Menjelang persidangan ini, para pemilih memyampaikan banyak harapan terhadap keputusan-keputusan politik akan dipelajari oleh MN, terutama isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan pembangunan tanah air. Oleh karena itu, tuntutannya bukan sekadar peningkatan kualitas pekerjaan legislasi, melainkan juga penjaminan keputusan-keputusan politik tersebut diterjemahkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Sesuai dengan agenda yang direncanakan, Persidangan ke-2 MN Vietnam angkatan XVI akan membahas, memberikan pendapat dan mengesahkan 43 undang-undang serta 2 resolusi. Selain itu, persidangan juga akan memutuskan berbagai hal penting terkait sosial-ekonomi, anggaran negara dan pengawasan. Besarnya beban pekerjaan ini menuntut agar berbagai peraturan disusun secara sinkron dan konsisten, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan pengelolaan, tetapi juga mendukung pembangunan.
Mengubah Pola Pikir Legislasi, Menyelesaikan Persoalan Berdasarkan Praktik Nyata
Dalam pertemuan-pertemuan dengan para pemilih menjelang persidangan, selain menyampaikan usulan terkait kehidupan sehari-hari, produksi dan bisnis, para pemilih juga mengapresiasi upaya MN dalam mempercepat proses penyusunan perundang-undangan. Pham Thi Loi, seorang pemilih dari Kelurahan Sai Gon, Kota Ho Chi Minh, menyampaikan: “Pada Persidangan Luar Biasa Pertama, MN telah mengesahkan banyak undang-undang dan resolusi. Dalam persidangan kali ini, MN akan membahas dan mengesahkan 43 undang-undang dan resolusi. Ini dapat dikatakan sebagai kecepatan kerja yang sangat tinggi dari MN, guna membantu Pemerintah dan lembaga-lembaga negara memiliki sistem hukum yang memadai untuk menjamin kelancaran roda pemerintahan.”
Selain kecepatan, kualitas dan efektivitas penerapan peraturan juga menjadi tuntutan penting. Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (Sekjen KS PKV) sekaligus Presiden To Lam, yang merupakan anggota delegasi MN Kota Hanoi, menekankan arah pembaruan pola pikir dalam penyusunan undang-undang, dengan mengaitkan kegiatan legislasi dengan tujuan pembangunan: “Semangat umumnya adalah kita harus terus menunjukkan langkah-langkah penting dalam mengubah pola pikir. Hukum tidak boleh hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan, tetapi juga harus mendorong pembangunan serta menciptakan kemudahan bagi kegiatan masyarakat, dunia usaha dan seluruh sistem.”
Salah satu bidang yang terus menjadi perhatian para pemilih dalam persidangan kali ini adalah pertanahan, termasuk berbagai persoalan terkait, seperti penetapan harga tanah, ganti rugi, bantuan serta relokasi dan pemukiman kembali. Ketentuan-ketentuan tersebut berdampak langsung pada masyarakat serta pelaksanaan proyek investasi dan pembangunan infrastruktur.
Agar Keputusan Politik Menjawab Harapan Para Pemilih
Selain menaruh perhatian pada peraturan perundang-undangan, para pemilih juga menaruh harapan pada berbagai hal, antara lain kebijakan pengembangan ekonomi swasta, reformasi prosedur administrasi, transformasi digital, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dua tingkat. Berbagai usulan terkait jaring pengaman sosial, pendidikan, dan kualitas pelayanan lembaga negara juga mencerminkan kebutuhan masyarakat agar kebijakan dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Wakil Ketua sekaligus Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Front Tanah Air Vietnam, Ha Thi Nga, mengatakan: “Para pemilih dan masyarakat berharap pemerintah terus memberikan perhatian pada peningkatan infrastruktur teknis dan teknologi, serta memastikan berbagai sistem data, terutama data kependudukan dan pertanahan, saling terhubung secara terpadu dan terintegrasi. Masyarakat juga berharap reformasi administrasi dan transformasi digital dilaksanakan secara substansial dan efektif, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dan dunia usaha, sekaligus mengurangi beban kerja jajaran kader dan pegawai negeri dalam menjalankan tugas.”
Efektivitas kebijakan juga tercermin dari hasil pelaksanaannya serta manfaat yang dirasakan masyarakat. Hal ini juga menjadi perhatian para pemilih ketika menyampaikan pendapat mengenai berbagai persoalan bersama, baik di tingkat daerah maupun nasional. Doan Minh Huan, Direktur Akademi Politik Nasional Ho Chi Minh, anggota delegasi MN dari Provinsi Nghe An, menuturkan: “Para pemilih tidak hanya menaruh perhatian pada persoalan-persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan keluarga dan lingkungan tempat tinggal, tetapi juga mengikuti, mencermati, serta menyampaikan berbagai masukan mengenai persoalan bersama di tingkat provinsi maupun nasional. Harapan masyarakat sangat jelas, yakni kebijakan harus tepat, sesuai dengan kondisi nyata, dan yang terpenting, pelaksanaannya harus memastikan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Hasil pelaksanaan kebijakan juga harus dapat dinilai dan diverifikasi oleh masyarakat, dengan tetap menjamin adanya pengawasan dari masyarakat”.
Persidangan ke-2 MN Vietnam angkatan XVI akan dimulai dengan berbagai agenda penting bagi pembangunan negara. Para pemilih berharap agar persoalan-persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat tercermin secara menyeluruh dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, berbagai kendala dapat diatasi, dorongan bagi pembangunan dapat diperkuat dan masyarakat benar-benar dapat menikmati manfaat dari kebijakan-kebijakan tersebut.
