Dalam konteks Tanah Air memasuki tahap pembangunan baru dengan target pertumbuhan dua digit dan tuntutan penyempurnaan kelembagaan yang semakin mendesak, Sidang luar biasa yang pertama Majelis Nasional (MN) Vietnam, angkatan XVI yang dibuka pada Senin pagi (3 Agustus), tidak hanya bertujuan menangani persoalan-persoalan yang muncul dari praktik, tetapi yang lebih penting menunjukkan sifat proaktif dalam memperbarui pola pikir legislatif guna memastikan hukum selalu mendampingi ritme pembangunan tanah air.
Jangan Membiarkan Kelembagaan Menjadi Hambatan
Sidang Luar Biasa Pertama MN Angkatan XVI diselenggarakan di tengah konteks seluruh negeri berupaya mencapai target pertumbuhan dua digit pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Untuk merealisasikan target tersebut, di samping sumber daya, infrastruktur, maupun sains-teknologi, tuntutan mendesak yang harus dilakukan adalah menginstitusikan berbagai haluan Partai secara tepat menjadi ketentuan hukum implementatif. Oleh karena itu, beberapa isu berdampak langsung pada lingkungan investasi, pengembangan infrastruktur, reformasi prosedur administratif, penyelenggaraan aparatur, serta model pemerintahan daerah dua tingkat diajukan ke Majelis Nasional untuk dipertimbangkan langsung dalam sidang ini.
Tidak hanya meninjau, revisi dan menambahkan beberapa Undang-Undang (UU) yang penting atau memutuskan berbagai proyek besar, sidang kali ini juga memanifestasikan tekad dalam mempercepat proses penginstitusian agar berbagai haluan dan kebijakan segera menjadi dasar hukum bagi pembangunan. Dalam pidatonya pada upacara pembukaan sidang tersebut, Ketua MN Tran Thanh Man menekankan:
“Dengan tugas utama pada pekerjaan legislatif dan memutuskan beberapa masalah penting yang dituntut oleh praktik kehidupan tanah air. Sidang ini menunjukkan tekad politik, semangat proaktif, serta tindakan yang gigih dan substansial dari MN, Pemerintah serta lembaga terkait dalam menginstitusikan dan segera melaksanakan berbagai haluan Partai agar memenuhi tuntutan dan hasrat masyarakat maupun pelaku usaha tanpa penundaan dan tidak melewatkan peluang pembangunan tanah air. Di samping itu, MN, Pemerintah, berbagai kementerian, instansi, dan daerah tengah giat melaksanakan Kesimpulan Politbiro nomor 17 dan arahan legislasi untuk masa jabatan Angkatan XVI, memastikan kualitas dan laju yang telah ditetapkan”.
Di tengah konteks tuntutan pembangunan yang semakin mendesak, penyempurnaan kelembagaan bukan sekadar tugas legislasi, tetapi menjadi prasyarat untuk melaksanakan berbagai haluan pembangunan secara tepat waktu dan efektif. Nguyen Truong Giang, Wakil Ketua Komisi Undang-Undang dan Hukum MN menuturkan:
“Berbagai Rancangan UU dan resolusi yang disampaikan oleh Pemerintah dan berbagai lembaga kepada MN merupakan permasalahan mendesak dan sudah disiapkan secara cermat. Oleh karena itu, sidang luar biasa diselenggarakan pada bulan Agustus untuk menjawab tuntutan kehidupan mengenai tata kelola masyarakat serta pembangunan sosial-ekonomi tanah air”.
Menciptakan Kelembagaan untuk Pembangunan
Apabila penyelenggaraan sidang luar biasa memanifestasikan keproaktifan MN atas tuntutan praktik, maka target yang lebih tinggi tidak hanya memberlakukan berbagai UU secara tepat waktu, tetapi juga harus meningkatkan kualitas setiap keputusan legislatif. Sebuah UU hanya bermakna ketika mampu menangani berbagai masalah praktis dan dapat memberikan efisiensi yang maksimal sejak saat diberlakukan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan target ini, Ketua MN Tran Thanh Man meminta:
“Saya meminta berbagai lembaga MN dan setiap anggota MN terus memperbarui pola pikir dalam menyusun undang-undang dan kebijakan. Undang-Undang yang diberlakukan harus mendekati praktik, berjalan di depan, membuka jalan bagi pembangunan, menempatkan masyarakat dan pelaku usaha sebagai pusat, serta menganggap kualitas dan efisiensi pelaksanaan sistem perundang-undangan sebagai tolok ukur kegiatan legislatif. Selain itu, perlu menyempurnakan dasar hukum untuk menangani masalah-masalah mendesak secara efektif serta mengembangkan secara maksimal peran dan tanggung jawab setiap lembaga dan pimpinannya dalam proses membuat dan memberlakukan kebijakan hukum, khususnya badan penyusun dan badan pemeriksa”.
Tuntutan untuk memperbarui pola pikir legislatif menunjukkan bahwa fokusnya tidak terletak pada jumlah undang-undang atau resolusi yang disahkan, melainkan pada kualitas dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kebijakan setelah diberlakukan. Hal ini menuntut agar setiap rancangan UU harus dipersiapkan secara cermat, dievaluasi dampaknya secara menyeluruh, dan melekat pada tuntutan realitas sejak tahap pembuatan kebijakan. Hanya ketika hukum benar-benar menangani masalah kehidupan, memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha, serta melancarkan sumber daya pembangunan, barulah kegiatan legislatif mencapai target konstruktif yang dituju oleh Majelis Nasional.
Dengan materi-materi yang disampaikan untuk ditinjau dan diputuskan, sidang luar biasa yang pertama ini terus menegaskan semangat proaktif dan inovatif dari MN dalam pekerjaan legislatif, guna memastikan agar kelembagaan selalu sejalan dengan tuntutan pembangunan tanah air.
