(VOVworld) -  Pemilihan Umum pada tanggal 6 Januari tahun 1946 untuk memilih Majelis Nasional (MN) Vietnam yang pertama telah memasuki sejarah bangsa Vietnam sebagai satu tonggak merah yang menegakkan secara jelas dan persuasif tentang hak kedaulatan rakyat setelah satu abad kehilangan kebebasan. Peristiwa ini adalah pola bagi sifat dekomratis dalam pemilihan, sekaligus adalah prasyarat untuk membina lembaga demokrasi di Vietnam. 

Pada waktu Pemilihan Umum berlangsung, di daerah Nam Bo (Vietnam Selatan) dan  daerah Nam Trung Bo (Vietnam Tengah sebelah Selatan), Kolonialis Perancis memperluas perang, berintrik memisahkan Vietnam secara berjangka-panjang, membentuk rezim “Nam Ky otonomi” dengan satu pemerintah boneka. Di Vietnam Utara, 180.000 serdadu dari Chiang Kai-shek menyalah-gunakan nama persekutuan masuk Vietnam untuk menyita senjata dari pasukan Jepang, membawa kaum kaki tangan boneka dengan maksud merebut kekuasaan dan menyabot pemilihan umum. Akan tetapi, rakyat di semua daerah tetap percaya pada utusan Viet Minh dan para patriot yang sejati.

Demokrasi dalam pemilihan dan pencalonan

Peraturan pemilihan dan nama calon dicatat secara jelas dan diumumkan secara terbuka di koran Cuu Quoc (kota Penyelematan Tanah Ait) sepekan sebelum berlangsung pemilihan umum yang bersejarah. Cara pemilihan menurut prinsip satu orang satu suara, langsung dan pemungutan suara secara rahasia. Untuk memperluas persatuan besar seluruh rakyat dan melaksanakan kebijakan “satu, satu dan satu”, Presiden Ho Chi Minh dan Pengurus Pusat Viet Minh memutuskan mengundang semua orang di luar Front Viet Minh untuk bersama-sama masuk daftar pencalonan. Keputusan ini memperlihatkan menghormati hak kebebasan dan demokrasi dari rakyat, menghormati orang yang berbakat, menyatukan semua kekuatan patriotik dan memanifestasikan iktikat baik demi kepentingan tertinggi dari bangsa. Presiden Ho Chi Minh pernah menegaskan “Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi seluruh rakyat bebas memilih orang yang pandai dan bermoral untuk memikul pekerjaan Tanah Air. Pada pemilihan umum, kalau adalah orang yang ingin memikirkan urusan Tanah Air, semuanya berhak mencalonkan diri, kalau adalah warga berhak ikut serta dalam pemilihan. Oleh karena itu, pemilihan umum berarti kebebasan, kesederajatan, demokrasi dan persatuan”. Profesor, Doktor Bui Xuan Duc mengatakan: “Pemilihan umum meskipun baru pertama kalinya diadakan di Vietnam, tapi telah memanifestasikan secara lengkap isi dan tuntutan dari prinsip pemilihan baru yaitu bebas memilih dan bebas mencalonkan diri. Hal ini dimengerti sebagai pemilihan umum yang sederajat, langsung dan pemungutan suara secara rahasia. Ini adalah sukses yang tidak negara demokrasi manapun bisa melaksanakannya. Kita bisa segera melaksanakan semua prinsip pemilihan secara demokratis. Hak sama dan kewajiban sama. Sosialisasi untuk pemilihan ini dilakukan secara demokratis, luas dan substantif”.

Pada pemilihan umum pertama ini, 89% jumlah pemilih di seluruh negeri telah turut memberikan suara, berhasil memilih 333 anggota, diantara ada 57% jumlah anggota dari berbagai partai politik, 43% jumlah anggota yang tidak ikut serta dalam sebarang partai politik, 87% jumlah anggota adalah kaum buruh, petani dan pejuang revolusioner. Dengan demikian, MN Vietnam telah menghinpun para anggota di seluruh negeri, menghimpun para anggota dari semua cabang, kalangan dan klas dalam masyarakat dari kaum buruh, petani, laki-laki, perempuan sampai para burjuis , pedagang, para cendekiawan, intelektual dan para aktivis kebudayaan yang terkenal. MN Vietnam juga menghimpun anggota dari semua unsur agama seperti Kristiani, Buddha, agama Buddha mazhab Cao Dai, semua unsur dalam bangsa, dari mayoritas sampai minoritas, semua orang yang tidak ikut serta dalam partai politik  dan para anggota partai-partai politik. Dengan demikian, untuk pertama kalinya di Vietnam dan Asia Tenggara telah muncul satu MN yang benar-benar demokratis.

Prasyarat untuk membangun lembaga demokrasi

Suksesnya pemilihan umum ini tidak hanya, merupakan hasil dari kekuatan persatuan seluruh bangsa dalam membangun sistim masyarakat baru, tapi juga adalah tonggak perkembangan melompat yang pertama tentang lembaga demokrasi dari negara Vietnam, membuka prospek tentang satu tahap baru, tahap dimana Vietnam punya satu sistim pemerintahan yang sepenuh lengkap di segi martabat dan hukum. Negara Republik Demokrasi Vietnam bersifat legal dan demokratis-negara milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. Profesor, Doktor Bui Xuan Duc menegaskan: “Pemilihan Umum ini telah meresmikan pemerintahan dengan membentuk MN dan dari situ mengangkat Pemerintah resmi, memberlakukan Undang-Undang Dasar, membentuk pemerintah yang mewakili rakyat Vietnam tentang hubungan dalam negeri dan hubungan luar negeri. Pemilihan umum ini juga memenifestasikan penghormatan dan kepercayaan terhadap hak kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak kedaulatan rakyat. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Ho Chi Minh dulu bahwa kita tidak punya hak demokrasi, tapi sekarang ini kita punya Undang-Undang Dasar untuk melaksanakan hak demokrasi”.

Nilai pemilihan umum petama ialah nilai dari kebebasan, dari sebagai budak yang bergantung pada kaum kolonialis menjadi tuan, merebut hak, merebut kemerdekaan dan kebebasan dari satu bangsa yang tidak bergantung  pada luar negeri.

Hampir 70 tahun sejak tanggal 6 Januari tahun 1946, MN Vietnam telah menyelenggarakan secara sukses 13 angkatan. Akan tetapi, semua nilai demokrasi yang diberikan oleh pemilihan umum pertama nilainya tetap utuh, punya sifat teori dan praktek yang mendalam. Semua nilai itu telah, sedang dan akan diterapkan dalam membangun dan mengembangkan MN Vietnam agar lembaga kekuasaan tertinggi dari Tanah Air ini pantas mewakili tekad, hasrat dan kepentingan seluruh bangsa pada tahap baru, industrialisasi, modernisasi dan integrasi internasional.