Ketua Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker (kanan) dan Perdana Menteri Inggris, Theresa May dalam jumpa pers setelah pertemuan pada 8/12 di Brussel, Belgia. (Foto: vnplus)

Menurut Perjanjian Lisabon tahun 1973 dari Uni Eropa, Inggris akan memakan waktu sedikitnya dua tahun untuk mengatur perceraian dengan Uni Eropa, terhitung dari tahun 2016, (atau Brexit). Untuk menyiapkan proses keluar-nya Inggris dari Uni Eropa, selama ini, dua fihak telah melakukan banyak perundingan, tapi hasilnya tidak seperti yang diinginkan ketika kedua fihak mengalami kesulitan-kesulitan dalam mengusahakan suara bersama untuk mengatasi semua perselisihan.  

Kemajuan yang penting dalam proses perundingan

Tercapai-nya kesepakatan tentang beberapa masalah penting oleh Inggris dan Uni Eropa pada pekan lalu telah menerobos kemacetan-kemacetan setelah berbulan-bulan melakukan perundingan antara dua fihak. Pejabat Inggris dan Uni Eropa menilai bahwa semua butir yang telah dicapai merupakan kemajuan-kemajuan yang berarti, menciptakan prasyarat bagi dua fihak untuk memasuki tahap perundingan tentang masa depan hubungan antara Uni Eropa dan Inggris.

Tiga masalah utama yang menerobos kemacetan yalah hak warga negara Eropa yang hidup di Inggris (sebanyak kira-kira 3 juta orang) dan hak dari warga negara Inggris yang hidup di negara-negara Eropa; masalah perbatasan antara Republik Irlandia dan wilayah Irlandia Utara dari Inggris dan kewajiban  keuangan yang harus dilaksanakan oleh Inggris.

Menurutnya, London telah memberikan konsesi tertentu ketika mengakui wewenang Mahkamah Hukum Eropa dalam beberapa kasus hukum yang bersangkutan dengan kepentingan dari kira-kira 3 juta warga negara Eropa yang sedang hidup dan bekerja di Inggris. Negeri embun juga menjamin bahwa tidak ada perbatasan keras di Irlandia Utara, yang pernah merupakan halangan yang paling besar dalam sesi-sesi perbahasan tentang permufkatan Brexit akhir-akhir ini. Karena Irlandia Utarana adalah wilayah Kerajaan Inggris, maka pasca Brexit, kawasan ini akan mengikuti Undang-Undang tentang Bea Cukai dan manajemen pasar dari Inggris. Hal ini membuat Republik Irlandia merasa cemas bahwa ketika perbatasan keras didirikan, sehingga akan berpengaruh terhadap Permufakatan Perdamaian Belfast yang ditandatangani pada 10/4/1998, bersamaan itu memberikan pengaruh negatif terhadap aktivitas perdagangan dan pertukaran barang-barang antara dua fihak. Akhirnya, tentang kewajiban keuangan, masalah yang menimbulkan reaksi kuat terhadap kalangan otoritas Inggris sejak dulu sampai sekarang ini juga diatasi, ketika akhir-nya Inggris juga menerima membiayai kira-kira 45-50 miliar Euro (sama dengan 47-52  miliar USD) kepada Uni Eropa

Menghadapi kemajuan-kemajuan tersebut, sehari menjelang KTT, Parlemen Eropa mendesak para pemimpin Uni Eropa supaya “memasang lampu hijau” untuk memulai tahapan selanjutnya dalam proses perundingan antara Uni Eropa dan Inggris. Sementara itu, Kepala perunding Uni Eropa tentang masalah Brexit, Michel Barnier menegaskan bahwa semua prospek yang sudah dicapai akan cepat berubah menjadi satu permufakatan yang bersifat mengikat secara hukum. Tahapan selanjutnya dari proses perundingan tentang Brexit akan berfokus pada satu tahap transisi yang “singkat dan jelas” dan semua perbahasan sementara tentang hubungan pada masa depan.

Kesulitan untuk tahapan berikutnya      

 Tidak bisa diingkari kemajuan positif yang baru saja dicapai oleh Inggris dan Uni Eropa dalam proses perundingan tentang Brexit, tapi  telah muncul beberapa masalah menjelang KTT Uni Eropa. Pertama-tama yalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Inggris urusan  Brexit, David Davis, bahwa Inggris akan tidak membayar rekening keuangan dari 40-45 miliar Euro, kalau blok ini tidak menjamin satu permufakatan dagang untuk diterapkan setelah Inggris bukan lagi menjadi  anggota Uni Eropa. Meski David Davis menegaskan bahwa ini hanya merupakan “satu pernyataan tentang maksud saja”, jdi tidak “punya keterkaitan hukum”, tapi telah menimbulkan reaksi yang cukup keras dalam kalangan otoritas Uni Eropa. Kepala perunding  Uni Eropa tentang Brexit, Michel Barnier secara terus-terang menolak pernyataan tersebut dan menegaskan hanya akan ada satu “pernyataan politik” yang menetapkan hubungan dagang pada masa depan yang dikeluarkan pada saat Inggris keluar dari Uni Eropa.

Satu perkembangan mendadak lain yang dinilai akan berpengaruh secara berarti terhadap proses perudingan antara Inggris dan Uni Eropa pada masa mendatang  yalah Parlemen Inggris pada Rabu (13/12) telah sepakat mendukung Pemerintah tentang satu isi revisi dalam Undang-Undang tentang Brexit. Menurut-nya, para legislator berhak memberikan suara kepada semua permufakatan terakhir manapun antara Inggris dan Uni Eropa. Dengan perkembangan baru ini, Pemerintah pimpinan Perdana Menteri Theresa May sekarang ini harus menerima hak pengawasan dari Parlemen terhadap proses Brexit ketika Parlemen berhak meminta kepada para Menteri kembali di meja perundingan kalau lembaga ini menilai bahwa permufakatan yang sudah dicapai belum sesuai.

Menurut peta jalan, Inggris resmi keluar dari Uni Eropa pada 29/3/2019. Semua perundingan harus diselesaikan agar Parlemen negara-negara mempunyai cukup waktu untuk mengesahkan permufakatan yang tercapai. Tercapai-nya beberapa permufakatan tentang Brexit oleh Inggris dan Uni Eropa yang baru lalu merupakan kemajuan yang patut dicatat setelah upaya-upaya yang dijalankan oleh kedua fihak. Tapi, tahap perundingan selanjutnya pasti akan menjumpai tidak sedikit onak dan duri, sebelum semua fihak bisa menuju ke permufakatan terakhir.