Mengubah Sumber Daya Menjadi Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi

Sidang tersebut mengevaluasi berbagai hasil yang telah dicapai pada tahun 2026 sekaligus membahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi pada periode mendatang. Salah satu isu yang mengemuka adalah bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya menjadi produktivitas, kapasitas produksi, dan daya saing nasional.

Pada tahun 2026, perekonomian Vietnam terus menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan akibat situasi internasional, tekanan inflasi, kenaikan biaya input, serta keterbatasan akses dunia usaha terhadap modal dan lahan. Namun, menurut laporan Pemerintah, situasi sosial-ekonomi tetap mencatat banyak hasil penting. Pemerintah memperkirakan bahwa 14 dari 15 indikator utama akan tercapai bahkan terlampaui.

Pada tahun 2027, Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 10 persen atau lebih. Pada saat yang sama, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi kreatif, serta transformasi digital ditetapkan sebagai motor penggerak utama model pembangunan yang baru.

Mengubah Cara Menciptakan Pertumbuhan

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, selain memperluas modal investasi, memanfaatkan sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, efisiensi pemanfaatan setiap sumber daya serta kemampuan menghasilkan nilai tambah dari sumber daya tersebut memiliki arti yang sangat penting. Mempertegas bahwa faktor kelembagaan harus benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan, La Thanh Tan, anggota MN dari Kota Hai Phong, menyatakan: “Suatu perekonomian dapat memiliki banyak potensi, sumber daya, perusahaan, serta aspirasi untuk terus berkembang. Namun, apakah potensi tersebut dapat diwujudkan menjadi pertumbuhan ekonomi dan apakah berbagai sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal, sangat bergantung pada kualitas kelembagaan. Oleh karena itu, menurut saya, pelaksanaan tugas penyempurnaan kelembagaan pada tahun 2027 perlu ditempatkan dalam kerangka keseluruhan upaya penyempurnaan struktur sistem hukum Vietnam. Ini merupakan kesempatan untuk menciptakan perubahan mendasar dalam kualitas kelembagaan.

Ia mengusulkan agar upaya mengatasi berbagai hambatan kelembagaan dinilai berdasarkan kemampuan menyelesaikan persoalan dalam praktik, bukan semata-mata berdasarkan jumlah peraturan yang diterbitkan. Selain itu, revisi peraturan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keterkaitan dalam keseluruhan sistem hukum, serta memprioritaskan bidang-bidang yang berdampak besar terhadap mobilisasi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan pandangan mengenai pentingnya kualitas produk hukum, anggota MN dari Provinsi Gia Lai, Le Hoang Anh menegaskan: “Perlu dijamin adanya kondisi mendasar yang memadai, serta kepastian dan stabilitas hukum. Undang-undang kerangka memang memungkinkan pengelolaan yang lebih fleksibel, tetapi hak-hak dasar perusahaan harus dicantumkan secara jelas dalam undang-undang. Sebab, dunia usaha hanya akan merasa tenang apabila hak-hak mereka dijamin dalam undang-undang, bukan sekadar diatur dalam pedoman pelaksanaan yang dapat berubah sewaktu-waktu. Undang-undang yang diterbitkan dengan cepat dapat membantu mengatasi hambatan, tetapi undang-undang yang stabil akan mampu menjaga keberlangsungan investasi”.

Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan tidak hanya bertujuan mengatasi kesulitan dalam jangka pendek, tetapi juga harus membangun lingkungan hukum yang stabil, transparan, dan dapat diprediksi. Inilah yang menjadi prasyarat bagi dunia usaha untuk berani melakukan investasi jangka panjang, melakukan inovasi teknologi serta memperluas kegiatan produksi.

Pertumbuhan Ekonomi yang Substansial

Target pertumbuhan ekonomi dua digit pada tahun 2027 bukan sekadar persoalan mencapai angka tertentu dalam Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menuntut pembangunan fondasi produksi yang baru, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan perusahaan yang berdaya saing, serta penguatan kemandirian ekonomi.

Berbagai persoalan yang mengemuka dalam sesi pembahasan MN Vietnam pada sore hari tanggal 30 Oktober menunjukkan urgensi untuk mengaitkan secara erat kebijakan fiskal, investasi publik, reformasi kelembagaan dan pembaruan model pertumbuhan ekonomi. Nguyen Manh Hung, anggota MN dari Kota Can Tho menegaskan: “Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dua digit selama periode 2026–2030, kita membutuhkan lebih banyak sumber pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang bagi perekonomian. Pertama, perlu mengoptimalkan sumber pendanaan melalui obligasi korporasi, sekaligus membangun pasar obligasi yang transparan dan mampu menarik lebih banyak perusahaan untuk berpartisipasi. Kedua, perlu mencari cara untuk mengalihkan dana tabungan masyarakat menjadi sumber pembiayaan investasi. Ketiga, perlu memberikan perhatian kepada berbagai dana investasi, khususnya dana modal ventura, guna membantu perusahaan memperoleh sumber pembiayaan bagi kegiatan produksi dan bisnis mereka.

Tolok ukur kemajuan suatu perekonomian tidak hanya terletak pada jumlah modal yang berhasil dihimpun, banyaknya proyek yang dilaksanakan, atau skala produksi yang diperluas, tetapi juga pada kemampuan mengubah berbagai sumber daya tersebut menjadi produk, teknologi, nilai tambah, dan daya saing yang nyata.

Inilah yang menjadi tuntutan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi pada periode mendatang, yakni membuka hambatan agar seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan, mengalokasikannya secara tepat sasaran, serta memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal dan efektif. Dengan demikian, dapat tercipta daya dorong baru bagi perekonomian Vietnam.