(VOVWORLD) - Persidangan ke-10 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-15 berakhir pada 11 Desember di Kota Hanoi, menandai berakhirnya masa bakti lima tahun (2021-2026). Masa bakti ini tidak hanya ditandai dengan reformasi signifikan, tetapi juga menjadi periode peletakan dasar bagi era pembangunan baru, era modernisasi kelembagaan, manajemen nasional yang efektif dan transparan, serta hubungan yang lebih erat dengan rakyat.
Dalam kurun waktu lima tahun, MN Vietnam telah mengadakan 19 persidangan, termasuk 9 persidangan luar biasa, jumlah yang belum pernah dicapai sebelumnya. Hal ini mencerminkan respons proaktif terhadap isu-isu utama yang membutuhkan keputusan cepat, terutama dalam konteks pemulihan negara dari pandemi COVID-19, fluktuasi yang tidak dapat diprediksi dalam ekonomi global, dan kebutuhan yang semakin mendesak untuk mereformasi model pertumbuhan.
Persidangan ke-10 Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-15 (Foto: quochoi.vn) |
Reformasi Kelembagaan yang Kuat
Ciri paling menonjol dari MN angkatan ke-15 adalah reformasi kelembagaannya. Secara khusus, amandemen beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 2013 dianggap sebagai tonggak sejarah, membuka era baru bagi negara dengan visi jangka panjang. Trinh Xuan An, Anggota Majelis Nasional Provinsi Dong Nai, menyatakan:
"MN dengan berani mengamandemen UUD untuk membangun sistem pemerintahan dua tingkat di Vietnam, menghapus tingkat kabupaten setelah 80 tahun keberadaan. Bersamaan dengan UUD, MN juga telah mengamandemen serangkaian sistem hukum yang berkaitan dengan organisasi aparatur negara. Ini menunjukkan bahwa MN berani memutuskan dan bertindak demi inovasi, pembangunan, dan masa depan."
Sekitar 149 undang-undang telah diamandemen dan disahkan, menciptakan "angin baru" dalam mereformasi aparatur negara, mendesentralisasi kekuasaan, menata ulang unit administrasi, dan menyempurnakan kerangka hukum untuk pembangunan berkelanjutan. Hoang Thanh Tung, Ketua Komisi Hukum dan Keadilan Majelis Nasional, menegaskan:
"Rancangan undang-undang yang disahkan oleh MN menjamin keringkasan, mengatur masalah dalam yurisdiksi MN, serta memberikan wewenang proaktif dan fleksibel kepada pemerintah dan daerah dalam pengelolaan dan administrasi, serta mendorong desentralisasi, pendelegasian kekuasaan, dan reformasi prosedur administrasi. Kebijakan yang dikeluarkan selalu memprioritaskan warga negara dan bisnis, memobilisasi semua sumber daya untuk pembangunan."
Ketua Komisi Hukum dan Keadilan Majelis Nasional, Hoang Thanh Tung (Foto: quochoi.vn) |
Sejalan dengan legislasi, kegiatan pengawasan juga telah direformasi lebih substantif. Setiap sesi diskusi menunjukkan semangat tanggung jawab dan demokrasi, mendorong pergerakan aparatur administrasi, memperjelas tanggung jawab, dan mengusulkan solusi konkret.
Membentuk masa depan, membuka jalan bagi era pembangunan baru
Semua langkah ini tidak hanya melayani kebutuhan mendesak tetapi juga bertujuan untuk masa depan jangka panjang. Ketua Majelis Nasional Tran Thanh Man menyatakan:
"Vietnam sedang menghadapi peluang dan prospek yang besar, tetapi juga banyak kesulitan dan tantangan. MN akan terus menjalankan haluan Partai, mendengarkan pendapat pemilih, rakyat, dan pelaku usaha, mendampingi Pemerintah, dan berkoordinasi erat dengan lembaga terkait untuk secara efektif melaksanakan pekerjaan penyusunan undang-undang, pengawasan tertinggi, dan pengambilan keputusan atas isu-isu nasional yang penting."
Ketua MN Tran Thanh Man (Foto: quochoi.vn) |
Arahnya jelas, fondasinya telah dibangun, dan semangat inovasi telah disebarkan. Namun, masih banyak tantangan dan kesulitan yang menantikan. Pelaksanaan kebijakan di kementerian, instansi , dan daerah masih perlu lebih konsisten; Koordinasi dalam penegakan hukum perlu kuat dan lancar, dan yang terpenting, masyarakat mengharapkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-harinya, seperti yang telah diminta oleh Sekretaris Jenderal Komite Senteral Partai Komunis Vietnam, To Lam:
"Setiap keputusan MN tidak hanya berdampak langsung pada ekonomi, masyarakat, pertahanan dan keamanan nasional, dan kehidupan jutaan orang saat ini, tetapi juga meninggalkan jejak abadi pada masa depan bangsa. Oleh karena itu, MN perlu secara jelas menunjukkan keberanian, kearifan, objektivitas, dan keadilan ketika memutuskan masalah-masalah nasional yang penting, strategi pembangunan sosial-ekonomi, alokasi anggaran nasional, proyek infrastruktur utama, kebijakan tentang jaring pengaman sosial, haluan utama dan masalah integrasi internasional, atau masalah yang berkaitan dengan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah."
MN angkatan ke-15 meninggalkan jejak yang kuat: reformasi demi rakyat, pembangunan, reformasi untuk membangun lembaga modern dan era baru pembangunan nasional. Semangat itu akan terus menjadi aset penting untuk berbagai masa bakti mendatang.