Negosiasi 60 Hari AS-Iran: Langkah Awal yang Penuh Tantangan

Delegasi AS, yang dipimpin oleh Wakil Presiden AS J.D Vance, dan delegasi Iran, yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, mengadakan sesi negosiasi tatap muka pertama di Swiss, dengan partisipasi dua negara mediator, yakni Pakistan dan Qatar.

Kemajuan yang Dicapai

Menurut rencana awal, negosiasi AS-Iran dimulai pada 19 Juni tetapi harus ditunda selama 2 hari akibat eskalasi ketegangan yang tiba-tiba di sekitar Selat Hormuz. Penundaan terjadi ketika Iran mengumumkan penutupan selat tersebut sebagai tanggapan atas tindakan militer Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Bahkan ketika delegasi AS dan Iran telah tiba di Swiss, risiko kegagalan negosiasi masih membayangi. Pada tanggal 20 Juni, Presiden AS Donald Trump mengulangi ancamannya untuk menyerang Iran jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan akhir. Hal ini memicu protes keras dari delegasi Iran. Namun, berkat upaya dari semua pihak, sesi negosiasi pertama tetap berlangsung sepanjang hari pada tanggal 21 Juni di resor Burgenstock dan mencapai langkah-langkah kemajuan yang dipandang positif oleh kedua belah pihak.

Secara spesifik, AS dan Iran telah menyepakati sebuah mekanisme yang memungkinkan para inspektur dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk kembali ke Iran guna mengawasi program nuklir negara tersebut. Menurut Wakil Presiden AS, J.D Vance, peta jalan untuk memulangkan para inspektur IAEA setidaknya akan diluncurkan pada minggu ini.

Selain itu, Wakil Presiden AS juga menegaskan bahwa jika aset Iran yang dibekukan dicairkan berdasarkan sebuah kesepakatan untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah, Washington dapat menjamin bahwa dana tersebut tidak akan digunakan untuk kegiatan terorisme. Wakil Presiden AS J.D Vance menyatakan:

"Saya pikir penting bagi kita semua untuk mengapresiasi apa yang telah dicapai, tetapi sejujurnya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan seiring dengan kemajuan yang terus kita capai dalam negosiasi nuklir, negosiasi ekonomi, saat kita terus membersihkan ranjau di selat tersebut dan memastikan bahwa arus lalu lintas terus dipulihkan. Telah ada banyak kemajuan, tetapi masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan, dan kami berkomitmen untuk melakukan hal tersebut dengan tepat."

Di sisi Iran, para pejabat negara tersebut menyatakan bahwa beberapa hasil inti telah dicapai. Hal yang paling menonjol adalah pembentukan mekanisme komunikasi di Selat Hormuz untuk menghindari insiden kesalahpahaman dan eskalasi ketegangan. Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, Kepala Delegasi Negosiasi Iran, mengatakan:

"Kami telah sepakat untuk membangun mekanisme koordinasi di sana, termasuk saluran siaga (hotline) dan pusat komunikasi apabila terjadi ambiguitas atau perselisihan apa pun. Dalam jangka waktu 30 hari ini, para pihak akan dapat mempertahankan koordinasi yang erat sehingga kapal-kapal yang melewati selat tersebut dapat melakukannya dengan cara yang lebih aman dan efisien. Hal ini akan membantu meningkatkan arus lalu lintas dan volume transportasi barang melalui selat tersebut, mendorong perekonomian regional, mendukung perekonomian global, dan memungkinkan kita untuk melangkah maju."

Yang terpenting, pihak Iran menyatakan telah mencapai prasyarat untuk merundingkan kesepakatan akhir, di mana 3 kelompok kerja khusus (nuklir, embargo, pengawasan) hanya akan diaktifkan secara resmi setelah AS sepenuhnya melaksanakan gencatan senjata komprehensif, mencabut blokade maritim, melepaskan aset, dan memberikan pengecualian sanksi minyak dan gas. Pada tanggal 22 Juni, Departemen Keuangan AS secara resmi menerbitkan dokumen pengecualian sanksi terhadap industri minyak dan petrokimia Iran selama 60 hari, yang memungkinkan penerimaan pembayaran melalui Bank Sentral. Selain itu, Iran juga telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Qatar mengenai mekanisme pencairan aset guna menentukan metode dan implementasi praktis dari pelepasan aset-aset Teheran yang dibekukan di luar negeri.

Langkah Positif bagi Lebanon

Hasil penting lainnya yang dicapai oleh AS dan Iran setelah putaran negosiasi pertama meliputi: mekanisme pengendalian konflik di Lebanon, di mana tekanan dari Iran memaksa para pihak untuk mempertahankan gencatan senjata sementara. Menurut para pengamat, pembentukan mekanisme pengendalian konflik di Lebanon tidak hanya memiliki arti penting pada tahap awal negosiasi 60 hari tersebut. Berdasarkan mekanisme baru yang disepakati di Swiss, Iran dapat lebih banyak terlibat dalam struktur keamanan di Lebanon sementara peran Israel dibatasi.

Hal ini akan menjadi tantangan baru bagi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Namun, menurut pakar Jonathan Rynhold, peneliti senior di Universitas Bar Ilan (Israel), pihak Israel tampaknya sulit untuk mengambil tindakan drastis pada saat ini. karena Pemerintah AS, selaku sekutu paling kuat Israel, tentu saja tidak ingin upaya untuk mencapai kesepakatan dengan Iran gagal. Hal dan ini juga yang telah diperingatkan oleh Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden AS J.D Vance kepada pihak Israel. Jonathan Rynhold menilai:

“Israel harus menerapkan pendekatan yang lebih terkendali dibandingkan dengan apa yang telah mereka lakukan belakangan ini. Mungkin mereka harus menarik pasukan dari Lebanon Selatan. Pastinya, mereka harus melakukannya setelah 60 hari, jika terdapat kesepakatan komprehensif antara AS dan Iran. Namun tidak diragukan lagi, Israel akan tetap melanjutkan upayanya untuk membatasi senjata yang jatuh ke tangan Hezbollah dan membatasi aliran dana bantuan untuk Hezbollah."

Terkait negosiasi AS-Iran mendatang, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa delegasi negosiasi negaranya, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional Kazem Gharibabadi, akan melanjutkan sesi diskusi teknis dengan para negosiator AS dan Qatar di Swiss pada minggu ini./.