(VOVworld) - Hari Minggu (30 Juni) mendatang akan menandai masa satu tahun  Presiden Mesir Mohamed Morsi berkuasa. Bertentangan dengan pernyataan optimis  pada hari pelantikan tentang perihal  menciptakan satu  demokrasi yang sesungguh-nya di Mesir,  sekarang, Presiden Mohamed Morsi sedang menghadapi bahaya kehilangan jabatan, karena tekanan dari tidak sedikit orang yang pada satu tahun lalu  pernah beranggapan bahwa hasil pemilihan presiden harus  dihormati.  

Barang kali, satu tahun yang lalu, ketika baru berkuasa,  Presiden Mohamed Morsi tidak berfikir bahwa posisi-nya terguncang hebat ketika dia baru mengalami seperemat panggalan jalan dalam masa bakti empat tahun sebagai Presiden. Kalau ditinjau di semua segi dari politik sampai sosial-ekonomi, rakyat Mesir semuanya belum merasa puas akann penyelenggaraan negara Presiden Mohamed Morsi. Mereka beranggapan bahwa selama masa satu tahun ini, di Mesir belum ada perubahan manapun yang positif. Perekonomian Mesir tetap menjumpai krisis yang berat, harga barang  meningkat dua kali lipat terbanding dengan akhir tahun 2012. Data-data yang diumumkan oleh Kementerian Keuangan Mesir pada 20 Juni  menunjukkan bahwa defisit  anggaran keuangan selama 11 bulan ini  (dari Juli 2012 - Mei 2013) meningkatkan  kira-kira  USD 30 miliar, sama dengan 11,8% GDP dan meningkat secara berarti  terbanding dengan defisit anggaran keuangan  kira-kira USD 20 miliar  terbanding dengan masa yang sama tahun lalu.Utang asing  Mesir  juga meningkat 15,5% yaitu kira-kira USD 38 miliar. Prosentase pengangguran  meningkat sampai taraf  alarm  yaitu 13%.

Di gelanggang politik,  Presiden Mohamed Morsi  terus  berupaya  memonopoli kekuasaan  dengan tindakan terkini ialah menandatangani dekrit untuk mengangkat serentetan anggota  dekatnya  menjadi gubernur provinsi baru.  Dengan pengangkatan ini, organisasi Ikhwanul Muslimin mengontrol 10 diantara 27 provinsi dan kota di seluruh negeri, diantaranya ada daerah-daerah  yang dianggap  sebagai benteng  faksi oposisi.

Krisis ekonomi   bersama dengan  pengokohan  kekuasaan  telah membuat ketidak-puasan rakyat Mesir meningkat tinggi, yang seiring dengan itu adalah prosentase orang  yang mendukung Presiden Mohamad Morsi  turun drastis.  Hasil jajak pendapat  yang diumumkan oleh Institut  Penelitian Zogby (ZRS) pada 17 Juni menunjukkan bahwa prosentase jumlah orang yang  mendukung Presiden Mohamed Morsi  hanya tinggal 28%. Angka ini  jauh lebih rendah dari pada 57%  pada satu tahun lalu.

Hal yang lebih menyedihkan ialah  ketidak-puasan rakyat telah berubah menjadi  demonstransi - demonstrasi yang menurut statistik dari Pusat Perkembangan Internasional (IDC) jumlah demonstrasi di Mesir setelah satu tahun Presiden Mohamed Morsi berkuasa telah memecahkan  semua rekor, dengan jumlah total 9 427 demonstrasi. Angka ini  meningkat tujuh kali lipat terbanding dengan zaman mantan Presiden Hosni Mubarak - yang digulingkan pada 2011. Belum berhenti di situ, menurut kalangan peninjau,  ketegangan akan  lebih hebat  pada Minggu 30 Juni mendatang ketika  faksi oposisi  mencanangkan serentetan demonstrasi berskala besar  di seluruh negeri untuk menuntut Presiden Mohamed Morsi supaya mengundurkan diri dan menyelenggarakan pemilihan presiden secara lebih awal. Bahaya ini  menjadi nyata ketika kelompok oposisi Tamarod (Pembangkang) telah mengumpulkan 15 juta tanda tangan untuk menuntut supaya membebastugaskan Presiden Mohamed Morsi, yaitu lebih  banyak  2 juta terbanding dengan jumlah orang yang telah memberikan suara bagi dia dalam putaran ke-2 pemilihan presiden sebelumnya.

Dalam upaya  meredakan ketegangan,  ketika berpidato  di  depan layar televisi pada Rabu (26 Juni), Presiden Mohamed Morsi  akan melakukan reformasi  dan menyerukan dialog  nasional. Dia memperingatkan bahwa perpecahan politik berada pada taraf mungkin bisa mengancam demokrasi, melumpuhkan Tanah Air dan menimbulkan instabilitas. Namun, pidato ini tidak  mengurangi  perpecahan yang sedang merajalela  di negara Afrika Utara ini. Buktinya ialah satu hari  sesudah itu,  faksi oposisi  dan  kekuatan-kekuatan revolusioner Mesir  telah mengumumkan peta jalan  bagi periode transisi dalam hal  Presiden  Mohamed Morsi  mengundurkan diri.  Peta jalan ini terdiri dari pembubaran Majelis Shoura (Senat Mesir), badan yang dikontrol dan memegang hak legislatif oleh faksi Islam sejak Parlemen dibubarkan pada Juni 2012 lalu, menghentikan Undang-Undang Dasar sekarang dan menyusun Undang - Undang Dasar baru. Juga menurut peta jalan tersebut, seorang Perdana Menteri yang independen akan dipilih untuk memimpin Pemerintah an tehnokrat dengan tugas menggelarkan rencana ekonomi secara mendesak untuk menyelamatkan perekonomian  Mesir  yang sedang mengalami krisis dan melaksanakan politik kesetaraan masyarakat.

          Jelas-lah, selar  satu tahun setelah dilantik dari Presiden Mohamed Morsi ditandai dengan serentetan  event yang menyedikan  dan meletakkan Pemerintah Mesir dalam menghadapi  banyak tantangan yang bersifat hidup atau mati. Bertentangan dengan kegembiraan rakyat pada satu tahun lalu, sekarang Mesir  terus berfikir-fikir  tentang instabilitas  yang tampaknya  pemecahan-nya masih sangat jauh./.