Menurut perintah eksekutif yang dipublikasikan di situs resmi Gedung Putih pada 16 Oktober, Presiden AS, Donald Trump memutuskan untuk menangguhkan penerapan sejumlah sanksi, pembatasan dan tarif yang ditentukan dalam Undang-Undang (UU) Lindsey Graham mengenai Sanksi terhadap Rusia dan Iran tahun 2026. Keputusan ini diambil hanya satu pekan setelah AS dan Rusia mencapai kesepakatan mengenai minyak diesel.
Mempertahankan Rusia di Meja Perundingan
UU Lindsey Graham dirancang dan disahkan pada 18 September, setelah disetujui oleh Kongres AS dengan dukungan Partai Republik dan Partai Demokrat. UU tersebut bertujuan mengenakan sanksi terhadap para pejabat, bank dan sektor keuangan yang dianggap digunakan Rusia. Selain itu, UU tersebut juga menyasar pada “armada bayangan”, yakni kapal-kapal tanker yang dianggap digunakan Moskow untuk menghindari sanksi Barat.
UU tersebut juga memberikan hak kepada Presiden AS untuk mengenakan tarif hingga 100% terhadap barang-barang dari negara-negara yang termasuk pengimpor migas terbesar bagi Rusia. Namun, perintah eksekutif baru Trump membebaskan penerapan sejumlah ketentuan sanksi dan tarif tersebut sebelum dilaksanakan.
Untuk membela keputusan ini, Presiden Donald Trump menganggap bahwa penundaan sementara sanksi terhadap Rusia bertujuan mencapai dua target. Pertama, mempertahankan Rusia di meja perundingan guna mengakhiri konflik dengan Ukraina. Kedua, mencegah Rusia memberikan bantuan lebih lanjut kepada Iran. Menteri Energi AS, Chris Wright juga menekankan pandangan tersebut di media AS.
“Ini merupakan insentif bagi Rusia. Jika mereka dapat mengurangi konflik dengan Ukraina, misalnya melalui kesepakatan gencatan senjata di sektor energi atau menurunkan intensitas konflik untuk mengekspor minyak diesel ke pasar dunia, hal itu akan memberikan manfaat nyata. Ini adalah ‘wortel’ untuk mendorong berakhirnya konflik, bukan pelampung penyelamat ekonomi bagi Rusia.”
Seiring dengan keputusan Washington untuk menunda sementara sanksi terhadap Rusia, langkah lain dalam beberapa hari terakhir juga menimbulkan kekhawatiran bagi Ukraina dan Eropa. Hal ini berkaitan dengan informasi bahwa AS mungkin telah mengurangi kecepatan transmisi sistem internet satelit Starlink, yang versi militernya dikenal sebagai Star Shield. Langkah tersebut berdampak negatif terhadap rencana operasi militer Ukraina.
Tekanan Meningkat
Pertanyaan yang dihadapi Ukraina dan sekutu-sekutu Eropanya adalah apakah perubahan kebijakan Washington belakangan ini terhadap konflik Rusia-Ukraina “tidak dapat dibalikkan”, atau hanya merupakan strategi sementara menjelang pemilihan paruh waktu di AS pada 3 November mendatang? Bagaimana Ukraina dan Eropa harus merespons situasi ini?
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa yang berlangsung dari 15 hingga 16 Oktober di Brussel, pembahasan mengenai upaya mempertahankan bantuan ekonomi dan militer bagi Ukraina di tengah situasi yang penuh tantangan menjadi salah satu prioritas utama Eropa. Kanselir Jerman, Friedrich Merz menyatakan:
“Kami ingin menegaskan dengan jelas pendirian kami terhadap Ukraina. Pada saat yang sama, kami juga memahami bahwa pihak AS memiliki kepentingan-kepentingan lain, dan saya mencatat hal tersebut. Namun, kami sedang membantu Ukraina, dan kami melakukannya demi kepentingan Eropa sendiri.”
Bagi Ukraina, pilihan yang tersedia lebih sulit. Setelah AS dan Rusia mengumumkan kesepakatan mengenai minyak diesel dan Washington menunda sanksi terhadap Rusia, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky berulang kali menyebut perubahan kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Rusia sebagai sebuah “kesalahan”.
Namun, kalangan pengamat memperingatkan bahwa pernyataan Presiden Ukraina tersebut justru dapat menjadi bumerang. Peringatan ini semakin terlihat dalam beberapa hari terakhir. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio pada 18 Oktober menegaskan bahwa Ukraina senantiasa memperoleh manfaat dari akses ke Star Shield. Meski demikian, ia menyatakan bahwa tujuan AS tetaplah mengakhiri konflik Rusia-Ukraina secepat mungkin.
Dalam perkembangan penting lainnya, Presiden AS, Donald Trump pada 19 Oktober menyatakan kesediaannya untuk menghadiri pertemuan puncak trilateral AS–Rusia–Tiongkok di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), yang akan diselenggarakan pada November mendatang di Shenzhen, Tiongkok. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas konflik Rusia-Ukraina.
Hal ini berarti bahwa pengaturan untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri konflik berpotensi dilakukan tanpa melibatkan Ukraina, hal yang tidak diinginkan oleh Kiev./.
