Oleh karena itu, amandemen Undang-Undang Pertanahan tidak hanya bertujuan untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah, tetapi juga untuk menyelaraskan kepentingan pembangunan ekonomi, efektivitas tata kelola negara, serta perlindungan hak dan kepentingan sah para pengguna tanah. Hal-hal tersebut juga menjadi pokok pembahasan dalam proses pembahasan Majelis Nasional (MN) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan pada Persidangan ke-2 MN Vietnam angkatan XVI.
Pelaksanaan Undang-Undang Pertanahan tahun 2024 menunjukkan masih adanya sejumlah persoalan yang perlu disempurnakan, mulai dari mekanisme penetapan harga tanah, pengadaan tanah, pemberian ganti rugi, bantuan dan relokasi hingga prosedur pelaksanaan proyek investasi sektor. Pertanahan berkaitan erat dengan berbagai bidang, seperti perencanaan tata ruang, investasi, konstruksi, perumahan, dan bisnis properti. Oleh karena itu, jika ketentuan hukum tidak selaras satu sama lain, berbagai kendala dalam pelaksanaannya tidak hanya memengaruhi kemajuan proyek dan membengkaknya biaya usaha, tetapi juga dapat berdampak langsung pada kepentingan masyarakat.
Sinkronisasi Kebijakan untuk Menjamin Kepentingan Masyarakat
Tuntutan utama dalam amandemen Undang-Undang Pertanahan disertai dengan peninjauan dan penyempurnaan ketentuan hukum terkait, menjamin keselarasan, mulai dari prinsip dasar hingga mekanisme pelaksanaannya. Salah satu persoalan utama adalah penetapan harga tanah, karena harga tanah pendapatan langsung pada kewajiban keuangan pengguna tanah, biaya investasi, penerimaan anggaran negara, serta besaran ganti rugi ketika negara melakukan pengadaan.
Dalam sidang pada tanggal 22 Oktober, Ketua Majelis Nasional (MN) Tran Thanh Man menekankan perlunya menyeimbangkan kepentingan negara, penggunaan tanah dan investor. Ia juga menegaskan pentingnya menyempurnakan mekanisme penetapan harga tanah yang lebih transparan, memiliki basis data dan metode yang tepat.
“Perlu ditambahkan prinsip penyeimbangan kepentingan antara negara, pengguna tanah, dan investor, serta ditetapkan secara jelas koefisien penyesuaian berdasarkan nilai zona tanah standar. Daftar harga tanah dapat ditetapkan untuk siklus lima tahun atau dengan mekanisme yang lebih fleksibel, dengan mengumumkan sejak awal mekanisme penyesuaian di tengah periode apabila terjadi perubahan besar. Membangun basis data harga tanah nasional yang saling terhubung dan diperbarui secara waktu nyata. Tujuan jangka panjangnya adalah mengurangi beban bagi perusahaan dan masyarakat”.
Sinkronisasi kebijakan tidak cukup hanya dengan menyelaraskan ketentuan mengenai harga tanah, tetapi juga harus memastikan bahwa ketentuan tentang pengadaan tanah oleh negara, ganti rugi, bantuan, dan relokasi dilaksanakan secara konsisten dan transparan. Jika sinkronisasi kebijakan merupakan prasyarat agar hukum dapat diterapkan secara lancar, perlindungan kepentingan masyarakat harus menjadi prinsip yang senantiasa dijunjung dalam seluruh proses pelaksanaannya. Dari sisi implementasi, penyederhanaan prosedur, desentralisasi yang tepat serta pendelegasian wewenang yang rasional dan pengelolaan yang transparan juga merupakan tuntutan penting. Anggota delegasi MN dari Provinsi Tay Ninh, Nguyen Dinh Xuan, menyampaikan pendapat:
“Pertama, menyederhanakan prosedur di bidang pertanahan. Kedua, melakukan desentralisasi. Ketiga, meningkatkan transparansi. Kita juga dapat mengurangi penggolongan tanah yang berlebihan, khususnya jenis-jenis tanah dalam kelompok yang sama, misalnya tanah untuk tanaman semusim, tanah untuk tanaman tahunan, dan jenis tanah pertanian lainnya yang memiliki nilai setara. Hal ini akan mempermudah pengelolaan”.
Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan dan Memperkuat Kepercayaan
Sebuah kebijakan, meskipun telah dirancang secara komprehensif akan sulit mencapai hasil optimal jika tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, koordinasi antarlembaga, serta pembagian tanggung jawab yang jelas di setiap tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, selain menyempurnakan UU, perlu memastikan syarat-syarat kesiapan berbagai kondisi untuk pelaksanaannya, memperkuat pemeriksaan dan pengawasan, serta segera menangani kendala yang muncul.
Khususnya, keterbukaan informasi mengenai perencanaan tata ruang, harga tanah, skema ganti rugi dan relokasi harus disertai mekanisme penerimaan dan penyelesaiaan aspirasi serta pengaduan masyarakat. Ketika keputusan terkait pertanahan dijelaskan secara transparan, dilaksanakan secara konsisten dan disertai pertanggungjawaban yang jelas, konsensus masyarakat akan semakin kuat. Menekankan pentingnya penyempurnaan RUU tersebut, Ketua MN Tran Thanh Man menyatakan:
“UU mengenai Pertanahan ini harus disusun secara cermat dan menyeluruh. Penyempurnaan UU ini agar dapat disahkan dalam sidang kali ini harus menjadi salah satu tugas yang sangat penting dan utama, karena UU mengenai Pertanahan berkaitan dengan seluruh perekonomian dan kehidupan masyarakat.”
Amandemen UU Pertanahan merupakan langkah penting untuk membuka pemanfaatan sumber daya bagi pembangunan dan peningkatan efektivitas pengelolaan negara. Namun, agar sumber daya tersebut benar-benar menjadi pendorong pembangunan, kebijakan harus dilaksanakan secara terpadu, transparan, dan adil. Dalam hal ini, hak dan kepentingan sah masyarakat harus dijamin melalui ketentuan yang konkret serta mekanisme pelaksanaan yang efektif. Sinkronisasi kebijakan merupakan syarat untuk mengatasi berbagai hambatan, sedangkan perlindungan hak-hak masyarakat menjadi landasan untuk membangun konsensus sosial. Memadukan kedua tuntutan tersebut akan membantu pemanfaatan tanah secara lebih efektif, menyelaraskan kepentingan negara, masyarakat, dan dunia usaha, serta mendorong pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.
