(VOVworld) - Dalam menghadapi bahaya terperangkap kedalam pusaran krisis baru di Mesir, pada Kamis (29 November), Presiden  negara ini Mohamed Morsi  telah harus menegaskan: Pernyataaan Undang-Undang Dasar (UUD) yang dia berlakukan  sepekan yang lalu, yang diantara  memberikan banyak prioritas untuk presiden akan tidak efektf lagi  setelah Mesir punya UUD  baru. Penegasan  ini  merupakan gerak-gerik  pemberian konsesi  terkini yang diajukan Presiden Mohamed Morsi dalam menghadapi reaksi keras  dari opini umum di dalam negeri tentang Pernyataan UUD  tersebut, tapi  tampaknya  tindakan Presiden  Mohamed Morsi ini belum cukup ketika kontradiksi di arena politik  Mesir belum ada indikasi turun suhu. 

      Semua  hal bersumber  dari tanggal 22 November ini, ketika Presiden Mohamed Morsi memberlakukan Pernyataan UUD baru yang diantaranya menentukan bahwa semua lembaga yudikatif   tidak punya hak veto, menghapsukan atau mengamandir semua undang-undang, pernyataan atau dekrit yang diberlakukan oleh presiden sejak dia dilantik pada tanggal 30 Juni lalu sampai UUD baru diesahkan dan Parlemen baru dipilih. Menurut kalangan analis,  keputusan ini   telah membatasi secara berarti hak instansi hukum, merupakan intervensi dari lembaga eksekutif  pada lembaga yudikatif  Pernyataan presiden juga melanggar Undang-Undang organisasi lembaga yudikatif yang menurut itu, presiden tidak bisa mengintervensi urusan lembaga yudikatif. Itu belum  berbicara  tentang Pernyataan  UUD yang juga mengumumkan akan memperpanjang waktu penyempurnaan UUD dari 6 bulan menjadi 8 bulan, terhitung  hari pembentukan Dewan Konstitusional. Segera setelah memberlakukan Pernyataan UUD tersebut, Presiden Mohamed Morsi  telah memecat Jaksa Agung Abdel Meguid Mahmud, orang yang tidak bisa dia pecat pada bulan yang lalu dan mengangkat  penggantinya.  Presiden  Mohamed Morsi juga memberlakukan Undang-Undang tentang Pembelaan Revolusi  pada tanggal 25 Januari tahun 2011 yang menurut itu  memulihkan kembali investigasi terhadap  pembunuhan dan intrik pembunuhan terhadap para demonstran  dalam pemberontakan untuk menggulingkan rezim pimpinan Presiden Hosni Mubarak pada tahun lalu.

          Tindakan Presiden Mohamed Morsi  tersebut telah menimbulkan  kegusaran di kalangan politisi Mesir ketika mereka beranggapan bahwa Presiden ingin memonopoli semua kekuasaan. Kekuatan-kekuatan oposisi, diantaranya ada   Asosiasi Hakim, menuduh  bahwa pernyataaan Presiden  Mohamed Morsi  untuk membela semua dekrit yang dia keluarkan dari semua keputusan pengadilan merupakan  satu  kudeta konstitusional terhadap semua prinsip hukum dan sifat independent dari hukum. Mantan Direktor  Badan Energi  Atom  Internasional (IAEA), Mohamed El Baradei memperingatkan bahwa monopoli kekuasaan  yang dilakukan presiden bisa menimbulkan akibat-akibat  yang kejam. Kalangan hakim  dan kalangan pers  Mesir telah menyerukan pemogokan total di seluruh negeri untuk memprotes  Presiden Mohamed Morsi – satu perkembangan sama yang pernah terjadi dalam gejolak politik untuk menggulingkan mantan Presiden Hosni Mubarak. Menurut Kelub Hakim, 99% pengadilan dan lembaga peradilan Mesir telah melakukan pemogokan untuk menentang dekrit Presiden. Sementara itu,  gelombang demonstrasi telah naik pasang di Mesir guna menuntut kepada Pemerintah supaya meletakkan jabatan. Para demonstran  menyatakan akan terus nongkrong di kota Tahrir sampai Presiden Mohamed Morsi menghapuskan Pernyataan   UUD.

Di bidang ekonomi,  pasar  bursa efek  Mesir  juga mengalami kerugian serius  ketika kehilangan kira-kira USD 4,8 miliar pada tanggal 25 November ini, tarap kerugian terbesar sejak pasar ini dibuka kembali setelah gelombang  penggulingan terhadap rezim pimpinan mantan Presiden Hosni  Mubarak pada Februari 2011.

Dalam menghadapi  bahaya  instabilitas yang semakin mengalami eskalasi, pada Rabu (20 November), Presiden  Mohamed Morsi  telah harus menegaskan: Pernyataan UUD baru  akan tidak efektif  lagi setelah Mesir mempunyai UUD  baru.  Dan pada Rabu 29 November (menurut waktu lokal), Presiden Mohamed Morsi   membacakan pidato di layar Televisi  untuk memberikan keterangan akan sebab –musabab dia mengapa memberlakukan Pernyataan UUD  bersamaan itu  mengimbau persatuan Tanah Air. Sementara itu, Dewan Konstitusional negara ini pada Selasa (28 November) telah menyempurnakan perbahasan-perbahasan tentang rancangan UUD. Sekretaris Jenderal Dewan Konstitusional Amr Darrag memberitahukan:  Dewan ini akan melakukan pemungutan suara kepada  rancangan terakhir pada akhir tanggal 29 November (menurut waktu lokal) dan menyampaikan rancangan ini kepada Presiden Mohamed Morsi. Menurut bapak Amr Darrag, solusi satu-satunya bagi krisis sekarang di Mesir ialah menyempurnakan  UUD baru  secepat mungkin.  Namun,  ini adalah tindakan yang tidak mudah dan rakyat Mesir  masih tetap  menunggu-nunggu  adanya satu pemerintahan yang cukup kuat dan  beraktivitas sesuai dengan ketentuan UUD./.