(VOVworld) - Juru bicara Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) baru-baru ini memberikan pernyataan-pernyataan yang kurang akurat dan tidak realis tentang kasus-kasus berhimpunnya banyak warga di kota Hanoi dan kota Ho Chi Minh belakangan ini dengan kedok: “melindungi lingkungan hidup” setelah terjadi insiden lingkungan laut di beberapa provinsi di Vietnam Tengah. Ini merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengingkari kenyataan ialah Vietnam selalu menghormati dan membela hak-hak kebebasan yang sejati dari warga negara baik secara hukum maupun secara kenyataan.
Hari Natal di kota Ho Chi Minh (Vietnam Selatan)
(Foto: btgcp.gov.vn)
Tuduhan juru bicara Komisaris Tinggi HAM PBB terhadap Vietnam yang “melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang ikut berkerumun diantaranya ada wanita dan anak-anak” adalah tidak berdasar dan sama sekali tidak benar. Ini merupakan satu cara memandang yang kurang obyektif dan bermaksud.
Melindungi lingkungan hidup atau mengacau, menghasut huru-hara dan menggulingkan sistim politik.
Tidak sulit melihat bahwa dalam semua kerumunan banyak orang dengan menggunakan nama: “melindungi lingkungan hidup” di Vietnam, kaum anasir permusuhan yang terdiri dari kelompok teroris Viet Tan telah mengadakan atau berintrik mengadakan penghasutan huru hara penggulingan dan penghasutan kekerasan menurut rencana yang sistimatis. Mereka telah bersekongkol dengan obyek-obyek dalam dan luar negeri yang menyalah-gunakan insiden lingkungan hidup untuk menghasut warga melakukan demonstrasi, menarik bahkan orang-orang yang belum dewasa, orang yang berperkara dengan polisi, mempersiapkan logistik, menggunakan uang untuk menyewa orang guna ikut serta dan menggunakan jejaring sosial untuk menghasut tindakan-tindakan menentang, bahkan menentang kekuatan-kekuatan yang ikut menjaga ketertiban dan keamanan. Kekuatan fungsional Vietnam baru-baru ini menangkap dua obyek yang menerima uang dari organisasi reaksioner Viet Tan untuk menghimpun, menyebarkan bahan-bahan dan gambar-gambar untuk memutarbalikkan dan menghasut warga melakukan demonstrasi guna menentang Negara. Maksud yang sebenarnya dari kaum anasir permusuhan ialah menghasut warga menyabot pemilihan anggota Majelis Nasional angkatan ke-14 dan anggota Dewan Rakyat berbagai tingkat yang sedang mendekat, menimbulkan instabilitas keamanan dan politik di Vietnam.
Vietnam selalu menghormati dan menjaminhak-hak dan hak kebebasan fundamental dari warga negara.
Pada kenyataan-nya, Vietnam telah selalu menghormati dan menjamin hak-hak dan hak kebebasan fundamental dari warga negara,diantaranya ada hak kebebasan berorganisasi, hak kebebasan berbicara sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan patokan-patokan internasional tentang hak manusia. Segera setelah menjadi anggota PBB pada tahun 1977, Vietnam telah berpartisipasi pada hampir semua konvensi internasional tentang hak manusia seperti Konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial, Konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita, Konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi, kebudayaan dan sosial. Konvensi internasional tentang hak sip;il dan politik, Konvensi tentang hak anak-anak, Konvensi tentang anti penyiksaan dan Konvensi tentang hak penyandang disabilitas. Bukan itu saja, Vietnam bersamaan itu juga memberlakukan surat edaran dan peraturan pemerintah bersama dengan langkah-langkah sesuai dengan perundang-undangan Vietnam dan patokan-patokan internasional untuk menjamin keamanan dan keselamatan para warga, khususnya orang tua, kaum wanita dan anak-anak. Vietnam telah dan sedang menjadi anggota Dewan HAM PBB masa bakti 2014-2016, bersamaan itu aktif melakukan kerjasama tentang HAM dalam rangka komunitas Francophonie, berpartisipasi pada beberapa kerangka kerjasama regional tentang HAM, diantaranya ada Komite Antar-Pemerintah tentang HAM ASEAN. Dengan prestasi-prestasi HAM yang menonjol, Vietnam berinisiatif membuat laporan tentang pemeriksaan umum periodik dari Dewan HAM PBB tentang pelaksanaan hak manusia di Vietnam, secara permanen berpartisipasi pada dialog HAM dengan negara-negara Amerika Serikat, Australia, Swiss, dan Uni Eropa. Soal menghormati dan menjamin hak-hak dan hak kebebasan fundamental warga negara di Vietnam telah dibuktikan melalui kenyataan dan diakui oleh dunia internasional.
Kebebasan dan demokrasi berada dalam kerangka undang-undang.
Menurut Konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik di mana Vietnam telah ikut menandatangani pada tanggal 24 September 1982, hak-hak dan hak kebebasan dari warga negara harus dilaksanakan dalam skala undang-undang, tidak menimbulkan pengaruh terhadap ketertiban publik, keamanan nasional, moral dan kesehatan masyarakat, hak dan kepentingan perseorangan-perseorangan yang lain. Artinya, pelaksanaan hak-hak kebebasan dari semua warga negara dan pembatasan-pembatasan dikongkritkan dalam undang-undang setiap negara karena setiap negara selalu mempertimbangkan situasi kongkrit-nya untuk mengajukan berbagai undang-undang dan solusi untuk mengkongkritkan pelaksanaan hak kebebasan warga negara. Jelaslah bahwa hak kebebasan dari warga negara telah dan sedang dihormati dan dijamin oleh Negara dalam rangka Undang-Undang Dasar dan undang-undang Vietnam.
Dengan demikian, dengan sendirinya bahwa langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Negara selama ini terhadap kasus-kasus kerumunan banyak orang, penyalah-gunaan kedok “melindungai lingkungan hidup” untuk mengacau dan menghasut huru-hara dan pengulingan adalah bertujuan menjaga stabilitas sosial-politik, menjamin kehidupan yang tenteram dari warga negara. Tindakan-tindakan melanggar undang-undang, mengancam kepentingan bersama dari masyarakat dan kepentingan fundamental dari semua negara manapun harus dikenai hukum secara setimpal menurut undang-undang dari negara itu sendiri.
Dengan kenyataan yang jelas seperti itu, pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh juru bicara Komisaris Tinggi HAM PBB tentang kasus kerumunan banyak orang di Vietnam sepenuhnya tidak benar, bahkan memfinah masalah HAM di Vietnam. Hal yang kurang obyektif dan punya tujuan dalam masalah HAM di setiap negara adalah tindakan yang patut dicela, sulit dibela dan tidak mendapat pengakuan dari opini umum Vietnam dan internasional.