Sekretaris Jenderal PBB yang baru akan mulai menjalankan tugasnya pada 1 Januari 2027, menggantikan António Guterres, warga negara Portugal, yang telah menjabat hampir 10 tahun sejak 2017.
Persaingan Empat Kandidat
Proses pencalonan untuk jabatan Sekretaris Jenderal PBB masa jabatan baru secara resmi dimulai pada 25 November tahun lalu dan berakhir pada 1 April tahun ini. Empat kandidat yang tersisa adalah Michelle Bachelet, mantan Presiden Chili; Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) berkebangsaan Argentina; Rebeca Grynspan, Sekretaris Jenderal Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) dari Kosta Rika; serta Macky Sall, mantan Presiden Senegal.
Menurut “tradisi” sebelumnya, jabatan Sekretaris Jenderal PBB biasanya dipegang secara bergiliran oleh kandidat dari kawasan yang berbeda. Dalam pemilihan kali ini, secara teori posisi tersebut seharusnya diberikan kepada kandidat dari Amerika Latin. Namun para pengamat menilai bahwa berbagai gejolak besar yang terjadi di dunia dalam beberapa tahun terakhir dapat membuat aturan tidak tertulis tersebut menjadi kurang relevan.
Yang lebih penting adalah bahwa PBB saat ini menghadapi tantangan yang dianggap paling serius dalam beberapa dekade terakhir, mulai dari perpecahan internal, keterbatasan peran dalam isu keamanan dan perdamaian, tuntutan reformasi organisasi, hingga kesulitan keuangan. Oleh karena itu, pemilihan Sekretaris Jenderal baru kemungkinan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor nontradisional.
Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa PBB berupaya memperbarui proses pemilihan pemimpin kali ini. Menurut rencana, dari tgl 21–22 April, sesi dengar pendapat para kandidat disiarkan langsung melalui platform digital sehingga negara-negara anggota PBB tidak hanya dapat mendengarkan visi para kandidat, tetapi juga mengajukan pertanyaan secara langsung. Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock menyatakan:
“Sekretaris Jenderal PBB berikutnya harus memiliki kepemimpinan yang kuat, dedikasi dan efektivitas tinggi, pengalaman dalam pengelolaan organisasi, serta kemampuan memimpin PBB dengan orientasi pada reformasi.”
Faktor baru lain yang juga dapat mempengaruhi pemilihan kali ini adalah semakin kuatnya suara yang mendorong agar, setelah lebih dari 80 tahun berdiri dan sembilan Sekretaris Jenderal yang semuanya laki-laki, PBB memberikan kesempatan kepada seorang perempuan untuk memimpin organisasi tersebut. Hal ini dianggap dapat mencerminkan perubahan besar di dunia saat ini, ketika kesetaraan gender telah menjadi prinsip dasar dalam pengorganisasian dan pengoperasian berbagai lembaga multilateral.
Ujian bagi Multilateralisme
Dalam komitmen yang disampaikan menjelang sesi dengar pendapat pertama, keempat kandidat sama-sama menyoroti berbagai tantangan besar yang dihadapi PBB saat ini. Salah satu isu utama adalah pembaruan organisasi agar peran PBB dapat diperkuat di tengah dunia yang semakin penuh gejolak.
Keempat kandidat juga sepakat bahwa sistem internasional saat ini menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memerlukan tindakan mendesak di tingkat tertinggi. Rafael Grossi, Direktur Jenderal IAEA yang juga kandidat dari Argentina, menilai:
“Berbagai perkembangan global saat ini menunjukkan tanda-tanda zaman yang ditandai oleh konflik. Selain ketegangan politik dan geopolitik yang memang kerap terjadi antarnegara, kini muncul kembali perang secara brutal dalam berbagai bentuk dan manifestasi di berbagai belahan dunia.”
Dalam konteks tersebut, keempat kandidat menilai bahwa upaya memulihkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap peran PBB menjadi sangat penting. Namun masing-masing kandidat memiliki prioritas yang berbeda, mulai dari reformasi organisasi untuk menyeimbangkan kewajiban dan sumber daya (keuangan maupun sumber daya manusia), peningkatan peran negara-negara berkembang, hingga penerapan teknologi agar PBB menjadi lebih kredibel dan lebih menarik bagi generasi muda.
Secara keseluruhan, para pengamat menilai bahwa pemilihan Sekretaris Jenderal PBB kali ini dapat dianggap sebagai sebuah ujian penting bagi multilateralisme.
Dalam pemilihan Sekretaris Jenderal sebelumnya, lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB selalu memainkan peran penentu dalam menentukan siapa yang akan memimpin organisasi tersebut. Oleh karena itu, kemampuan mencapai kompromi di antara kelima anggota tetap Dewan Keamanan menjadi faktor kunci dalam pemilihan Sekretaris Jenderal baru.
Namun, di tengah ketegangan hubungan antara Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis dengan Rusia dan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir—akibat konflik Rusia–Ukraina, perselisihan perdagangan, serta persaingan geopolitik—pertanyaan besar muncul mengenai apakah kelima negara pemegang hak veto tersebut dapat mencapai kesepakatan. Jika perundingan di antara mereka mengalami kebuntuan, bukan hanya PBB yang akan terdampak negatif, tetapi juga multilateralisme global yang berisiko semakin melemah.
