Pertama: meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola serta kualitas penyelenggaraan Partai dan aparatur Negara. Kedua: menyinergikan ruang pembangunan, mengembangkan efisiensi sumber daya nasional. Ketiga: menetapkan model pembangunan yang berdasarkan pada produktivitas, pengetahuan, teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Keempat: secara proaktif mencegah, memberantas dan meningkatkan daya tahan serta kemampuan adaptasi dan pertahanan tanah air secara kokoh.
Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan dan Tata Kelola Ruang Pembangunan secara Terpadu
Menurut Sekjen sekaligus Presiden To Lam, penataan aparatur telah menciptakan struktur yang lebih ramping. Namun, perampingan barulah syarat awal.
“Targetnya adalah Partai harus memimpin secara lebih efektif, Negara mengelola secara lebih baik, aparatur bekerja secara lebih cepat, Rakyat dilayani secara lebih baik dan kualitas hidup nyata rakyat semakin meningkat. Perubahan ini harus memastikan penegakan displin yang tegas, organisasi yang jelas, kekuasaan yang terkontrol, serta tanggung jawab yang dilaksanakan. Di samping itu, kualitas harus dijadikan sebagai faktor penentu, efisiensi sebagai dasar pelaksanaan dan kepercayaan Rakyat sebagai tolok ukur.”
Menurut Sekjen sekaligus Presiden To Lam, desentralisasi harus dilaksanakan selaras dengan pembagian wewenang, alokasi sumber daya, kesiapan sumber daya manusia, integrasi data, serta instrumen pelaksanaan dan pengawasan kekuasaan. Pemerintah tingkat provinsi harus kuat dalam hal perencanaan, sementara tingkat kecamatan harus dekat dengan rakyat, dan memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani pekerjaan dalam model baru ini. Pejabat harus dinilai dengan kapasitas, kinerja, progres kerja, dan reputasi mereka, sedangkan kepala unit menjadi pusat dari tanggung jawab tersebut.
Dalam mengelola ruang pembangunan dan sumber daya nasional secara terpadu, Sekjen sekaligus Presiden To Lam menyatakan bahwa ruang administrasi jangan membatasi pola pembangunan.
“Pertanahan, laut, perkotaan, infrastruktur, sumber daya, dan data harus dipandang sebagai kesatuan, dan diorganisasikan sesuai dengan strategi nasional, keunggulan daerah dan efisiensi yang menyeluruh. Perubahan ini harus menciptakan ruang pembangunan baru, mengalokasikan sumber daya ke wilayah yang dapat memanfaatkannya secara efektif, menyelarasakan kepentingan Negara, rakyat dan pelaku bisnis, serta mengintegrasikan keunggulan daerah menjadi kekuatan nasional. Pemerintah pusat harus merumuskan arah kebijakan dalam reformasi pengelola pertanahan. Sementara itu, laut sebagai ruang hidup, ruang pembangunan dan ruang pertahanan kedaulatan, harus dikelola secara terpadu, serta terhubung dengan daratan, pelabuhan, logistik, berbagai koridor ekonomi dan kerja sama internasional”.
Berkembang Berdasarkan pada Kapasitas, Pengetahuan, Teknologi dan Manusia
Terkait situasi sosial-ekonomi paruh pertama serta tugas dan solusi utama untuk paruh kedua tahun 2026, dan begitu pula dengan Proyek pembaruan model pembangunan Vietnam, Sekjen sekaligus Presiden To Lam meminta agar proyek ini mampu menjawab pertanyaan: bagaimana Negara dapat menciptakan kekayaan dan daya saing dalam jangka panjang. CTTP/V6 20/07 TSCT AM TBT – CTN 3
“Dalam jangka panjang, perekonomian harus bertransisi dari ketergantungan pada modal sumber daya, industri pemrosesan, tenaga kerja berbiaya murah, menjadi berbasis pada produktivitas, pengetahuan, data, teknologi, inovasi kreatif, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, serta tata kelola yang modern. Langkah ini penting guna membangun ekonomi yang independen, mandiri dan terintegrasi secara efektif. Selain itu perlu dikembangkan peran Negara sebagai pengelola dan pembina serta peran pasar dalam memobililasi dan mengalokasikan sumber daya. Hal ini untuk memastikan bahwa ekonomi Negara benar-benar memainkan peran utama, ekonomi swasta menjadi motor penggerak penting bagi ekonomi nasional, serta investasi asing mampu diintegrasikan dengan transfer teknologi guna meningkatkan kekuatan internal. Terakhir, sains-teknologi, inovasi kreatif, transformasi digital dan kecerdasan buatan harus ditransformasikan menjadi produktivitas, kualitas, nilai tambah serta daya saing”.
Sekjen sekaligus Presiden To Lam menekankan bahwa pembangunan harus mampu memperkuat model ekonomi, membenahi kehidupan masyarakat, serta mengembangkan manusia secara lebih komprehensif. Pertumbuhan materi tidak boleh dibiarkan berjalan beriringan dengan kemerosotan budaya, moral, dan rasa kemanusiaan. Pertumbuhan ekonomi juga jangan sampai menimbulkan ketidaksetaraan atau mengesampingkan kelompok rentan. Sebab tolok ukur tertinggi dari keberhasilan pembangunan adalah kualitas kehidupan, kesetaraan peluang pembangunan dan kebahagiaan Rakyat.
Di tengah dunia yang menghadapi risiko tumpang tindih dan berdampak berantai, Sekjen sekaligus Presiden To Lam menegaskan bahwa keamanan tidak boleh lagi dijamin secara terkotak-kotak per sektor, dan masalah lingkungan hidup tidak bisa hanya ditangani setelah terjadi kerusakan. Strategi keamaan nasional dan evaluasi beberapa dokumen harus ditempatkan dalam pola pikir yang terpadu antara pembelaan dan pengembangan tanah air. Orientasi ini harus bertransisi secara tegas, dari yang semula sekadar menanggulangi dampak menjadi proaktif dalam mengidentifikasi, memprakirakan, mencegah dan memberantas ancaman sejak dini dan dari jauh. Langkah ini penting untuk meningkatkan daya tahan nasional terhadap semua risiko tradisional maupun nontradisional serta dampak berantai yang ditimbulkannya. Selain itu, harus ada sinergi erat antara pertahanan-keamanan dengan diplomasi dan integrasi internasional guna memperluas ruang pembangunan serta meningkatkan posisi dan reputasi Vietnam di kawasan dan di dunia.
Sekjen sekaligus Presiden To Lam menegaskan bahwa keberhasilan Sidang Pleno kali ini harus dicerminkan dalam tingginya konsensus pemahaman, ketepatan pengambilan keputusan penting dan perubahan yang nyata. Semua pilihan kebijakan harus mengutamakan kepentingan nasional dan bangsa, hak-hak serta kepentingan Rakyat yang sah serta kemajuan jangka panjang tanah air/.
