Belum pernah, badan-badan usaha Vietnam menghadapi kesulitan-kesulitan seperti sekarang ini. Hanya pada triwulan pertama tahun 2012, jumlah badan usaha baru yang mendaftar turun sebanyak kira-kira 10%, jumlah badan usaha yang menghentikan sementara aktivitas bisnisnya dan bankrut meningkat secara drastis, mencapai kira-kira 15%. Pendapatan usaha dari 15 diantara 21 cabang ekonomi andalan, khususnya cabang perdagangan, perdagangan grosir dan eceran, pembangunan, produksi dan jasa semuanya turun dengan prosentase tinggi.

Oleh karena itu, menurut mayoritas anggota MN, pemberlakuan resolusi tentang beberapa solusi di bidang pajak untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi badan usaha, menstabilkan kehidupan pekerja pada saat ini sangat diperlukan. Akan tetapi supaya kebijakan itu benar-benar bisa mengembangkan hasil gunanya, supaya badan-badan usaha mendapat bantuan untuk mengatasi kesulitan sekarang, semua solusi tersebut harus sinkron, stabil, berjangka panjang dan khususnya harus menentukan secara tepat obyek yang membutuhkan bantuan.

Menurut isi resolusi tersebut, pemerintah akan menghapuskan dan mengurangi 30% pajak pendapatan badan usaha pada tahun 2012 untuk beberapa target yang terdiri dari badan usaha dari Korporasi ekonomi, perusahaan umum, badan usaha padat karya di bidang produksi, prosesing, pengolahan hasil pertanian, kehutanan, perikanan, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, suku cadang elektronik, pembangunan infrastruktur sosial ekonomi, badan usaha kecil dan menengah, tetapi tidak meliputi badan usaha kecil dan menengah yang beraktivitas di bidang loteri, real estate, keuangan perbankan, asuransi, produksi barang dan jasa yang berada dalam kriterium harus membayar pajak konsumsi khusus. Memperpanjang 9 bulan waktu pembayaran pajak bagi pajak pendapatan badan usaha sebelum tahun 2011. Di samping itu, menghapuskan pajak merek dagang tahun 2012 untuk basis penangkapan hasil perikanan dan produksi garam. Akan tetapi menurut pendapat dari banyak anggota MN, skala badan usaha yang memperoleh kebijakan ini perlu diperluas lebih lanjut lagi.


Do Van Ve, anggota MN Vietnam dari provinsi Thai Binh mengusulkan: "Skala solusi pengurangan ini terlalu sempit, belum menjamin keadilan antara semua badan usaha, antara berbagai macam cabang dan kejuruan. Karena pada kenyataannya, beberapa badan usaha yang beraktivitas di bidang, cabang dan kejuruan yang lain juga sedang mengalami banyak kesulitan dan memerlukan bantuan pemerintah. Menurut pandangan kami, pemerintah sebaiknya memperluas skala pemberian bantuan kepada badan-badan usaha kecil dan menengah di banyak cabang dan kejuruan yang lain".

Mengenai cara klasifikasi badan usaha yang bebas dan pengurangan pajak kali ini, para anggota MN juga mengusulkan supaya memperhitungkan secara teliti ẩg bisa menentukan secara tepat obyek yang mendapat bantuan. Nguyen Thi Nguyen Huong, anggota MN Vietnam dari kota Hanoi mengatakan: "Kriterium untuk menetapkan badan usaha kecil dan menengah berdasarkan pada dua faktor yaitu skala total harta benda dan total modal, jumlah tenaga kerja rata-rata saban tahun, diantaranya modal merupakan kriterium prioritas. Peraturan kali ini sebagai pengganti mengambil modal menurut anggaran dasarnya atau modal pemilik sebagai kriterium untuk ditinjau, tetapi mengambil nilai total harta benda, yaitu modal pemilik, modal pinjaman dan modal penggerakan dari sumber-sumber lain yang selalu berubah-ubah menurut aktivitas badan usaha sebagai dasar. Oleh karena itu, apakah badan usaha nosa diesahkan dan bebas serta mendapat pengurangan pajak atau tidak harus bergantung pada kemampuan berunding dan setelah itu bisa muncul mekanisme minta-beri".

Anggota MN Nguyen Thi Nguyen Huong menyampaikan pendapatnya
(Foto: sggp,org.vn)

Para anggota MN juga merasa cemas bahwa taraf perpanjangan waktu pembayaran dan pengurangan pajak sebanyak 30% untuk badan usaha kecil dan menengah menurut rekomendasi dari pemerintah adalah belum cukup “dosisnya” dan perlu dikurangi lagi untuk bisa mengembangkan efektivitasnya ketika ada 50% badan usaha beraktivitas tanpa mencapai keuntungan dan mengalami kerugian. Akan tetapi menurut Menteri Keuangan Vietnam Vuong Dinh Hue, salah satu diantara prinsip-prinsip dalam gelombang pemberian bantuan badan usaha kali ini harus diletakkan pada latar belakang pemerintah sedang konsisten dengan target menstabilkan ekonomi makro dan mengekang inflasi.

Menteri Vuong Dinh Hue menegaskan: "Pada saat ini kami menganggap bahwa “dosis” semua solusi tentang tahun fiskal dan moneter seperti itu adalah cukup sesuai. Akan tetapi harus terus memutakhirkan situasi. Jika situasinya membaik maka dosis ini dijalankan dengan baik, tetapi jika badan usaha tetap mengalami kesulitan, atau muncul kesulitan baru atau bahkan ada indikasi merosot, maka di atas dasar itu kita memutakhirkan situasi dan Kementerian Keuangan juga akan meneliti dan mengajukan solusi-solusi tambahan kepada pemerintah, sesuai dengan situasi perkembangan pelaksanaan paket solusi ini".

Menteri Keuangan Vietnam Vuong Dinh Hue
(Foto: automatic.com)