(VOVworld) - Penempatan anjungan pengeboran minyak Haiyang 981 secara tidak sah oleh Tiongkok di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam jelaslah melanggar secara serius kedaulatan, hak yurisdiksi Vietnam menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut - tahun 1982 (UNCLOS-1982). Namun Tiongkok  tidak hanya  telah tidak memperdulikan kebenaran, tidak menarik anjungan pengeboran minyak dan semua kapal pengawal dan kapal penjaga-nya keluar dari zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam, melainkan juga  dengan congkak mengatakan bahwa anjungan pengeboran minyak Tiongkok yang sedang beroperasi di  kawasan yang termasuk dalam  kedaulatan laut teritorial Tiongkok. Tentang hal ini, para peniliti tentang Hukum Laut mengatakan bahwa Tiongkok sedang mereka-reka untuk merealisasikan tuntutan garis lidah sapi. 

Dalam perkembangan terkini, Duta Besar Tiongkok di Amerika Serikat, Cui Tiankai ketika diinterviu oleh CNN dari Amerika Serikat  telah mengatakan bahwa  Tiongkok sedang melakukan  pengeboran  dan eksplorasi di kawasan yang terletak kira-kira 17 mil laut dari pulau Tri Ton milik Tiongkok pada saat  terletak kira-kira 150 mil laut  dari  garis pantai Vietnam. Dengan demikian, anjungan pengeboran minyak  Tiongkok tidak berada dalam zona ekonomi eksklusif  dan landas kontinen Vietnam. Bisa ditegaskan  bahwa ini  adalah argumentasi sofisme dan sama sekali salah.

Argumentasi yang sama sekali salah.

Pada kenyataannya,  kawasan  dimana Tiongkok menempatkan anjungan pengeboran minyak Haiyang 981  hanya terletak  kira-kira 150 mil laut dari pulau Ly Son milik Vietnam dan sama sekali  berada dalam  zona ekonomi  eksklusif  200 mil laut  dari garis pangkal Vietnam.  Menurut Doktor  Nguyen Toan Thang,  di Institut  Ilmu Hukum  Hanoi menganalisis:  "Perlu dilihat bahwa  hakekat masalahnya ialah  pulau Tri Ton adalah salah satu diantara  struktur  geologi termasuk dalam  kepulauan Hoang Sa (Paracel). Terhadap kepulauan Hoang Sa, Vietnam telah mempunyak cukup dasar-dasar hukum, Vietnam benar-benar memiliki kepulauan ini secara terus-menerus dan damai sudah sejak lama. Atau dengan kata lain, kepulauan Hoang Sa  telah menjadi satu bagian dari wilayah Vietnam dan sudah tentu  Tiongkok tidak bisa punya dasar hukum atau sejarah manapun untuk bisa mengajukan tuntutan-tuntutan tentang wilayah-wilayah laut  yang  bertolak dari  kepulauan Hoang Sa. Kalau meninjau kembali sejarah, pada tahun 1956, Tiongkok  telah menggunakan kekerasan untuk menduduki sebagian pulau di sebelah Timur dan pada tahun 1974, Tiongkok terus mengunakan kekerasan untuk menduduki bagian sisanya dari kepulauan  Hoang Sa. Oleh karena itu, pada saat sekarang, meskipun Tiongkok berada dan sementara menduduki dalam kenyataan kepulauan Hoang Sa, tapi  pendudukan itu tidak menciptakan makna hukum bagi Tiongkok dan kepulauan Hoang Sa tetap termasuk dalam wilayah dan sama sekali termasuk dalam kedaulatan Vietnam".


Doktor Tran Cong Truc, Mantan Kepala Badan Perbatasan dari Pemerintah Vietnam, juga menekankan bahwa Tiongkok telah mereka-reka ketika menganggap bahwa anjungan pengeboran minyak Haiyang 981 beroperasi di wilayah laut termasuk kedaulatan Tiongkok. Menurut UNCLOS-1982, kepulauan Hoang Sa bukan negara kepulauan. Dan Pulau Tri Ton di kepulauan Hoang Sa juga tidak memenuhi patokan dari pasal 121 UNCLOS-1982 karena tidak memiliki syarat-syarat alam yang sesuai bagi manusia untuk hidup, tidak cukup syarat untuk menetapkan satu garis pangkal bagi pulau itu sendiri. Doktor Tran Cong Truc menekankan: “Ini jelaslah merupakan pencampur-adukan yang tidak jelas, dan merupakan satu perangkap bagi Tiongkok untuk mengusahakan pengakuan yang tidak langsung tentang pandangannya yang salah, membuat argumentasi serta penjelasan yang digunakan secara salaholeh Tiongkok terhadap UNCLOS-1982 untuk mengubah tiada menjadi ada, mengubah wilayah yang tidak ada sengketa menjadi daerah yang ada sengketa untuk membuktikan garis perbatasan lidah sapi yang sangat tidak masuk akal”.

Dengan sengaja membuat deduksi dan menyambung- nyambungkan peristiwa-peristiwa terpisah untuk mengubah tiada menjadi ada

Salah satu diantara argumentasi- argumentasi yang sering digunakan Tiongkok untuk membela aktivitas- aktivitas –nya yang tidak sah di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam yalah menggunakan surat dinas dari Almarhum Perdana Menteri Vietnam, Pham Van Dong kepada Perdana Menteri Tiongkok, Chu Enlai pada tahun 1958. Tiongkok telah menggunakan segala taktik  untuk membuat deduksi bahwa dengan surat dinas dari Perdana Menteri Vietnam, Pham Van Dong, jelas-lah bahwa Pemerintah Vietnam telah mengakui kedaulatan Tiongkok terhadap kepulauan Hoang Sa (Paracel) yang disebut  Tiongkok  sebagai Shisa  dan kepulauan Truong Sa (Spratly) yang disebut Tiongkok sebagai Namsa. Tentang masalah ini, Doktor Tran Cong Truc menunjukkan: “Kalau melihat pada kenyataan, dalam nota Perdana Menteri Vietnam, Pham Van Dong kepada Almarhum Perdana Menteri Tiongkok, Chu Enlai tidak ada kata manapun yang mengatakan bahwa Vietnam mengakui kedaulatan Tiongkok terhadap kepulauan Hoang Sa dan kepulauan Truong Sa. Yang kedua, secara hukum, pada tahun 1958, waktu setelah penandatanganan Perjanjian Jenewa, Vietnam untuk sementara  terpecah-belah menjadi dua bagian dan Perjanjian Jenewa menetapkan dengan jelas bahwa sebelah Selatan garis lintang 17, terdiri dari pulau-pulau, adalah milik hak pengelolaan dari Republik Vietnam  dan bagian di sebelah Utara dari garis lintang 17 dikonrtol oleh Republik Demokrasi Vietnam. Kedua sistem politik itu diakui oleh Perjanjian Jenewa sebagai maujud dalam hubungan internasional, sama derajat dalam hubungan internasional tentang pembelaan wilayah, pengelolaan wilayah dari dua bagian negeri Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Kepulauan Hoang Sa dan kepulauan Truong Sa kalau ditinjau  secara geografi, sama sekali terletak di sebelah Selatan dari garis lintang 17, oleh karena itu, tanggung jawab pengelolaan wilayah ini milik Pemerintah Republik Demokrasi Vietnam dengan martabat sebagai wakil Negara Vietnam untuk melaksanakan hak kontrol terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa sesuai dengan hakekat dan prinsip hukum: Negara Vietnam memiliki dan melaksanakan  kedaulatan secara  terus-menerus, damai dan benar-benar”.

Tiongkok sedang  berada dalam posisi lemah.

Penempatan anjungan pengeboran minyak  secara tidak sah oleh Tiongkok  di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam jelaslah melanggar hukum internasional. Perihal Tiongkok menggunakan semua siasat untuk membela tindakan-nya yang salah semakin membuat Tiongkok dijauhi dari komunitas internasional. Doktor Nguyen Toan Thang menekankan: "Mudah dilihat bahwa, Tiongkok sedang berada dalam  posisi  lemah karena Tiongkok pada kenyataanya  tidak  punya dasar hukum. Kalau  dinilai dari sudut hubungan internasional, tindakan-tindakan agresi yang dilakukan oleh Tiongkok di lapangan dan khususnya penempatan anjungan pengeboran minyak  Haiyang 981 di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam semakin mengurangi  posisi dan peranan Tiongkok. Oleh karena itu, yang pertama, Tiongkok merupakan anggota  tetap  Dewan Keamanan PBB - salah satu diantara badan-badan yang sangat penting  PBB. Yang ke-2 ialah  Tiongkok  selalu  menegaskan dirinya sendiri sebagai satu negara damai, Tiongkok bangkit dalam perdamaian. Tapi pada kenyataannya, semua tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok semuanya bertentangan komitmen-komitmen Tiongkok ».

Analisa-analisa  tersebut sekali lagi  menegaskan bahwa  penemptan anjungan pengeboran minyak  secara tidak sah oleh Tiongkok di kawasan yang terletak 17 mil laut dari pulau Tri Ton yang termasuk dalam kepulauan Hoang Sa merupakan pelanggaran terhadap zona ekonomi eksklusif  dan landas kontinen  yang termasuk dalam kedaulatandan hak yurisdiksi Vietnam. Dengan tindakan-tindakan ini, Tiongkok telah mengurangi kepercayaan dari semua negara di kawasan dan khusunya juga berpengaruh terhadap  kepercayaan dalam hubungan antara Vietnam dan Tiongkok./.