Pada 2013, Vietnam diletakkan pada latar belakang tekanan inflasi masih sangat besar, ekonomi makro belum mantap, penggelaran restrukturisasi perekonomian yang dikaitkan dengan tahap terobosan strategis masih lambat, lingkungan investasi bisnis masih mengalami banyak keterbatasan, dll. Untuk bisa menyelesaikan semua target sosial-ekonomi yang ditetapkan untuk 2013, menurut Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Tan Dung, pertama-tama, semua kementerian, instansi dan daerah harus secara gigih memberikan bimbingan dan tata laksana untuk menstabilkan ekonomi makro dan mengekang inflasi pada 2013. 

PM Nguyen Tan Dung memberikan instruksi pada Konferensi ini
(Foto: chinhphu.vn)

PM Nguyen Tan Dung mengatakan: “Pada 2013, saya meminta kepada semua instansi dan daerah supaya berfokus memberikan bimbingan agar inflasi harus lebih rendah terbanding dengan 2012 yaitu lebih rendah dari 6,81%. Ini merupakan satu tantangan besar, tapi saya meminta kepada semua provinsi kota dan kementerian fungsional supaya mengekang harga barang dan inflasi sejak pada bulan permulaan. Biasanya harga barang naik terutama pada bulan-bulan awal tahun, khususnya bulan ada hari raya tahun baru tradional (Hari raya Tet). Jika ingin menanganinya, maka kita harus memasok cukup barang, jangan membiarkan terjadi kekurangan barang, atau membiarkan harga barang membubung tinggi, khususnya di kota Hanoi, kota Ho Chi Minh dan semua kota lain. Terus menstabilkan harga, kita bersama-sama mengelola dan mengontrol inflasi sejak triwulan pertama 2013”.

Pada setiap bidang kongkrit, Kepala Pemerintah telah meminta kepada Bank Negara Vietnam supaya menjamin pemasokan uang, menata-laksanakan suku bunga sesuai dengan taraf inflasi; terus mempertahankan kestabilan harga, dll. Semua daerah terus berusaha menjamin keseimbangan pemasukan dan pengeluaran anggaran keuangan sesuai dengan rencana yang sudah diesahkan. Semua kementerian, instansi dan daerah segera mengkongkritkan haluan dan Resolusi Pemerintah, khususnya berfokus menangani masalah barang yang masih menyisa di gudang, mengatasi kesulitan di pasar real estate. 

Untuk menyelesaikan tugas ini, Menteri Pembangunan Vietnam, Trinh Dinh Dung menekankan: “Solusi yang paling penting untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi pasar real estate ialah harus mengaitkan pekerjaan ini dengan pelaksanaan strategi perumahan nasional. Jika kita mengaitkan usaha mengatasi kesulitan dengan meningkatkan struktur perumahan sosial, maka sekaligus kita bisa memecahkan sangat banyak masalah, bisa membantu badan usaha mengatasi kesulitan, sekaligus menciptakan syarat kepada orang yang berpendapatan rendah di daerah perkotaan. Ini juga merupakan paket stimulasi bagi pasar real estate karena perumahan sosial mendapat banyak rezim prioritas, membebaskan biaya penggunaan tanah, mengurangi pajak nilai  pertambahan VAT, mengurangi pajak pendapatan badan usaha”.

Pada 2013, Pemerintah Vietnam juga memperhebat penciptaan syarat yang baik untuk menyerap investasi asing, diantaranya memberikan prioritas kepada proyek teknologi tinggi, dengan nilai pertambahan yang tinggi, tidak menimbulkan polusi terhadap lingkungan hidup dan memakan sedikit energi, yang akan memberikan sumbangan penting untuk mendorong pergeseran struktur ekonomi. Pemerintah juga akan cepat memberlakukan mekanisme dan kebijakan prioritas untuk merangsang dan menyerap kedatangan para investor asing. 

Menteri Perencanaan dan Investasi Vietnam, Bui Quang Vinh memberitahukan: “Mengenai kebijakan prioritas untuk zona industri, zona kehutanan berteknologi tinggi, saya usulkan supaya memasukkan zona-zona industri ke dalam daftar yang mendapat kebijakan prioritas. Kami melihat bahwa zona industri sangat pantas menerima kebijakan prioritas ini. Ini juga merupakan solusi untuk menyerap lebih banyak badan usaha investasi asing”.

Pada pihaknya, Menteri Keuangan Vietnam, Vuong Dinh Hue memberitahukan bahwa untuk melaksanakan target-target pengembangan sosial-ekonomi pada 2013, Kementerian Keuangan Vietnam telah mengajukan satu sistim yang terdiri dari 21 solusi keuangan dan moneter kepada Pemerintah. Selain itu, Kementerian Keuangan juga meminta perpanjangan dan pengurangan pajak nilai pertambahan, pajak pendapatan badan usaha yang berfokus untuk badan usaha kecil dan menengah, badan usaha investasi di bidang pertanian, pedesaan, memperluas lagi sekalanya untuk badan usaha yang melakukan bisnis real estate dan badan usaha bisnis material bangunan.

Dengan prediksi bahwa situasi ekonomi 2013 masih bisa lebih mengalami lebih banyak kesulitan, semua target yang ditetapkan Pemerintah merupakan tantangan yang menuntut tekad dari semua kementerian, instansi dan daerah untuk melaksanakannya./.