Banyak pendapat menegaskan bahwa mekanisme pemeriksaan dan pengawasan terhadap kekuasaan Negara selalu mempunyai posisi penting istimewa dalam pengorganisasian dan pelaksanaan kedinasan. Pembangunan satu mekanisme kontrol yang masuk akal, lengkap dan berdaya-guna akan menjamin mesin kekuasaan selalu beraktivitas dengan kepasitasnya penuh. Luong Hung tien, Wakil Ketua Pengurus Besar Front Tanah Vietnam provinsi Nam Dinh memberitahukan: “Supaya ada satu bab sendiri yang menentukan sistim politik, fungsi semua lembaga dan prinsip pengoperasian sistim. Kita membangun Negara milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat, semua kekuasaan Negara adalah milik rakyat. Front Tanah Air Vietnam mewakili rakyat untuk melakukan pengawasan tapi tidak bersifat kekuasaan, maka tidak sesuai dengan semangat yang ada. Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa masalah ini bersangkutan dengan masalah perwakilani. Masalah perwakilan juga harus ada pembbagian tingkat. Wakil Front Tanah Air merupakan wakil yang paling langsung dan dekat dengan rakyat. Oleh karena itu, dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1992, pengawasan rakyat supaya menjadi pengawasan tertinggi. Rakyat bisa mengajukan pertanyan langsung terhadap Presiden dan Perdana Menteri”.

Di atas dasar Negara, Partai Komunis Vietnam sampai Front Tanah Air Vietnam, organisasi sosial-politik  dengan fungsi, hak dan hubungan politik, sosial dan hukumnya, semuanya berada dalam intensi rakyat, mengabdi rakyat, semuanya bermaksud melaksanakan “Semua kekuasaan Negara berada di tangan rakyat” , oleh karena  itu, menurut Pham Ngoc Huy, Ketua Pengurus Besar Front Tanah Vietnam provinsi Hung Yen, Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar - tahun 1992 supaya mencantumkan secara jelas skala pengawasan. “Untuk menegaskan pengawasan rakyat terhadap Partai Komunis pada pasal 2 supaya diubah ialah dikenai pengawasan rakyat menurut Undang-Undang Dasar dan undang-undang. Kalau kita berbicara tentang pengawasan secara umum saja akan sangat sulit. Kita meminta setelah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar harus ada undang-undang tentang pengawasan  untuk mengawasi Partai Komunis dan pemerintahan”.

          

Banyak pendapat juga menyatakan bahwa bagi mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan, Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar - tahun 1992 belum menentukannya secara jelas untuk merealisasikan hak ini misalnya, isi, bentuk, skala pemeriksaan dan pengawasan. Masalah menentukan bentuk demokrasi langsung dari rakyat melalui hak membebas-tugaskan dari para pemilih, hak memberikan suara ketika melakukan jajak pendapat rakyat dan hak referndum terhadap Undang-Undang Dasar belum kelayakannya belum tinggi. Bahkan jajak pendapat rakyat terhadap Undang-Undang Dasar juga harus diputuskan oleh Majelis Nasional. Hal ini belum memanifestasikan secara lengkap prinsip kekuasaan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, perlu menambahkan masalah-masalah nasional yang penting harus melaksanakan jajak pendapat. Bersamaan itu, memperluas dan menyempurnakan lebih lanjut lagi institusi ini menurut arah dimana rakyat dapat memberikan sumbangan pendapat secara langsung terhadap masalah-masalah nasional yang penting. Memberikan sumbangan pendapat yang kongkrit terhadap isi ini, Vy Van Vu, Ketua Pengurus Besar Front Tanah Air Vietnam provinsi Dong Nai memberitahukan: “Bertolak dari pengawasan terhadap kekuasaan Negara dari luar yang harus sinkron dengan pengawasan terhadap kekuasaan Negara dari  dalam, maka perlu dicantumkan secara jelas bahwa Negara dikenai pengawasan rakyat dan kontra-argumentasi sosial dari Front Tanah Air Vietnam untuk memanifestasikan posisi pengawasan dan kontra-argumentasi sosial dari Front Tanah Air yang seimbang dengan posisi pengawasan terhadap Partai Komunis dan Negara dalam perancangan mekanisme kebijakan”.