Ilustrasi (Foto: Kantor Berita Vietnam)

Pada aspek internasional, hak kebebasan pers ditentukan secara kongkrit dalam hukum internasional. Pasal 19, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966 (ICCPR) telah menegaskan:  Semua orang punya hak kebebasan berbicara; hak ini  meliputi kebebasan mengusahakan, menerima dan menyampaikan semua informasi, pendapat, tidak membedakan bidang, bentuk sosialisasi, melalui semua media. Tapi, hak ini bisa harus terkena pembatasan-pembatasan tertentu.

Hak bebebasan pers ditinjau dari hukum internasional

Pasal 19, ICCPR menegaskan:  “Pelaksanaan hak-hak yang ditentukan pada ayat 2 dalam Pasal ini diiringi dengan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab istimewa, ditetapkan dalam hukum , adalah perlu untuk : a) Menghargai semua hak atau kewibawaan orang lain; b) Membela keamanan nasional atau ketertiban publik, kesehatan atau moral masyarakat”. Pasal 29, Deklarasi HAM Dunia  juga menekankan: “Pada saat  menikmati semua hak dan kebebasan pribadi, harus dikenai pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh  undang-undang demi tujuan satu-satunya yalah menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap semua hak dan kebebasan  dari orang-orang lain dan sesuai dengan semua tuntutan yang pada tempatya tentang moral, ketertiban publik dan kepentingan umum”.

Undang-Undang dari banyak negara juga telah menentukan secara kongkrit hak kebebasan pers, menurut-nya, pelaksanaan hak ini harus berada dalam rangka hukum. Pasal 5, Undang-Undang Dasar (UUD) Jerman menentukan bahwa semua orang berhak menunjukkan pandangannya melalui gambar, pernyataan, artikel di koran dan bukua atau  radio dan televisi. Akan tetapi, Pasal 18, UUD Jerman juga menekankan: “Siapa yang menyalah-gunakan hak-hak kebebasan berbicara, khususnya kebebasan pers, kebebasan berpropaganda....sebagai instrumen untuk melawan ketertiban sosial dan kebebasan demokrasi  akan dirampas hak kewarga-negaraan-nya”.

Bahkan di Amerika Serikat (AS)  yang sudah diangap sebagai: “Negeri dari kebebasan pers”, Pasal 2358, Kitab Undang-Undang Pidana AS telah melarang keras: “pencetakan, penerbitan, redaksi, siaran radio, propaganda, perdagangan, distribusi atau pameran  secara terbuka dokumen-dokumen tertulis atau cetakan yang isinya menggerakkan, menghasut atau mengajar  tanggung jawab, keperluan yang ambisius atau kebenaran  tentang perilaku melakukan penggulingan atau pembasmian pemerintah berbagai tingkat di AS dengan kekuatan militer kekerasan”.

Dalam UUD Vietnam 2013, hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers juga ditentukan  sesuai dengan  Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Yaitu: “Warga negara punya hak kebebasan berbicara, kebebasan pers, bisa mendekati informasi, hak pertemuan dan, membentuk asosiasi dan melakukan demonstrasi”. Pelaksanaan semua hak ini ditentukan oleh undang-undang (Pasal 25). Bersamaan dengan itu, semua ketentuan dalam UU mengenai Kebebasan Pers Vietnam tentang kebebasaan  berbicara; tentang kewajiban kantor-kantor pemberitahuan juga sama sekali sesuai dengan semua dokumen internasional mengenai hak manusia.

Hukum Vietnam menjamin pers berkembang kuat

Berkat adanya payung hukum yang tepat dan sesuai dengan hukum-hukum internasional, maka pers Vietnam telah mengalami perkembangan melompat. Sampai sekarang ini, Vietnam telah mempunyai 859 kantor pers cetak; 135 kantor pers elektronik; 258 portal elektronik umum; 67 radio dan televisi. Tidak hanya warga Vietnam  saja, melainkan juga warga asing yang hidup dan bekerja di Vietnamn juga mendapat cukup informasi yang diberitakan oleh berbagai kantor pemberitaan dan kantor pers besar. Ada 75 kanal televisi asing, di antaranya ada CNN, BBC,TV5,NHK, DW, Australia Network, KBS, Bloomberg dan lain-lain yang sedang beraktivitas di Vietnam. Kira-kira 20 kantor memberitaan asing mempunyai wartawan tetap di Vietnam, banyak koran, majalah dicetak dalam banyak bahasa asing yang dipublikasi secara luas. Melalui jaringan internet, warga negara Vietnam bisa mendekati informasi dari banyak kantor berita  dan kantor pemberitaan besar di dunia.

Sampai sekarang ini, Vietnam dianggap sebagai negara yang mempunyai laju perkembangan internet dan media sosial  papan atas di kawasan. Menurut statistik, hanya Facebook saja, Vietnam telah mempunyai 35 juta orang, sama dengan satu per tiga total jumlah penduduk Vietnam (92 juta orang) yang mempunyai rekening Facebook. Ada 21 juta pengakses jaringan internet mlalui genggam. Banyak kantor, organisasi dan pegawai negara Vietnam telah menggunakan jaringan Facebook untuk langsung berhubungan dengan rakyat.

Pers menjadi dinamika bagi perkembangan masyarakat

Pers di Vietnam tidak hanya bisa bebas berkembang, melainkan juga  aktif  berpartisipasi pada  usaha mencegah dan memberantas korupsi, melawan kemerosotan ideologi politik dan modal, cara hidup, self-evolusi” dan “self-transformasi dalam internal sosial. Pada waktu lalu, pers memberikan sumbangan tidak kecil pada sukses pemberantasan korupsi di Vietnam. Dengan demikian, kebebasan pers justru merupakan satu syarat bagi perkembangan sosial.

Bagi Partai Komunis dan Negara Vietnam, hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers tidak hanya merupakan hak yang perlu dijamin lebih lanjut lagi, melainkan juga menjadi dinamika bagi perkembangan masyarakat. Perkembangan komprehensif sosial-ekonomi Vietnam pada waktu lalu menunjukkan bahwa semua tuduhan bahwa Vietnam  tidak menghargai HAM dan kurang adanya  kebebasan pers adalah tidak berdasar.