Menciptakan Dasar Hukum bagi Penataan Aparat

(VOVWORLD) -Vietnam sedang melakukan perampingan aparat dan organisasi pemerintahan daerah bertingkat dua. Untuk mengabdi secara tepat waktu revolusi aparat negara, menciptakan dasar hukum bagi penataan aparat ini, maka amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) menjadi prioritas utama dan perlu segera dilaksanakan. 
Menciptakan Dasar Hukum bagi Penataan Aparat - ảnh 1Konferensi Nasional untuk mencengkam dan menyelenggarakan Resolusi Kongres Nasional ke-11 KS PKV angkatan ke-13 (Foto:daibieunhandan.vn)

Sejak berdirinya Republik Demokratik Vietnam, Vietnam telah memberlakukan 5 UUD, yaitu  UUD tahun 1946, UUD tahun 1959, UUD tahun 1980, UUD tahun 1992, dan UUD tahun 2013.

Amandemen UUD  tahun 2013, setelah lebih dari 10 tahun, membutuhkan visi strategis, yang bertujuan untuk memperbarui dasar hukum tertinggi dari tanah air agar sesuai dengan situasi baru, terutama menciptakan dasar konstitusional untuk merampingkan aparat dan reformasi besar lainnya.

Amandemen UUD menjadi prioritas pada persidangan ke-9 Majelis Nasional

Persidangan ke-9 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-15 dijadwalkan dibuka pada tanggal 5 Mei, 2 minggu lebih awal dari biasanya. Salah satu isu pertama yang akan dibahas adalah amandemen UUD tahun 2013.

Ketika berbicara pada Konferensi Nasional untuk mencengkam dan menyelenggarakan Resolusi Kongres Nasional ke-11 KS PKV angkatan ke-13, yang diselenggarakan pada tanggal 16 April, Ketua MN Tran Thanh Man menunjukkan bahwa penggabungan unit administrasi tingkat provinsi dengan tanpa ada tingkat kabupaten, penggabungan tingkat kecamatan dan pola organisasi pemerintahan daerah dua tingkat;  penataan organisasi-organisasi sosial-politik berbagai asosiasi masyarakat telah membuka situasi baru bagi pembangunan nasional di era baru dengan visi yang berjangka panjang.

Untuk memenuhi permintaan di atas, ruang lingkup amandemen dan penambahan UUD kali ini difokuskan pada dua kelompok isi:

Yang pertama ialah ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 2013 yang berkaitan dengan Front Tanah Air Vietnam dan organisasi sosial politik, untuk memenuhi tuntutan penataan dan perampingan aparat, menjunjung tinggi peranan dan tanggung jawab dan keproaktifan Front Tanah Air Vietnam, peranan menghimpun golongan dan lapisan masyarakat, mengarah ke kawasan pemukiman, dekat dengan rakyat, ke setiap rumah tangga. Yang kedua ialah ketentuan untuk penerapan pola  organisasi pemerintahan daerah dua tingkat.”

Ketua MN juga menyatakan bahwa karena ruang lingkup amandemen dan penambahan Undang-Undang Dasar ini terbatas, direncanakan hanya meliputi sekitar 8/120 pasal dari Undang-Undang Dasar tahun 2013, maka bentuk yang disampaikan oleh Komite Tetap MN kepada MN hanyalah Resolusi MN. Dengan khusus menghargai pengambilan pendapat rakyat amandemen UUD. Pengambilan pendapat rakyat  berlangsung selama 1 bulan, dari 6 Mei hingga 5 Juni 2025.

Mengubah undang-undang yang relevan

Seiring dengan amandemen UUD, ketika membangun pola pemerintahan daerah dua tingkat, Vietnam harus menyesuaikan banyak UU dan dokumen perundang-undangan. Menurut itu, Vietnam akan melakukan amandemen beberapa isu yang terkait dalam berbagai UU seperti: Undang-Undang tentang Organisasi Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Majelis Nasional dan Anggota Dewan Rakyat, Undang-Undang tentang Pengadilan Rakyat, Undang-Undang tentang Kejaksaan Rakyat, Undang-Undang tentang Kader dan Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang tentang Pemberlakuan Dokumen Hukum... yang secara langsung berhubungan dengan organisasi aparat, hak-hak dasar dan kepentingan rakyat, organisasi-organisasi, badan-badan usaha, pemerintah daerah dan dampaknya langsung terhadap perkembangan sosial-ekonomi, pertahanan dan keamanan nasional. Ketua MN Tran Thanh Man mengatakan:

“Sampai dengan tanggal 14 April 2025, pada Sidang ke-9, Majelis Nasional akan memberikan pendapat dan mengesahkan 31 Rancangan UU dan 12 resolusi; memberikan pendapat terhadap 10 rancangan UU (tidak termasuk resolusi tentang penataan unit administrasi di tingkat provinsi dan kecamatan yang akan dibahas dan diputuskan selama sidang). Ini merupakan sejumlah pekerjaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah sidang MN.”

Ketika melakukan amandemen dan penambahan, MN akan dengan khusus memperhatikan pendorongan desentralisasi, pendelegasian wewenang, dan mendefinisikan kewenangan secara jelas antara tingkat pusat dan daerah, dan antara tingkat provinsi dan tingkat kecamatan. Amandemen UUD dan UU serta resolusi terkait harus diselesaikan sebelum tanggal 30 Juni tahun ini dan berlaku mulai awal Juli tahun yang sama./.

Komentar

Indrawati Iksan

Secara keseluruhan, resolusi 18/2017 menjadi pondasi utama dalam membangun aparatur negara yang efisien dan berdaya saing tinggi

Yang lain