Satu kelas di daerah perbatasan Provinsi Lang Son (Foto:   Ảnh: Duy Thái/VOV)

Tugas utama dalam mengembangkan sosial-ekonomi dan melaksanakan kebijakan etnis

Pembangunan sekolah di kecamatan perbatasan di darat menjadi tugas titik berat dan penting dalam mengembangkan sosial-ekonomi dan melaksanakan kebijakan etnis. Direncanakan Negara akan mengeluarkan biaya sebanyak 150 miliar VND per sekolah (sama 6,5 Juta USD). Sekolah akan dibangun di area seluas 5 Hektare dengan fasilitas ruang kelas, dapur, laboratorium, halaman main, tempat latih olahraga dan lain-lain. Guru Pham Van Tuan, Kepala Sekolah Etnis Berasrama, SMP Muong Lan, Kecamatan Muong Lan, Provinsi Son La menyatakan bahwa pembangunan sekolah baru merupakan keinginan warga setempat sejak lama.

“Guru dan pelajar di sekolah sangat senang ketika akan beraktivitas dan belajar di sekolah baru. Di sana, para pelajar akan difasilitasi untuk mempersempit kesenjangan pendidikan antara daerah perbatasan dengan daerah dataran rendah, serta menjaga keamanan ketika mereka belajar di sekolah.”

Pertama-tama, Vietnam menyelesaikan pembangunan sekolah baru atau merenovasi 100 sekolah pada tahun ini (yang paling lambat pada  tahun depan sebelum tahun ajaran baru). Semua sekolah ini akan menjadi contoh agar nanti bisa dikembangkan, menuju target selesai pembangunan 248 sekolah pada 2-3 tahun mendatang.

Pada sidang tanggal 27 Juli di Kota Hanoi, PM Pham Minh Chinh meminta berbagai Kementerian, instansi dan daerah supaya menyelesaikan pembangunan 100 sekolah di berbagai kecamatan perbatasan sebelum tgl 30 Agutus 2026.

Mensurvei lokasi pembangunan sekolah (foto: VOV)

Pada pihak daerah, banyak provinsi dan kota telah bersidang tentang opsi pembangunan. Di Provinsi Son La yang ada 13 kecamatan perbatasan dengan 44 sekolah, mayoritas sekolah berminat menginvestasikan, mengupdate fasilitas untuk memberikan pelajaran dan aktivitas bagi bagian besar anak warga etnis minoritas daerah perbatasan. Nguyen Dinh Viet, Ketua Komite Rakyat Provinsi Son La mengatakan:

“Ini merupakan kesempatan untuk mengubah pendidikan dan pelatihan secara fundamental di kecamatan perbatasan. Oleh karena itu, saya meminta supaya kecamatan menyediakan lokasi pembangunan sekolah, dengan luas sekitar 3-5 hektar.. Selain itu, memberikan informasi mengenai luas lahan, jumlah pelajar, status fasilitas sekolah saat ini; melakukan permintaan investasi, menunjukkan kesulitan dan hambatan seperti lahan, perlunya penyesuaian perencanaan, pembangunan jalan ke wilayah tersebut dan sebagainya.”

Komitmen Partai dan Negara yang Kuat terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Dalam beberapa tahun ini, Partai dan Negara telah memiliki banyak kebijakan untuk mengembangkan pendidikan di daerah pegunungan, terutama daerah perbatasan. Selain hasil yang sangat baik, pendidikan di daerah ini masih memiliki banyak kendala dalam hal fasilitas, terutama sekolah.

Satu lokasi kondusif yang dipilih pemimpin Provinsi Son La untuk membangun sekolah (Foto: Tran Long/VOV)

Oleh karena itu, kebijakan Politbiro untuk berinvestasi dalam pembangunan sekolah berasrama untuk sekolah dasar dan menengah di 248 kecamatan di perbatasan darat merupakan kebijakan jaminan jaring pengaman sosial yang sangat penting dan manusiawi, yang menunjukkan perhatian khusus dari Partai dan Negara kepada masyarakat di daerah perbatasan, daerah terpencil. Kebijakan ini akan membantu mempersempit kesenjangan dalam pendidikan khususnya dan lebih luas lagi dalam pengembangan sumber daya manusia, pembangunan sosial-ekonomi secara umum antara daerah pegunungan dan dataran rendah. Melampaui kerangka kebijakan pendidikan, program pembangunan sekolah berasrama di wilayah perbatasan juga merupakan komitmen kuat Partai dan Negara terhadap pembangunan berkelanjutan, untuk menjaga masyarakat dan lahan dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, menciptakan peluang pembangunan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah-daerah yang terpencil.

Yang patut diperhatikan, selain pembangunan sekolah, kebijakan pemberian makan siang bagi pelajar sekolah dasar dan menengah di wilayah perbatasan juga akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2025-2026, sesuai dengan Resolusi Majelis Nasional pada persidangan ke-9. Sinkronisasi antara investasi dalam fasilitas dan kebijakan perawatan menunjukkan pendekatan yang komprehensif, menciptakan kondisi belajar yang adil dan efektif bagi anak-anak di daerah-daerah yang dilanda kesulitan.