Setelah satu tahun menerapkan model organisasi baru bagi sistem politik dan pemerintahan tiga tingkat, Vietnam telah mengalami tahap transformasi yang belum pernah terjadi sejak masa pembaruan (Doi Moi). Reformasi ini bukan sekadar penataan administrasi dalam skala besar, tetapi juga menjadi uji coba penting bagi cara tata kelola baru, di mana efisiensi pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha menjadi tolok ukur utama.
Angka-angka menegaskan efisiensi revolusi mengenai organisasi aparatur negara
Setelah satu tahun penerapan model pemerintahan tiga tingkat, serangkaian indikator menunjukkan perubahan yang jelas.
Pertama adalah penataan kembali sistem administrasi. Dari 63 provinsi dan kota, kini sistem administrasi disusun kembali menjadi 34 unit administrasi tingkat provinsi. Sebanyak 696 unit administrasi tingkat kabupaten resmi dihentikan operasinya. Sementara itu, jumlah unit administrasi tingkat kecamatan ditata ulang, dari sebelumnya lebih dari 10.000 menjadi lebih dari 3.300 unit.
Dalam sistem politik, banyak lembaga perantara juga telah ditata kembali. Dengan demikian, kesenjangan dalam penyelenggaraan dari pemerintah pusat ke tingkat akar rumput telah dipersempit. Oleh karena itu, keputusan administratif dapat lebih cepat menjangkau masyarakat.
-"Masyarakat sangat senang. Semakin banyak warga datang melakukan prosedur administrasi. Pejabat kini lebih dekat dengan rakyat. Hal ini sesuai dengan kebijakan Partai dan Negara."
-"Pemerintah daerah kini lebih dinamis dan fleksibel, memberikan lebih banyak dukungan kepada masyarakat dalam mengembangkan ekonomi. Seluruh masyarakat bersatu dan menyambut kebijakan ini dengan antusias."
Selama satu tahun terakhir, ratusan dokumen mengenai desentralisasi telah diberlakukan. Pemerintah pusat telah melimpahkan lebih dari 1.400 tugas kepada pemerintah daerah, atau mencakup lebih dari 71% dari total tugas yang direncanakan. Wakil Perdana Menteri Vietnam, Pham Thi Thanh Tra mengatakan:
"Hingga saat ini, Pemerintah telah memberlakukan sekitar 1.300 dokumen hukum; serta memangkas dan menyederhanakan sekitar 40% prosedur administrasi serta persyaratan bisnis. Saat ini, hanya sekitar 27,4% prosedur administrasi yang masih ditangani oleh Pemerintah, kementerian dan instansi pusat. Hasil ini telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Kesimpulan Nomor 18 Sidang pleno ke-2 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam angkatan XIV”.
Hasil-hasil tersebut bukan sekadar penyesuaian teknis dalam pengelolaan negara, melainkan mencerminkan perubahan mendasar dalam pemikiran mengenai tata kelola. Pemerintah pusat ini berfokus pada penyusunan institusi, perumusan kebijakan, serta pemeriksaan dan pengawasan. Di sisi lain pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam pengorganisasian pelaksanaan, sekaligus memikul tanggung jawab yang lebih jelas atas hasil yang dicapai. Ketika memberikan evaluasi secara keseluruhan, Kepala Departemen Organisasi Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, Nguyen Duy Ngoc, menegaskan:
"Setelah satu tahun diterapkan, model baru telah membuktikan keunggulannya dibandingkan model lama. Model ini menjadi fondasi pembaruan metode kepemimpinan Partai, sekaligus menciptakan perubahan secara kualitatif dalam tata kelola negara menuju arah yang modern, mengaitkan desentralisasi dengan pengendaliaan kekuasaan”.
Melanjutkan reformasi dengan tekad yang lebih tinggi
Setelah satu tahun berjalan, sistem baru telah selesai ditata dan diorganisasi. Namun, menurut Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam sekaligus Presiden To Lam, pada Konferensi Nasional Evaluasi Sementara Satu Tahun Penerapan Model Organisasi Baru Sistem Politik dan Pemerintahan Tiga Tingkat yang berlangsung pada Rabu pagi (1 Juli) di Kota Hanoi, hasil yang dicapai sejauh ini baru merupakan langkah awal.
"Reformasi organisasi aparatur sistem politik merupakan pekerjaan yang sangat besar, sangat sulit, dan harus dilaksanakan secara tekun, sistematis, serta ilmiah. Semangat yang harus konsisten adalah: organisasi baru harus menciptakan kapasitas baru; mekanisme desentralisasi yang baru harus disertai dengan tanggung jawab baru; pola pikir baru harus menghasilkan metode tata kelola baru. Organisasi baru harus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan dunia usaha, sekaligus mendukung stabilitas serta pembangunan negara."
Satu tahun memang belum merupakan waktu yang panjang bagi sebuah reformasi besar. Namun, periode transisi tersebut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa reformasi ini telah memenuhi tujuan "Aparatur baru harus lebih baik daripada aparatur lama dan tidak mengganggu jalannya aktivitas masyarakat." Yang terpenting, reformasi ini memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sekaligus menjadi fondasi bagi model tata kelola negara yang modern, dan memenuhi tuntutan pembangunan negara yang cepat dan berkelanjutan pada tahap baru./.
