Tidak bisa mengingkari upaya keras Viet Nam dalam mencegah dan memberantas penyelundupan manusia

(VOVWORLD) - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Amerika Serikat (AS), baru-baru ini, telah mengumumkan Laporan tahunan tentang situasi penyeludupan manusia di dunia (TIP) 2019. Laporan terserbut memasukkan Viet Nam dalam kelompok ke-2 yang perlu dipantau. Laporan ini telah mengeluarkan penilaian-penilaian yang tidak obyektif dan tidak akurat, tidak mencerminkan upaya-upaya besar  Viet Nam dalam mencegah dan memberantas kriminalitas penyeludupan manusia selama ini.
Tidak bisa mengingkari upaya keras Viet Nam dalam mencegah dan memberantas penyelundupan manusia - ảnh 1Ilustrasi  (Foto: diadoanket.vn) 

Penyelundupan manusia merpakan satu ragam kriminalitas yang berbahaya,  sehingga  yang memusingkan kepala banyak negara, di antaranya  Viet Nam. Masalah ini tidak hanya melanggar hak manusia, memengaruhi dengan serius kesehatan, semangat dan jiwa korban, tapi juga langsung memengaruhi keamanan dan ketertiban Tanah Air. Selama tahun-tahun ini, Viet Nam telah banyak berupaya untuk menyempurnakan sistim perundang-undangan, melakukan propaganda untuk meningkatkan pemahaman warga serta memperkuat kerjasama internasional di bidang ini.

 

Penilaian-penilaian kurang obyektif

Laporan TIP 2019 dari Kemlu AS baru-baru ini terus menyatakan bahwa Viet Nam belum memenuhi secara lengkap berbagai standar minimal untuk mengurangi penyelundupan manusia  di samping juga ada upaya-upaya yang berarti.

Laporan ini menyatakan bahwa masalah menetapkan dan membantu korban masih lambat dan belum efektif, kurang koordinasi antara badan-badan, antar-instansi, dan kader tingkat provinsi tidak konsekuen ketika menerapkan undang-undang sehingga telah menimbulkan rintangan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyelundupan manusia. Hampir semua perusahaan perekrut tenaga kerja atau perusahaan perantara yang tidak mendapat surat izin telah memungut biaya rekrut sangat tinggi dibandingkan biaya yang ditentukan oleh hukum terhadap orang-orang pencari lapangan kerja, para pengutang biasanya menderita risiko besar tentang kerja paksa; Pemerintah tidak mengeluarkan laporan pun tentang penyelidikan, gugatan terhadap pejabat pelanggar walaupun ada laporan tentang persekongkolan dari para pejabat dengan penyelundupan manusia.

 

Tidak henti-hentinya memperjuangkan penyelundupan manusia

Menyadari dan menilai satu masalah harus berdasarkan informasi-informasi yang akurat dan dicek, kalau tidak akan menimbulkam dampak negatif terhadap hubungan antara dua negara, menimbulkan salah pengertian dan menciptakah dalih bagi kekuatan-kekuatan musuh untuk melakukan deduksi dan pemutar-balikan tentang situasi Viet Nam.

Dalam kenyataannya, pencegahan dan pemberantasan penyelundupan manusia mendapat perhatian istimewa dari Partai Komunis dan Negara Viet Nam dan dibersamai oleh seluruh sistim politik dan dilaksanakan di banyak bidang, mulai dari pencegahan, penemuan dan penanganan kriminalitas hingga  bantuan kepada korban.

Pemerintah Viet Nam berhaluan  mendorong imigrasi yang legal, aman dan tertib, bersamaan itu bertekad mencegah dan menanggulangi imigrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Pemerintah Viet Nam juga memberlakukan dan menggelar banyak kebijakan dan undang-undang untuk melaksanakan semua kebijakan itu. Bila bicara tentang Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Manusia; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (amandemen 2017), Peraturan Pemerintah nomor 62 yang menentukan dasar untuk menetapkan korban yang diselundupkan dan membela keselamatan korban dan sanak keluarga mereka. Terkini, tanggal 20 Maret 2020, Perdana Menteri Pemerintah Viet Nam, Nguyen Xuan Phuc telah menandatangani keputusan pemberlakuan Rencana  menggelar permufakatan global tentang imigrai yang legal, aman dan tertib dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, di antaranya mengeluarkan solusi-solusi yang komprehensif dan mencakup untuk meningkatkan hasil-guna pengelolaan imigrasi, membela hak dan kepentingan layak bagi migran.

Di sisi lain, Viet Nam sekarang ini sedang melakukan peninjauan dan penelitian untuk membina Program pencegahan dan pemberantasan penyelundupan manusia tahap 2021-2025 terus berupaya  melaksanakan target mengurangi penyelundupan manusia, mengurangi kriminalitas penyelundupan manusia, menerima, membela dan membantu para korban secara efektif. Bersamaan itu, Viet Nam juga aktif melakukan kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan penyelundupan manusia, mengembangkan peranan berbagai badan perwakilan di luar negeri untuk menguasai, tepat waktu menemukan dan menyelamatkan korban, melindungi hak yang sah dan repatriasi bagi warga negara Viet Nam yang menjadi korban penyelundupan manusia untuk pulang kembali ke Tanah Air. Penyelundupan manusia merupakan bahaya global selama 20 tahun belakangan  ini. Viet Nam juga terus-terang menyadari masih tertinggal masalah-masalah dan keterbatasan, tetapi tentu saja semua upaya Viet Nam tidak bisa diingkari.  

Komentar

Yang lain