(VOVworld) - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Referendum sedang dibahas pada persidangan ke-10 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13. Penyusunan Undang-Undang tentang Referendum bertujuan mengembangkan demokrasi dan hak kedaulatan rakyat, mengkongkritkan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 2013 dan mengembangkan sistim perundang-undangan Vietnam. 

Referendum merupakan cara bagi rakyat untuk langsung menunjukkan tekat, aspirasi dan kekuasaan-nya  terhadap masalah-masalah yang  penting  dari Tanah Air pada setiap saat kongkrit.  Referendum merupakan  satu bentuk penting  dalam melakanakan  demokrasi  langsung dari rakyat, merupakan kemajuan dari demokrasi. RUU tentang Referendum punya beberapa masalah yang dibahas oleh para anggota MN seperti isi referendum, skala referendum, badan urusan referendum,  pemecahan terhadap gugatan tentang hasil  referendum.

Mengembangkan hak demokrasi rakyat.

Mengembangkan demokrasi dan hak kedaulatan rakyat, memperluas bentuk-bentuk demokrasi langsung untuk rakyat merupakan prinsip dasar dalam RUU tentang Referendum. Satu prinsip penting lain yang disebut dalam RUU ini  ialah menjunjung tinggi kekuasaan rakyat, memperkuat persatuan besar seluruh bangsa, memperkuat kebulatan pendapat di kalangan masyarakat. Para anggota MN   menekankan soal menjunjung tinggi  kekuasaan rakyat yang berarti bahwa tekat rakyat adalah  paling tinggi. Namun, ketika menjunjung tinggi kekuasaan rakyat, tetap harus dikaitkan dengan kebulatan pendapat masyarakat. Phung Khac Dang, anggota MN Vietnam dari provinsi Son La memberitahukan: “Referendum merupakan langkah mendekati dan memperluas hak demokrasi terhadap rakyat. RUU tentang Referendum telah menunjukkan bahwa rakyat punya hak demokrasi terhadap masalah-masalah mahapenting Tanah Air. Hak demokrasi dari rakyat terjamin.Rakyat  berhak ikut memutuskan  masalah-masalah yang penting  dari  Tanah Air”.

Pedoman: “rakyat tahu, rakyat membahas dan rakyat memeriksa” sedang dilaksanakan secara  luas dalam kehidupan dan masyarakat Vietnam. Oleh karena itu, penyusunan UU tentang Referendum  memberikan sumbangan yang praksis  dalam mencerminkan dan mengembangkan nilai ideologi dan tradisi baik itu. Yaitu menghormati rakyat, menganggap rakyat sebagai pangkaldan mengembangkan hak kedaulatan rakyat  berpartisipasi dalam menyusun  dan memutuskan masalah-masalah yang mahapenting  dari Tanah Air.

Menyelenggarakan referendum  dengan skala nasional.

Ketika melakukan perbahasan di Aula, para anggota MN mencapai kesepakatan tinggi dalam menentukan bahwa referendum tentang masalah-masalah yang teramat penting dari Tanah Air diselenggarkan dan dilaksanakan di skala nasional. Menurut UUD-tahun 2013 dan UU tentang Organisasi Majelis Nasional, hak referendum adalah milik Majelis Nasional. Masalah-masalah yang dikeluarkan pada referendum ialah masalah UUD  dan masalah yang  penting dari Tanah Air yang punya makna di tingkat nasional. 

Ketika menyelenggarakan referendum, para anggota MN meminta perhatian agar memberikan  semua  informasi tentang masalah-masalah yang diajukan pada referendum kepada rakyat untuk mengerti jelas  tentang isi dan makna masalah; hak, tanggung jawab dan kewajiban-nya dalam berpartisipasi pada referendum. Melalui itu, rakyat bisa memanifestasikan pandangan-nya secara obyektif, mempunyai opsi yang maksimal, memberikan kepentingan yang praksis kepada bangsa dan Tanah Air.

Menginstitusikan UUD-2013.

UU tentang Referendum  mempunyai posisi yang penting  karena  itu  bertolak dari ketentuan  UUD-2013  yang  mengatakan bahwa  Negara  adalah  milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. Ibu Ho Thi Cam Dao, anggota MN Vietnam dari  provinsi Soc Trang  memberitahukan: “Pemberlakuan UU tentang Referendum adalah hal yang diperlukan untuk mengkongkritkan UUD-2013 dan menyempurnakan sistim perundang-undangan Vietnam. Penyelenggaraan referendum menciptakan syarat kepada semua orang untuk bisa ikut serta dan  memutuskan  urusan Negara  dan  masyarakat, sesuai dengan kapabilitas demokrasi dan turut membangun Negara hukum sosialis, Negara  adalah milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat”.

Pada latar belakang Vietnam melakukan integrasi internasional secara ekstensif dan intensif, pemberlakuan UU tentang Referendum merupakan hal yang diperlukan, merupakan kemajuan hukum Vietnam. Melalui itu menciptakan syarat  kepada rakyat untuk bisa berpartisipasi secara demokratis dan langsung pada semua masalah yang penting dari Tanah Air, turut menjamin sifat tunggal dan sinkrondari sistim perundang-undangan Negara Vietnam.