya, Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) juga memberitahukan penerapan embargo total terhadap pemerintah militer di Mali. Selain itu, pimpinan militer 15 negara anggota ECOWAS juga akan mengadakan sidang pada Kamis 5 April untuk mencapai kesepakatan tertulis tentang penggelaran 3.000 serdadu ke Mali Utara.

Pernah dianggap sebagai salah satu diantara negara-negara yang paling stabil di Afrika Barat, tetapi Mali sekarang malah sedang menjadi titik panas baru di kawasan ini. Jika krisis politik di Mali tidak segera diatasi, ia akan menjadi luberan minyak yang bisa mendorong banyak negara di Afrika jatuh pada instabilitas-instabilitas baru./.