(VOVworld) – Sidang Pleno ke-5 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) angkatan ke-11 yang berakhir pada pertengahan pekan ini telah mengajukan banyak keputusan politik, diantaranya ada isi yang mendapat perhatian dan simpati tinggi dari opini umum ialah Badan Pengarahan Pusat tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi akan berada langsung di bawah pimpinan Polit Biro KS PKV. Ini dianggap  sebagai  salah satu diantara solusi-solusi yang perlu karena  perjuangan mencegah dan memberantas korupsi sedang dituntut digelarkan secara cukup kuat, barulah bisa  memberikan hasil-guna.

Menjelang Sidang Pleno ke-5 KS PKV angkatan ke-11, Kelab Thang Long (Hanoi)  - wadah aktivitas  dari 1.600  pensiunan yang adalah  para mantan pejabat menengah dan  tinggi  di semua instansi di Pusat dan kota Hanoi telah memberikan rekomendasi kepada Polit Biro dan Sekretariat KS PKV guna memberikan pendapat kepada solusi-solusi tentang pekerjaan mencegah dan memberantas  korupsi. Duong Ngoc Son, Wakil Harian Kepala  Kelab Thang Long, mantan  Wakil Inspektor Jenderal Badan Inspektorat  Pemerintah Vietnam memberitahukan bahwa untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi ini, Kelab Thang Long telah dua kali mengadakan lokakarya dengan banyak pendapat yang tulus, diantaranya  mengajukan 5 solusi tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.


Dia juga mengatakan: “Kami  sangat gembira  karena ide kami  untuk memberikan pendapat kepada KS PKV  juga  sesuai dengan haluan  yang diajukan pada Sidang Pleno ke-4 KS PKV angkatan ke-11.  Hal yang paling penting ialah  pada Sidang Pleno kali ini, Polit Biro langsung berpartisipasi memberikan pengarahan  dalam pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi dari Tanah Air.  Ini adalah masalah yang sangat penting. Di kemudian hari kalau Badan Pengarahan Pusat tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi beraktivitas di bawah bimbingan Polit Biro yang langsung adalah Sekretaris Jenderal KS PKV, maka saya percaya bahwa pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi akan  bersemarak dan mencapai hasil baik”.

Tentang memperbarui pola Badan Pengarahan Pusat tentang pencegahan dan  pemberantasan korupsi,  pada Sidang Pleno ke-5  baru-baru  ini,  KS PKV  telah memutuskan akan membentuk kembali Departemen urusan Politik Internal KS PKV yang  melaksanakan fungsi sebagai satu  Badan Partai, sekaligus  adalah  Badan Harian dari  Badan Pengarahan Pusat  tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menurut  banyak pakar,  metode ini  akan mengubah sama sekali  pola yang sekarang  tentang  unsur Badan pengarahan. Selain itu, dengan pola ini,  pekerjaan  mencegah dan memberantas korupsi  diletakkan langsung dan permanen di bawah bimbingan Polit Biro dan Sekretariat KS PKV, menjamin independensi  relatif  terhadap semua badan legislatif, eksekutif  dan yudikatif. 


Mai Thuc Lan, mantan Wakil Ketua Majelis Nasional Vietnam mengatakan: “Itu adalah hal yang amat kongkrit, menimbulkan kepercayaan di kalangan  para pejabat, anggota Partai terhadap pelaksanaan Resolusi Sidang Pleno ke-4 KS PKV angkatan ke-11 tentang “Beberapa masalah mendesak dalam pekerjaan pembangunan Partai dewasa ini”. Itu adalah satu sukses yang paling mendapat sambutan dari opini umum. Keputusan KS PKV kali ini adalah sangat tepat dan berharap supaya  badan ini  akan  beraktivitas dan mencapai hasil yang lebih praksis dalam mencegah dan  mengontrol korupsi”.

Selain itu, terbentuknya kembali Departemen urusan Politik Internal KS PKV juga sesuai dengan institusi "Partai Komunis memimpin secara menyeluruh". Lebih-lebih lagi, pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi  adalah  poros  pekerjaan memberantas kemerosotan prestise di kalangan  pejabat dan anggota partai, oleh karena itu, pola ini juga membantu mendorong  pelaksanaan Resolusi Sidang Pleno ke-4 KS PKV angkatan ke-4 tentang pembangunan dan rektifikasi Partai. 

Pengacara  Luu Van Dat, Kepala  Dewan Penasehat  tentang demokrasi dan hukum dari  Komite Front Tanah Air Vietnam memberitahukan: “Menurut hemat saya, haluan  KS PKV  menempatkannya di bawah bimbingan  Polit Biro  seperti itu adalah  sisuai karena  sistim politik Vietnam ialah Partai Komunis memimpin, Negara mengelola  dan rakyat memegang kedaulatan. Jika Polit Biro langsung mengelola, maka pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi bisa lebih mencapai hasil. Jika Partai Komunis dengan gigih  bertindak,  maka  pasti akan  lebih mencapai hasil-guna”.

Bersama dengan penyempurnaan mesin pencegahan dan pemberantasan korupsi  menurut pola baru, opini umum juga berharap supaya semua badan fungsional terus menyempurnakan mekanisme dan  kebijakan  untuk membatasi timbulnya penyelewengan-penyelewengan, menggunakan orang secara tepat,  mengembangkan semaksimal mungkin peranan pengawasan dari rakyat. Dengan begitu, pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi yang selama ini dianggap  sebagai  satu masalah sulit dan rumit serta berlangsung langsung dengan eksistensi sisim politik, barulah benar-benar  mengembangkan hasil-guna./.