Persidangan ini telah menyelesaikan sejumlah besar pekerjaan legislatif dan memutuskan banyak masalah penting tanah air. Rekam jejak persidangan ini tidak hanya diukur dari jumlah Undang-Undang (UU) dan Resolusi yang ditinjau dan disahkan, tetapi juga pada tuntutan yang semakin jelas tentang kualitas kebijakan, efektivitas implementasi, dan sejauh mana berbagai ketentuan hukum d dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.
Legislasi Berawal dari Masalah-Masalah Praktis
Isu-isu yang ditinjau dalam Persidangan Luar Biasa MN Vietnam Angkatan XVI mencakup berbagai bidang, mulai dari pengembangan perkotaan, pertanahan, migas, perbankan, teknologi dan telekomunikasi, hingga beragam kebijakan yang berdampak langsung bagi pelaku usaha, pekerja dan masyarakat.
Beban kerja yang besar dalam waktu yang relatif singkat mengajukan tuntutan tinggi bagi lembaga pengusul, lembaga pemeriksa, maupun para anggota MN. Yang lebih penting, setiap kebijakan yang diputuskan harus benar-benar mengatasi masalah yang ada, meminimalkan tumpang tindih, serta semakin memfasilitasi kegiatan produksi dan usaha, maupun kehidupan masyarakat. Trinh Xuan An, Anggota MN Vietnam dari Kota Dong Nai menekankan:
“Semua keputusan dalam persidangan kali ini harus berdaya guna dan menjadi motor penggerak, guna memastikan kebijakan dapat segera diterapkan dalam kehidupan nyata, memenuhi tuntutan sosial-ekonomi, serta menjawab aspirasi masyarakat dan pelaku usaha. Itulah hal yang sangat diharapkan oleh para anggota MN”.
Persidangan kali ini mencerminkan perubahan pendekatan dalam pekerjaan legislatif. Dari pratik diskusi di auditorium, para anggota mengajukan beberapa tuntutan baru terhadap proses pembuatan kebijakan. Bui Hoai Son, anggota MN Vietnam dari Kota Hanoi menyatakan bahwa perubahan paling jelas terlihat pada pergeseran pola pikir legislasi dari yang semula berfokus pada tata kelola, menjadi pola pikir yang memacu pembangunan. Dari yang tadinya mempertanyakan “bagaimana mengelola secara ketat” beralih ke “Bagaimana hukum dapat membebaskan sumber daya dan memfasilitasi hal-hal baru untuk berkembang”.
“Persidangan ini meninjau dan memutuskan banyak isu, termasuk rancangan undang-undang (RUU) dan resolusi yang berkaitan dengan masalah-masalah besar i tanah air. Melalui diskusi, saya melihat para anggota MN semakin fokus pada isu-isu kebijakan besar: apakah ketentuan ini menangani hambatan, apakah akan menimbulkan prosedur tambahan, apakah desentralisasi disertai dengan sumber daya dan tanggung jawab, bagaimana hak-hak masyarakat dan pelaku bisnis dijamin, serta apakah UU tersebut layak diterapkan hingga ke tingkat akar rumput. Justru pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seperti itulah yang membuat kegiatan legislatif menjadi lebih substantif”.
Mengukur Kualitas Legislatif Melalui Efektivitas Pelaksanaan
Penutupan persidangan mulainya fase penting bagi berbagai undang-undang dan resolusi yang disahkan, yakni tahap implementasi. Ini juga merupakan saat ketika efektivitas pekerjaan legislatif teruji secara nyata.
Agar keberhasilan setelah persidangan ini dapat dipertahankan dan dikembangkan, tuntutan yang diajukan tidak hanya melaksanakan setiap UU dan resolusi dengan baik, tetapi juga terus menyempurnakan sinkronnisasi sistem hukum. Ekonom, Doktor Nguyen Minh Phong mengatakan:
“Kami berpendapat bahwa pasca persidangan kali ini, pola pikir dalam membangun ekosistem yang kondusif dan berpihak pada rakyat – serta menjadikan kepuasan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan pelaku usaha sebagai tolok ukur nyata – pasti akan terwujud. Komunitas pelaku usaha berharap keberhasilan persidangan kali ini dapat menghadirkan lebih banyak liberalisasi, sekaligus mengurangi setidaknya 30 persen kondisi bisnis untuk sektor usaha bersyarat. Ini adalah salah satu terobosan yang sangat penting. Yang kedua adalah memangkas prosedur, meminimalkan proses, serta biaya peluang bagi pelaku usaha”.
Persidangan Luar Biasa Pertama Majelis Nasional (MN) Vietnam Angkatan XVI tidak hanya telah menyelesaikan seluruh agenda pekerjaan yang ditetapkan, tetapi juga mengajukan tuntutan untuk terus memperbarui proses pembuatan dan pelaksanaan hukum secara lebih masif. Hal ini dilakukan agar sistem kelembagaan semakin sinkron, stabil, mampu menjawab tuntutan pembangunan. Ini sekaligus menjadi fondasi agar kebijakan-kebijakan MN diwujudkan menjadi motor penggerak pembangunan di masa depan.
