Berbagai hambatan utama yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sedikitnya 10% telah diidentifikasi, antara lain mengucurkan modal investasi publik, melancarkan investasi sektor swasta dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam negeri serta mendorong kegiatan ekspor.
Mengaktifkan Motor Penggerak Pertumbuhan untuk Mempercepat Laju Perekonomian
Salah satu penopang utama permintaan agregat adalah percepatan pengucuran modal investasi publik. Pemerintah telah menetapkan bahwa kementerian, instansi terkait serta 34 provinsi dan kota wajib secara tegas memangkas proyek-proyek berskala kecil, memusatkan seluruh sumber daya, baik anggaran maupun upaya pelaksanaannya, pada proyek-proyek strategis yang memiliki dampak berantai bagi pembangunan nasional dalam jangka menengah dan panjang.
Pemerintah juga menginstruksikan percepatan pelaksanaan sekaligus menjamin kualitas berbagai proyek nasional yang penting, terutama proyek-proyek di sektor transportasi, infrastruktur strategis, dan proyek-proyek yang memiliki daya sebar tinggi, khususnya di bidang perkeretaapian, jalan raya, penerbangan, energi, pertanian, infrastruktur digital nasional, serta berbagai Program Target Nasional. Pada Sidang Pertama Badan Pengarah Pusat untuk Pelaksanaan Program Target Nasional, pada Kamis pagi (9 Juli), Perdana Menteri Le Minh Hung menegaskan:
“Harus ada koordinasi dan sinergi yang terpadu dalam pelaksanaan keempat Program Target Nasional agar dapat menciptakan momentum pembangunan secara menyeluruh. Hal ini terutama bagi daerah-daerah yang masih menghadapi banyak kesulitan, kawasan pedesaan, pegunungan, dan daerah permukiman masyarakat etnis minoritas. Mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya dengan benar, tepat sasaran, fokus pada area kunci, dan memastikan tidak ada duplikasi atau terpencar. Tidak boleh ada kebocoran, pemborosan dan penyelewengan. Pemerintah juga harus berusaha keras mencapai pengucuran 100% anggaran dari APBN yang telah dialokasikan untuk tahun 2026. Jumlah ini termasuk dana sebesar 17 triliun VND dari tiga Program Target Nasional periode 2021–2025 yang diperpanjang pelaksanaannya hingga tahun 2026. Realisasi ini akan menjadi salah satu dasar untuk mengevaluasi hasil pengucuran modal investasi publik oleh kementerian, instansi dan pemerintah daerah dalam skala nasional".
Mengenai sektor impor dan ekspor, melihat tren jangka pendek dari pergeseran pesanan, pada enam bulan pertama tahun ini, Vietnam mengalami defisit perdagangan karena kebutuhan bahan baku, komponen, mesin, dan peralatan untuk melayani proyek-proyek mendatang; ini berarti dorongan kuat untuk produksi dan ekspor akan diaktifkan secara masif pada enam bulan terakhir tahun ini. Pemerintah telah meminta Kementerian Industri dan Perdagangan untuk menerapkan solusi untuk mendiversifikasi pasar ekspor, produk, dan rantai pasokan. Kementerian ini diharapkan memanfaatkan peluang dari pasar ekspor utama dan strategis serta memaksimalkan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) yang telah ditandatangani; dan mempromosikan negosiasi dan penandatanganan FTA baru. Selain itu, pengembangan pasar domestik juga terus dipacu melalui partisipasi aktif dalam mempromosikan kampanye “Orang Vietnam memprioritaskan penggunaan barang-barang Vietnam”. Membangun mekanisme peringatan dini untuk mendukung pelaku usaha dalam menangani tindakan pengamanan perdagangan, ketertelusuran, memenuhi standar ramah lingkungan, dan mencegah penipuan asal barang. Wakil Perdana Menteri Pham Gia Tuc meminta:
“Isu terpenting yang membutuhkan bimbingan Kementerian Industri dan Perdagangan adalah pengembangan produksi. Inilah bidang yang perlu kita fokuskan dalam periode mendatang. Hanya dengan produksi yang stabil kita dapat melakukan ekspor. Kementerian Industri dan Perdagangan diminta untuk meneliti dan mengembangkan strategi untuk mendorong ekspor mandiri, dengan menguraikan bagaimana setiap industri dan sektor harus melakukannya secara baik”.
Pertumbuhan adalah tanggung jawab bersama
Berbicara pada Sidang Pemerintah periodik bulan Juni dan Konferensi Pemerintah dengan daerah pada tanggal 4 Juli, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam sekaligus Presiden To Lam menegaskan:
“Pertumbuhan adalah tanggung jawab bersama, tetapi harus terintegrasi dengan tanggung jawab individu dari setiap Menteri, Kepala Instansi, Sekretaris Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, dan Ketua pemerintah daerah. Pada saat yang sama, kita harus mendorong para pejabat untuk berani berpikir dan berani bertindak demi kepentingan bersama, sambil secara bersamaan memperketat disiplin, mencegah dan memberantas korupsi, pemborosan, kepentingan kelompok, serta sikap menghindari tanggung jawab”.
Menindaklanjuti arahan Sekretaris Jenderal sekaligus Presiden To Lam, Pemerintah saat ini tengah bergerak cepat untuk mengkonkretkan tugas-tugas tersebut menjadi program aksi dengan tenggat waktu bulanan dan triwulanan. Semangat yang diusung adalah bahwa para pimpinan harus memimpin langsung penanganan berbagai persoalan strategis, isu-isu yang rumit, masalah lintas sektor, serta berbagai hambatan yang telah berlangsung lama.
Segera setelah Sidang Pemerintah periodik Juni 2026 dan konferensi Pemerintah dengan daerah-daerah, para pemimpin pemerintah mengunjungi beberapa daerah kunci untuk mengatasi berbagai hambatan di lapangan, mempercepat laju pertumbuhan, dan menyalurkan modal investasi publik.
Vietnam kini memiliki momentum pembangunan: infrastruktur, lembaga pembangunan, dan aspirasi masyarakat serta pelaku usaha. Kini, setiap sektor dan setiap daerah yang berupaya untuk tumbuh lebih jauh akan menjadi langkah maju yang signifikan, dan efek gabungannya akan mendorong pertumbuhan PDB.
