Delegasi Viet Nam menghadiri sidang ke-50 Dewan HAM PBB  (Foto: vna)

Koran “Times of Malta” pada 1 Juli memuat artikel tentang “poin plus” yang membantu Viet Nam yaitu satu-satunya wakil ASEAN yang percaya diri mencalonkan diri ke Dewan HAM PBB masalah bakti 2023-2025. Koran tersebut menunjukkan pencalonan menjadi anggota Dewan HAM PBB masa bakti 2023-2025 telah menunjukkan keinginan Viet Nam untuk dapat berkontribusi pada upaya bersama dunia untuk mendorong dan melindungi HAM. Ini untuk kedua kalinya Viet Nam dinominasikan untuk berpartisipasi dalam Dewan HAM PBB. Hal ini menunjukkan garis politik dan orientasi pembangunan Viet Nam sangat tepat, menunjukkan haluan Partai Komunis dan Negara dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan tentang HAM, terutama menganggap manusia sebagai sentral. Laman-laman “BBC News”dari Inggris, “The Diplomat” dari Amerika Serikat mempunyai penilaian bersama bahwa “Partai Komunis Viet Nam telah bertindak secara bertanggung-jawab dan menempatkan warga di atas segala-galanya”. Saat ini Viet Nam  tergolong dalam daftar negara-negara yang mencapai laju pertumbuhan indeks pembangunan manusia (HDI) yang tertinggi di dunia (meningkat 45,8 persen sejak 1990 hingga 2019).  Menurut Laporan Kebahagiaan  Dunia pada 2020, Viet Nam menduduki posisi ke-83 di antara 156 negara dan teritori, naik 11 tingkat dibandingkan dengan 2019. Laman-laman tersebut mengutip para pakar PBB yang mengatakan prioritas dan upaya keras pemerintah dalam membangun dan mengembangkan HAM, mendorong keadilan sosial telah membantu Viet Nam mencapai prestasi-prestasi menonjol tersebut.

Sementara itu harian “Marx21” dari Italia memuat artikel dengan judul: “Pernyataan Viet Nam di Eropa tentang masuknya ke Dewan HAM PBB”. Artikel tersebut menekankan dengan untuk kedua kalinya dinominasikan ke Dewan HAM PBB, Viet Nam tengah memperlihatkan garis politik yang tepat dalam kebijakan pembangunan HAM dan titik cerah Viet Nam yang dicatat oleh komunitas internasional ialah prestasi tentang pengentasan kelaparan, pengurangan kemiskinan, penjaminan jaring pengaman sosial. Dengan peran sebagai anggota Dewan HAM PBB masa bakti 2014-2016, Viet Nam telah berpartisipasi secara penuh dan bertanggung-jawab dalam semua aktivitas dan agenda dewan tersebut. Juga di forum ini Pemerintah Viet Nam senantiasa menegaskan dengan jelas pesan tentang perlindungan dan pendorongan HAM, menyumbangkan banyak gagasan untuk turut menangani masalah-masalah HAM global. Terpilihnya Viet Nam oleh negara-negara ASEAN untuk menjadi calon kawasan Asia Tenggara untuk berpartisipasi dalam Dewan HAM PBB masa bakti 2023-2025 menunjukkan kepercayaan dan kesatuan tinggi ASEAN terhadap Viet Nam di bidang ini.

Komisatis Tinggi Dewan HAM PBB  (Foto: AFP/VNA)

Viet Nam tengah mencalonkan diri menjadi anggota Dewan HAM PBB masa bakti 2023-2025 dengan banyak komitmen dan prioritas dan pesan “Menghormati dan Memahami-Berdialog dan Bekerja Sama-Semua HAM untuk Semua Orang”. Pada persidangan tahunan ke-50 Dewan HAM PBB yang tengah berlangsung di Jenewa, Swiss, wakil Viet Nam telah mengumumkan upaya dan prestasi dalam membangun sosial-ekonomi, melindungi dan mendorong HAM di Viet Nam pada konteks Viet Nam dan semua negara di dunia tengah berupaya pulih pasca pandemi, sekaligus menghadapi masalah-masalah global, terutama perubahan iklim dan perkembangan-perkembangan rumit situasi dunia selama ini. Semua upaya ini dimanifestasikan dalam Laporan sela sukarela tentang pelaksanaan semua rekomendasi menurut Peninjauan Berkala Universal (UPR) siklus III baru-baru ini yang disampaikan Viet Nam kepada Dewan HAM PBB. Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet mengapresiasi semua prestasi sosial-ekonomi yang menciptakan fondasi dalam meningkatkan kehidupan, menjamin semua HAM bagi warga Viet Nam selama ini, terutama selama pandemi Covid-19 dan pemulihan pasca pandemi.

Sementara itu, Ketua Dewan HAM PBB, Federico Villegas mengatakan pesan pencalonan Viet Nam menjadi semangat yang perlu diikuti semua negara ketika berpartisipasi dalam Dewan HAM PBB. Dengan keanekaragaman tentang kondisi politik, sosial-ekonomi, sejarah, budaya dan agama, semua negara perlu saling menghormati dan menghormati nilai-nilai bersama umat manusia, di antaranya hukum internasional dan HAM. Ia mengatakan bagi Dewan HAM PBB, adanya negara-negara yang telah menunjukkan dan bersedia menjadi jembatan penghubung bagi kerja sama dan dialog seperti Viet Nam sangatlah diperlukan pada konteks situasi dunia yang tengah mengalami perkembangan sangat rumit dan masih ada perbedaan-perbedaan antarnegara dan antarkelompok negara.

Para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara di Jenewa mengapresiasi pidato dan kegiatan Viet Nam di persidangan ke-50 Dewan HAM PBB, terkesan dengan ciri indah negeri, manusia, kerukunan dan keanekaragaman komunitas berbagai etnis dan agama di Viet Nam, mencerminkan upaya dan prestasi di semua bidang dalam pembangunan sosial-ekonomi dan menjamin semua hak warga di Viet Nam. Menyambut pesan pencalonan Viet Nam, semua negara merekomendasikan Viet Nam untuk bersama mendorong dialog dan kerja sama dengan organisasi-organisasi regional di Dewan HAM PBB maupun mengaitkan Dewan HAM PBB dengan organisasi-organisasi spesialis PBB, terutama di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan, dan transformasi digital.