(VOVworld) – Tepat pada hari ini, 67 tahun lalu (10/12), Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah diesahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) di Paris, ibukota Perancis dan diterjemahkan ke sedikitnya 375 bahasa. Ini merupakan satu model bersama yang perlu dituju oleh semua negara dan bangsa. Di Vietnam, 70 tahun ini, sejak hari terbentuknya Negara, Vietnam telah mencapai prestasi-prestasi besar tentang HAM.
Sejak hari-hari pertama revolusi, Partai dan Negara Vietnam telah menegaskan watak rezim ialah rezim demi manusia, demi hak kebebasan manusia, selama 70 tahun ini, seluruh masalah yang bersangkutan dengan hak manusia telah ditegaskan dan dimasukkan ke dalam hukum. Pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan dengan hak manusia telah terjamin di semua bidang dalam kehidupan kultural dan spiritual, dan persyaratan menjamin kesejahteraan sosial untuk manusia.
Semua orang punya hak kebahagiaan.
Segera setelah Tanah Air merebut kemerdekaan, Presiden Ho Chi Minh ketika diinterviu oleh kalangan pers asing telah mengatakan: “Saya hanya ada dambaan, keinginan yang satu-satunya ialah bagaimana membuat Tanah Air kita merebut kemerdekaan, rakyat mendapat kebebasan, semua orang cukup sandang, cukup pangan, dan semua orang dapat berlajar”. Nasi, pakaian dan soal belajar semuanya adalah persyaratan minimal yang menjamin kebahagiaan dari rakyat di satu negeri yang baru merebut kemerdekaan dan kebebasan. Profesor, Doktor Ta Ngoc Tan, Direktor Akademi Politik Nasional Ho Chi Minh memberitahukan: “Hak dapat hidup dalam perdamaian adalah upaya keras yang dijalankan dengan jiwa raganya, kearifan dari berbagai generasi pendahulu. Presiden Ho Chi Minh mengatakan: “Ketika Tanah Air merebut kemerdekaan dan kebebasan, tapi rakyat tidak berbahagia, maka kemerdekaan dan kebebasan itu tidak untuk apa-apa” Untuk melaksanakan hal yang diinginkan oleh Presiden Ho Chi Minh, dituntut proses membangun, berupaya mengatasi tantangan-tantangan, kesalahan-kesalahan dan kesulitan-kesulitan agar akhirnya memberikan kehidupan baik”.
Hukum tentang hak manusia semakin disempurnakan.
Selama 70 tahun ini, prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Vietnam di bidang HAM termanifestasikan di banyak aspek, diantaranya memasukkan seluruh masalah yang bersangkutan dengan HAM dan hak warga negara ke dalam undang-undang, soal membangun Negara hukum. Yang patut diperhatikan, Undang-Undang Dasar-tahun 2013 yang diesahkan oleh Majelis Nasional, diantaranya ada 36 pasal yang bersangkutan dengan hak manusia, dan hak warga negara. Hak-hak itu terdiri dari bidang-bidang yang bersangkutan dengan kehidupan materiel, kultural dan spiritual dan persyaratan menjamin kesejahteraan sosial untuk manusia. Profesor, Doktor Vo Khanh Vinh, dari Akademi Ilmu Pengetahuan Sosial Vietnam mengatakan: “Terbanding dengan Undang-Undang Dasar dari negara-negara lain, Vietnam mengalami terobosan tentang tumbuh mendewasanya. Sekarang, dalam seluruh pengarahan menyempurnakan undang-undang demi Undang-Undang Dasar –tahun 2013, maka pengarahan penting ialah hak manusia. Dalam menyusun dan melaksanakan hukum, Vietnam telah mendekati hukum internasional, Vietnam telah berpartisipasi pada 7 diantara 9 konvensi internasional tentang hak manusia. Ini merupakan prestasi di bidang hukum. Tapi, bersamaan itu, Vietnam telah menyelesaikan sistim perundang-undangan, ini merupakan usaha yang perlu terus diperiksa”.
Dari tahun 2009 hingga sekarang, ada 25 undang-undang penting yang diberlakukan dan diamandir oleh Majelis Nasional untuk menciptakan dasar hukum yang lengkap dan mantap dalam menghormati dan menjamin pelaksanaan hak manusia. Selain itu, Pemerintah juga mengesahkan dan menggelarkan pelaksanaan 41 strategi dan program nasional tentang pengembangan sosial-ekonomi dengan prioritas untuk kelompok masyarakat yang rentan. Doktor Phan Van Hung, Deputi Menteri, Wakil Kepala Komite Etnis-Etnis menganggap bahwa ada kira-kira 200 naskah kebijakan yang berbeda-beda tentang penjaminan kehidupan warga etnis minoritas di semua bidang, dari menjamin kehidupan material sampai kebudayaan, jasa layanan dan kesehatan. Doktor Phan Van Hung, Deputi Menteri, Wakil Kepala Komite Etnis-Etnis mengatakan: “Semua undang-undang sampai sekarang ini telah memanifestasikan cukup lengkap hak warga etnis minoritas dalam pasal 5 undang-undang Dasar. Vietnam melaksanakan kebijakan mengentas dari kemiskinan sehingga mencapai prestasi-prestasi penting yang mendapat penilaian tinggi internasional. Saban tahun, Vietnam mengurangi kemiskinan prosemntase 4-5 persen. Tentang pendidikan, dulu daerah pemukiman penduduk etnis minoritas mengalami situasi putus sekolah dan buta huruf, akan tetapi sekarang ini telah berhasil melakukan program wajib belajar SD, SMP dan sedang menuju ke SMA”.
Memelopori target-target milenium mengenai hak manusia
Vietnam juga adalah negara pelopor dalam pelaksanaan target- target milenium menurut Konvensi Internasional mengenai hak manusia. Ini justru merupakan tenaga pendorong untuk menjaga kedaulatan nasional, membela hak menentukan dari bangsa yang telah ditetapkan komunitas internasional. Profesor Muda, Doktor Dang Dung Chi, dari Institut Hak Manusia, Akademi Politik Nasional Ho Chi Minh mengatakan: “Pada tahap baru, Vietnam perlu meningkatkan pemahaman rakyat mengenai hak manusia, pertama-tama yalah kader dan pegawai negeri dari aparat Negara yang harus mengerti tentang hak manusia, fungsi, tugas untuk melaksanakannya. Hal ini juga menutut kepada semua badan hukum supaya melaksanakan-nya secara lengkap dalam membela hak manusia seperti yang sudah dikonfirmasikan dalam UUD tahun 2013”.
Sampai masa kini, Vietnam telah memberlakukan dan menggelarkan Strategi reformasi hukum sampai 2020 untuk menciptakan dasar hukum yang setinggi-tingginya guna menjamin agar hak manusia diterjemahkan secara lengkap dalam praktek kehidupan dan kehidupan dari setiap warga bebas, adil dan berbahagia.