Dalam proses pertimbangan Rencana Pembangunan Sosial-Ekonomi Tahun 2027 pada Persidangan ke-2 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan XVI, para anggota MN memberikan perhatian khusus terhadap berbagai syarat untuk mewujudkan target pertumbuhan, mulai dari mobilisasi sumber daya, penghapusan hambatan kelembagaan, penciptaan pendorong baru, hingga peningkatan efektivitas pelaksanaan.
Menjamin Sumber Daya dan Mengatasi Hambatan
Untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 10% ke atas pada tahun 2027, mobilisasi modal investasi menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dari Tran Hoang Ngan, anggota MN Kota Ho Chi Minh. Menurutnya, tuntutan tidak hanya adalah menentukan total kebutuhan modal, tetapi juga memperjelas kemampuan mobilisasi serta cara menerjemahkan prioritas di bidang kelembagaan dan perencanaan menjadi sumber daya bagi pembangunan.
“Kelembagaan dan perencanaan harus menjadi prioritas utama. Namun, persoalan modal investasi akan membantu kita mengkonkretkan hal-hal tersebut. Sesuai rencana yang telah ditetapkan, kita harus memobilisasi sumber modal sebesar 35–40% PDB. PDB Vietnam pada tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar 14,6 kuadriliun VND (setara dengan sekitar 564 miliar dolar AS). Dengan demikian, kita membutuhkan sumber modal sekitar 5,2–5,4 kuadriliun VND (sekitar 201–208 miliar dolar AS). Saat ini, sumber modal yang tersedia mencapai 3,1 kuadriliun VND (sekitar 120 miliar dolar AS). Artinya, kita masih membutuhkan tambahan sekitar 2,2–2,4 kuadriliun VND (sekitar 85–93 miliar dolar AS) pada triwulan IV tahun ini.”
Selain kebutuhan untuk memobilisasi modal, persoalan lain adalah menginvestasikan dan mengembangkan sumber-sumber daya tersebut secara efektif. Dalam perspektif mengenai perencanaan tahun 2027, penyempurnaan kelembagaan perlu dikaitkan dengan kemampuan pelaksanaannya di daerah, terutama terhadap berbagai ketentuan yang secara langsung memengaruhi laju pelaksanaan proyek dan kegiatan investasi. Pham Dai Duong, anggota MN Provinsi Phu Tho, menyoroti pentingnya menyempurnakan ketentuan di bidang pertanahan.
“Perlu dilakukan peninjauan secara cermat agar Undang-Undang Pertanahan dapat disahkan dengan ketentuan yang bisa diterapkan oleh pemerintah daerah, terutama terkait dengan harga tanah dan pemberian hak atas tanah. Jika hal tersebut dapat diwujudkan dan undang-undangnya segera disahkan, saya pikir langkah ini dapat membantu mendorong pertumbuhan pada akhir tahun ini sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program pada tahun 2027.”
Menciptakan Pendorong Baru dan Meningkatkan Efektivitas Pertumbuhan
Selain persoalan modal dan kelembagaan, pendorong pertumbuhan juga menjadi salah satu isu yang diajukan dalam rencana tahun 2027. Ketika target pertumbuhan ditingkatkan, tuntutannya bukan hanya meningkatkan skala investasi, tetapi juga memperbaiki efektivitas penggunaan sumber daya, mendorong pengembangan sains dan teknologi, serta meningkatkan produktivitas perekonomian.
Dari tuntutan dalam menciptakan pendorong pertumbuhan, keberlanjutan hasil-hasil yang dicapai juga dipertimbangkan dalam rencana tahun depan. Pertumbuhan yang tinggi harus diiringi dengan kemampuan mempertahankan kegiatan produksi dan bisnis, serta memfasilitasi dunia usaha mengakses sumber daya. Hal ini disampaikan oleh Le Thi Ngoc Linh, anggota MN dari Provinsi Ca Mau.
“Hal yang patut diperhatikan adalah pertumbuhan yang tinggi juga berarti perlunya pengkajian yang lebih cermat terhadap keberlanjutan pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, saya meminta Pemerintah untuk meninjau secara lebih cermat hasil-hasil yang telah dicapai, serta berbagai kesulitan yang terkait dengan sejumlah indikator yang mengalami penurunan. Pada saat yang sama, prosedur-prosedur yang tumpang tindih perlu dikurangi dan akses dunia usaha terhadap modal perlu diperbaiki.”
Agar berbagai solusi tersebut dapat diterapkan ke dalam kenyataan, pelaksanaan perlu ditetapkan secara jelas sejak tahap implementasi rencana. Phung Huu Toan, anggota MN Provinsi Lai Chau, menekankan:
“Perlu ditetapkan secara jelas tanggung jawab, batas waktu, sumber daya, dan hasil setiap tugas. Pengawasan dan pemeriksaan juga perlu diperkuat, dengan mengaitkan tanggung jawab dengan hasil pelaksanaan dari pemimpin. Tuntutan utama adalah meningkatkan produktivitas dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta memperkuat kapasitas internal perekonomian. Pertumbuhan yang tinggi harus dikaitkan dengan stabilitas ekonomi makro, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan nyata kehidupan material dan spiritual masyarakat.”
Target pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2027 tidak hanya menuntut tekad, tetapi juga kemampuan menerjemahkan kebijakan dan solusi menjadi hasil nyata. Hal ini sekaligus menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan berjalan seiring dengan stabilitas ekonomi makro, pembangunan yang berkelanjutan, dan perbaikan kehidupan masyarakat./.
