(VOVworld) – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen) terus dibahas dan memperoleh pendapat pada Persidangan ke-10 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13. Ini adalah undang-undang yang penting dalam sistim perundang-undangan, bersangkutan erat dengan kehidupan sehari-hari dari warga. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disusun oleh Kementerian Hukum Vietnam untuk menentukan kedudukan hukum dan patokan hukum terhadap perlakuan perseorangan, badan hukum dan subyek lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini bertugas melindungi hak dan kepentingan yang sah dari perseorangan, organisasi, kepentingan Negara, kepentingan publik, menjamin kesetaraan dan keselamatan hukum dalam hubungan sipil, turut menciptakan syarat untuk memenuhi kebutuhan materiil dan spirituil rakyat.

Memperkuat penjaminan kepentingan warga negara

Amandemen Kitab Undang-Undang ini menginstitusikan secara lengkap dan kongkrit, memperkuat semua langkah untuk  mengakui, menghormati, melindungi dan menjamin semua hak  manusia, hak warga di semua bidang dalam kehidupan sipil. Bersaman itu menciptakan mekanisme hukum yang efektif  untuk mengakui, menghormati, melindungi dan menjamin hak sipil dari semua subyek, khususnya melindungi hak dan kepentingan dari pihak yang posisinya lemah, pihak yang beriktikat baik dalam hubungan sipil, membatasi secara maksimal intervensi dari badan publik dari negara,  dalam menegakkan, mengubah dan menghentikan semua hubungan sipil. Bapak Truong Thai Hien, Anggota MN Vietnam dari provinsi Kien Giang (Vietnam Selatan) menilai: “Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kali ini mengajukan banyak ketentuan yang baru dan progresif. Kitab Undang-Undang ini menyesuaikan semua hubungan sipil di atas dasar demokrasi, prinsip sama derajat, sukarela, bermufakat sendiri dan memikul tanggung-jawab sendiri antara semua subyek, membatasi secara maksimal usaha administrasi dari badan-badan Negara ke dalam semua transaksi sipil, turut mendorong sosial-ekonomi, melindungi hak dan kepentingan yang sah dari semua organisasi dan perseorangan”.

Dalam Undang-Undang Dasar ada satu bab yang menentukan hak manusia. Oleh karena itu, semua undang-undang lain harus sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar tahun 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen) kali ini juga sesuai kecenderungan itu, merapati dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 2013. Ibu Bui Thi An, Anggota MN Vietnam dari kota Hanoi mengatakan: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini memanifestasikan secara jelas hak warga negara. Semua kepentingan yang sah dari warga negara Vietnam dilindungi kapan saja, dan di mana saja. Negara dan pengadilan melindunginya. Jelaslah  ia sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar yaitu negara milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat”.

Negara Vietnam adalah Negara hukum milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. Negara melindungi semua kepentingan yang sah dari warga. Semua permintaan  yang layak dari warga harus ditangani oleh badan-badan fungsional.

Kemajuan yang baru dan sesuai dengan hukum internasional

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah undang-undang yang penting bagi setiap negara. Pada syarat integrasi internasional yang intensif dan ekstensif seperti dewasa ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak hanya untuk warga negara Vietnam saja, tapi juga untuk warga asing di Vietnam. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang harus sesuai dengan semua konvensi internasional, hukum dan kebiasaan internasional. Di dunia,  banyak negara menentukan bahwa pengadilan tidak bisa menolak menangani semua kasus sipil, termasuk juga pada keadaan yang belum ada ketentuan hukum. Tentang masalah ini, bapak Dinh Xuan Thao, Anggota MN Vietnam dari kota Hanoi memberitahukan: “Dalam hubungan sipil, prioritas utama ialah kedua pihak melakukan permufakatan satu sama lain. Kalau dua pihak ini tidak bisa berhasil  melakukan kerujukan sendiri harus  dibawa ke depan pengadilan.Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kali ini, mayoritas anggota MN menyetujui hal bahwa pengadilan tidak bisa menolak, tidak menerima surat permintaan dari yang bersangkutan dalam menangani kasus sipil dengan alasan belum ada ketentuan hukum atau tidak ada undang-undang”.

Ketentuan yang dianggap sebagi porosnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu  ialah hak kepemilikan, punya hal yang baru. Khususnya tentang  harta benda, Rancangan Undang-Undang amandemen ini menetapkan harta benda yang terdiri dari harta  tak bergerak dan harta bergerak; harta benda mungkin merupakan benda, uang, persuratan yang punya nilai, hak harta benda terhadap orang-orang yang memiliki intelektual  dan hak-hak harta benda yang lain. Informasi-informasi tentang harta benda yang telah didaftarkan harus terbuka. Di samping itu, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen) menunjukkan ketentuan terhadap kontrak, mewarisi dan memberikan ganti rugi selain kontrak menurut arah menerima secara selektif patokan-patokan hukum umum yang diakui oleh dunia internasional secara luas. Le Dac Lam, Anggota Majelis Nasional Vietnam dari provinsi Binh Thuan memberitahukan: “Pengadilan menyesuaikan kontrak ketika keadaan mengalami perubahan secara mendasar untuk membela kepentingan yang sah dari semua pihak kalau keadaan diubah bukan ditimbulkan oleh satu pihak atau berbagai pihak. Pengadilan menjamin kesetaraan bagi para subyek ketika berkomitmen agar apabila kontrak mengalami perubahan tentang keadaan. Negara harus campur tangan dengan ketentuan dari undang-undang dan pengadilan merupakan badan yang berwewenang memecahkan dan memelihara kepentingan dari semua pihak”.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen) telah mengambil pendapat-pendapat rakyat. Masalah-masalah titik berat yang minta pendapat rakyat terdiri dari: Tanggung jawab dari bandan yang berwewenang dalam membela hak perdata, hak badan hukum dari perseorangan,  bentuk-bentuk kepemilikan dan lain-lain…

Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata merupakan satu kitab undang-undang yang besar dan mendasar dalam sistim perundang-undangan Vietnam. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen) direncanakan akan diesahkan pada persidangan ke-10 Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13. Amandemen atas lebih dari  200 pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perlu, menjamin kepentingan rakyat, memenuhi tuntutan praktek, mengabdi  perkembangan Tanah Air dan mengejar proses integrasi interasional yang semakin ekstensif dan intensif.