Vietnam terus menyempurnakan sistem hukumnya agar setiap langkah pembangunan masyarakat senantiasa berjalan seiring dengan upaya menjamin dan memajukan hak asasi manusia.
Seseorang di daerah terpencil dapat mendaftarkan akta kelahiran anaknya melalui telepon. Seorang pasien di daerah kepulauan menerima konsultasi medis jarak jauh dari dokter tingkat pusat. Sebuah usaha kecil dapat mengakses pasar global hanya dengan platform digital. Ini adalah kisah nyata yang semakin familiar di Vietnam.
Ini bukan hanya kisah transformasi digital, ilmu pengetahuan dan teknologi atau reformasi administrasi, melainkan juga manifestasi nyata hak asasi manusia dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang setiap saat.
Ketika Prinsip-Prinsip Konstitusi Menjadi Kenyataan
Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 2013 menjadi fondasi penting ketika untuk pertama kalinya mengalokasikan satu bab khusus mengenai hak asasi manusia serta hak dan kewajiban dasar warga negara. Kini, prinsip-prinsip konstitusional tersebut secara bertahap diwujudkan dalam berbagai ketentuan hukum yang lebih konkret dan selaras dengan konteks pembangunan baru Vietnam. Hak-hak yang sebelumnya hanya dicatat dalam konstitusi, kini semakin dijamin melalui mekanisme hukum dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.
UU baru mengenai perlindungan data pribadi, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi kreatif, transformasi digital, maupun ketenagakerjaan memang mengatur bidang yang berbeda-beda. Namun, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Doktor Dang Van Cuong, pengacara dari Asosiasi Pengacara Kota Hanoi, menilai:“Jika sebelumnya hak asasi manusia lebih banyak dipahami sebagai hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas kepemilikan, hak atas peradilan yang adil, hak memperoleh pendidikan dan hak atas layanan kesehatan, maka di era digital saat ini, hukum Vietnam terus memperluas sekaligus memperjelas berbagai hak baru yang berkaitan dengan ruang digital. Hak-hak tersebut meliputi hak atas perlindungan data pribadi, hak atas privasi, hak untuk memperoleh akses terhadap informasi, hak atas perlindungan kehormatan, martabat dan citra diri di ruang siber. Hak-hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia generasi baru yang telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan Vietnam dalam beberapa tahun terakhir.
Hukum tidak hanya melindungi hak-hak yang dimiliki setiap orang tetapi juga menciptakan kondisi bagi setiap warga negara untuk mengakses peluang baru di era ini. Setiap kebijakan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga reformasi kelembagaan, bertujuan pada tujuan utama yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Doktor Prava Samantaray, seorang peneliti dan akademisi India, berpendapat:“Kesenjangan sosial dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin terjadi ketika hasil pembangunan nasional hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat. Dengan kata lain, jika pertumbuhan dan pembangunan suatu negara hanya menguntungkan sebagian kecil minoritas sementara mayoritas diabaikan, hal itu menciptakan kesenjangan dan ketidaksetaraan sosial. Namun, Vietnam berbeda; kebijakan-kebijakannya menempatkan masyarakat sebagai pusat. Bahkan, proses pembangunan Vietnam melibatkan partisipasi semua orang”.
Hukum adalah landasan bagi pembangunan manusia
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menempatkan tuntutan baru pada kerangka hukum hak asasi manusia. Selain menjamin hak-hak baru, hukum juga menetapkan standar etika dan tanggung jawab baru di ruang digital, di mana kebebasan berekspresi selalu berjalan seiring dengan tanggung jawab dalam ucapan dan perilaku; hak untuk mengakses informasi harus selalu dikaitkan dengan penghormatan terhadap kebenaran. Oleh karena itu, hukum tidak hanya menjamin hak-hak yang diakui, tetapi juga menciptakan kondisi bagi setiap warga negara untuk memasuki era digital dengan percaya diri dan proaktif dengan pengetahuan hukum dan peluang perlindungan yang lebih baik. Doktor Dang Van Cuong, seorang pengacara, menambahkan:“Di era digital, ukuran terpenting dari sistem hukum bukanlah hanya jumlah peraturan yang melindungi hak asasi manusia, tetapi juga apakah setiap warga negara dapat hidup dengan aman, dihormati, data pribadinya dilindungi dan memiliki kesempatan untuk mengakses pengetahuan, teknologi, layanan publik dan hasil pembangunan. Partai dan Negara selalu memperhatikan dan memberikan panduan khusus, mulai dari kebijakan dan perbaikan hukum hingga sosialisasi dan implementasi hukum, dengan tujuan melayani masyarakat dan menggunakan hasil pelayanan rakyat sebagai ukuran pembangunan sosial.
Ketika warga negara memiliki akses yang lebih mudah ke layanan publik, perlindungan data pribadi yang lebih baik, dan kesempatan yang lebih luas untuk belajar, berkreasi dan berkembang, hak asasi manusia tidak lagi hanya ada dalam dokumen hukum, tetapi menjadi nilai-nilai nyata dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tepatnya makna dari proses peningkatan sistem hukum di Vietnam saat ini, di mana semua kebijakan diarahkan kepada dan demi kepentingan masyarakat, menciptakan kondisi bagi setiap individu untuk memaksimalkan potensi mereka.
