Ini juga merupakan semangat yang tertuang dalam Dokumen Kongres Nasional XIV Partai Komunis Vietnam (PKV), yang menekankan pembangunan jaringan pengaman sosial multitingkat, modern, dan inklusif, guna memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal.
Efektivitas Berbagai Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Di kecamatan pegunungan Song Kon (Da Nang), warga etnis minoritas Co Tu mencakup lebih dari 90 persen populasi. Berkat integrasi modal yang efektif dari Program Target Nasional serta sumber modal gabungan lainnya, upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini telah mencapai banyak hasil positif. Do Huu Tung, Ketua Komite Rakyat Kecamatan Pegunungan Song Kon, Kota Da Nang, menyampaikan:
“Kecamatan Song Kon mendapat manfaat dari tiga Program Target Nasional, investasi infrastruktur, pembangunan ekonomi, serta pengembangan berbagai model ekonomi. Penurunan tingkat rumah tangga miskin hingga lebih dari 5 persen yang menunjukkan perhatian Partai dan Negara dalam memperhatikan kesejahteraan warga etnis minoritas”.
Di Kecamatan perbatasan Giang Thanh (Provinsi An Giang), model penanaman padi yang dikombinasikan dengan budidaya udang windu telah membantu banyak rumah tangga mencapai kesejahteraan. Salah satu contohnya adalah keluarga Tran Minh Phuc di Dusun Tra Pho.
“Dahulu kehidupan warga sangat sulit, tetapi sekarang sudah jauh lebih baik karena Negara telah menyalurkan listrik. Hal ini memudahkan pemompaan air dan berbagai aktivitas harian lainnya. Saya merasa kehidupan kini tenang dan nyaman, warga pun sudah bisa membangun rumah yang kokoh”
Sebagai Kecamatan perbatasan berbasis pertanian, Kecamatan Tuyen Binh (Provinsi Tay Ninh) menetapkan pengentasan kelaparan dan kemiskiman sebagai tugas utama. Upaya bantuan mata pencaharian, penyediaan hunian, serta fasisitas esensial dilaksanakan secara terpadu. Secara khusus, di Dusun Ca Rung, mayoritas warga telah memiliki rumah yang kokoh. Tran Ba Duy, Wakil Kepala Badan Pengelola Dusun menuturkan:
“Saat ini, di dusun ini saat ini masih tersisa lima rumah tangga miskin yang mata pencaharian utamanya di bidang pertanian. Pada tahun ini, Negara memberikan bantuan pembangunan satu unit rumah untuk rumah tangga miskin, sehingga warga sangat gembira. Sebagian besar rumah tangga miskin kini telah memiliki tempat tinggal yang layak. Sementara untuk dua rumah tangga hampir miskin, pihak setempat sedang mengusulkan pencarian sumber bantuan.”
Investasi pada Jaring Pengaman Sosial Adalah Investasi untuk Masa Depan
Upaya penguatan jaring pengaman sosial di Vietnam telah mencatat pencapaian penting. Berbagai kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan, kredit usaha, perumahan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta bantuan penanggulangan bencana alam telah menjadi tumpuan kokoh bagi jutaan keluarga. Persentase rumah tangga miskin berdasarkan standar kemiskinan multidimensi di Vietnam tersisa sekitar 1,3% pada tahun 2025, turun 1 poin persentase dibandingkan tahun 2024. Saat ini, Vietnam memiliki lebih dari 99 juta orang peserta asuransi kesehatan (mencapai 96,9% populasi) dan sekitar 2,5 juta orang yang menerima tunjangan pensiun sosial.
Dalam pidatonya pada rapat kerja dengan Komite Partai Pemerintah mengenai pelaksanaan kebijakan jaring pengaman sosial, pada 25 Agustus, di Kota Hanoi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) sekaligus Presiden To Lam menekankan semangat “Tidak seorang pun yang tertinggal” harus dikonkretkan menjadi hasil-hasil nyata yang dapat diukur. Sekjen sekaligus Presiden To Lam meminta: “Harus membangun profil jaring pengaman sosial dan pusat layanan terpadu. Pemerintah harus segera membangun Basis Data Jaring Pengaman Sosial Nasional yang terhubung dengan data kependudukan, asuransi, pajak, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan bencana alam, dengan tetap menjamin keamanan, keselamatan, serta privasi. Setiap warga negara memiliki satu profil jaring pengaman sosial sepanjang siklus hidupnya, dan setiap keluarga dievaluasi secara menyeluruh mengenai kondisi serta status kebutuhan bantuannya. Perlu diperkuat pula ambang batas jaring pengaman sosial dan direformasi kebijakan bantuan sosial. Peninjauan serta penyatuan program-program yang tumpang tindih, mengurangi birokrasi, serta menyelaraskan kriteria inti, sekaligus memberikan ruang bagi daerah untuk menangani isu-isu khusus. Tingkat bantuan harus disesuaikan agar sepadan dengan standar hidup minimum, fluktuasi harga, dan kemampuan anggaran, serta memberikan bantuan tambahan secara tepat waktu bagi mereka yang mengalami musibah."
Guna mengkonkretkan arahan Sekjen sekaligus Presiden To Lam, Pemerintah baru saja memberlakukan Rencana Pelaksanaan. Rencana tersebut menetapkan jadwal konkret dengan dua tonggak strategis: hingga tahun 2030, pada dasarnya akan terbentuk sistem jaring pengaman sosial multitingkat, inklusif, dan berbasis digital yang menjamin ambang batas jaring pengaman sosial minimum bagi seluruh rakyat. Pada tahun 2045, sistem ini ditargetkan mendekati standar negara-negara maju berpenghasilan tinggi, memiliki layanan berkualitas, sumber pendanaan yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta kemampuan respons cepat terhadap risiko.
Menjamin jaring pengaman sosial bukan sekadar kebijakan bantuan jangka pendek, melainkan fondasi sosial yang kokoh untuk mempertahankan pengentasan kemiskinan. Upaya ini sekaligus menciptakan momentum bagi Vietnam untuk memperkuat kekuatan internalnya dan merealisasikan aspirasi pembangunan negara yang makmur./.
