Penyempurnaan kelembagaan dan penguatan kapasitas pelaksanaan
Selama lebih dari dua dekade terakhir, sistem hukum kekayaan intelektual Vietnam terus disempurnakan dan semakin mendekati standar internasional. Dimulai dari Undang-Undang (UU) Kekayaan Intelektual tahun 2005 (berlaku sejak 1 Juli 2006) hingga berbagai UU amendemen pada tahun 2009, 2019, 2022, dan khususnya UU amendemen tahun 2025, kerangka hukum Vietnam semakin lengkap, modern, dan sesuai dengan praktik perkembangan domestik maupun komitmen dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas generasi baru yang diikuti Vietnam.
Undang-Undang Perubahan dan Tambahan atas Undang-Undang Kekayaan Intelektual tahun 2025 (berlaku sejak 1 April 2026) menandai langkah penting dengan terus menempatkan reformasi prosedur administrasi dan transformasi digital dalam kegiatan kekayaan intelektual sebagai fokus utama. Undang-undang ini tidak hanya berfokus pada perlindungan hak, tetapi juga memperluas ke arah pemanfaatan dan komersialisasi aset intelektual. Wakil Direktur Jenderal Direktorat Kekayaan Intelektual, Kementerian Industri dan Perdagangan Vietnam, Nguyen Hoang Giang, mengatakan:
“Undang-Undang Kekayaan Intelektual yang telah direvisi menambahkan berbagai langkah dan sanksi perdata. Secara khusus, pengadilan diperbolehkan mengeluarkan keputusan untuk menghapus, menyembunyikan, atau memblokir akses terhadap konten pelanggaran di ruang siber; serta mengeluarkan keputusan sementara untuk menonaktifkan akses terhadap informasi, konten, akun, situs elektronik, aplikasi, atau identitas alamat internet yang terkait dengan tindakan pelanggaran sebagai langkah darurat sementara.”
Sementara itu, upaya pelaksanaan hak kekayaan intelektual juga terus diperkuat. Pada Februari 2026, Perdana Menteri menandatangani Instruksi No. 02/CT-TTg tentang penguatan pelaksanaan hak kekayaan intelektual. Instruksi tersebut menekankan perlunya meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor, memperketat pengawasan pasar, serta memperkuat penanganan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual melalui langkah administratif maupun pidana. Wakil Direktur Jenderal Direktorat Kekayaan Intelektual, Kementerian Industri dan Perdagangan, Le Huy Anh, menegaskan:
“Jika kita melakukan dengan baik penegakan hak, tetapi pelaksanaanya tidak berjalan baik, maka nilai aset intelektual akan menurun. Oleh karena itu, kegiatan pencegahan pelanggaran hak kekayaan intelektual merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi, sekaligus menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.”
Kemajuan yang jelas
Praktik di lapangan menunjukkan bahwa Vietnam telah mencapai banyak hasil nyata dalam perlindungan dan pelaksanaan hak kekayaan intelektual. Pada periode 2021–2025, Vietnam menerima lebih dari 423.000 permohonan hak kekayaan industri, memproses lebih dari 436.000 permohonan, dan memberikan lebih dari 255.000 sertifikat perlindungan, meningkat tajam dibanding periode sebelumnya. Jumlah permohonan paten domestik yang terus tumbuh positif dari tahun ke tahun mencerminkan kapasitas inovasi internal yang semakin meningkat dan secara bertahap berubah menjadi aset intelektual yang memiliki nilai ekonomi nyata.
Proses integrasi internasional yang semakin mendalam telah menempatkan Vietnam sebagai salah satu negara dengan laju reformasi tercepat di bidang kekayaan intelektual di kawasan. Vietnam juga aktif berpartisipasi dalam berbagai mekanisme kerja sama multilateral dan bilateral, mulai dari Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), hingga berbagai lembaga kekayaan intelektual besar dunia, sehingga secara bertahap menyelaraskan sistem dan meningkatkan kapasitas operasional.
Dalam pendekatan hubungan luar negeri, Vietnam selalu menunjukkan semangat keterbukaan dan kerja sama sebagaimana ditegaskan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang: “Selama ini, Vietnam selalu berupaya keras dalam melindungi kekayaan intelektual, baik melalui penyempurnaan sistem regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, maupun penguatan kerja sama internasional dengan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), Amerika Serikat, dan banyak negara lainnya; serta secara tegas menentang dan menindak serius pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ini sekaligus merupakan prioritas utama dan kebijakan konsisten Vietnam untuk membangun lingkungan bisnis yang sehat, transparan, serta mentransformasi model pertumbuhan dengan menjadikan ilmu pengetahuan–teknologi, inovasi, dan transformasi digital sebagai pendorong utama.”
Saat ini, Vietnam tengah menempuh proses penyempurnaan sistem kekayaan intelektual secara kuat menuju arah yang modern, terpadu, dan terintegrasi secara internasional. Di tengah persaingan global yang semakin ketat dan perkembangan ekonomi digital yang cepat, berbagai perubahan ini tidak hanya menjawab tuntutan integrasi internasional Vietnam, tetapi juga turut meningkatkan kapasitas internal, memperkuat ekosistem bisnis yang transparan dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi kreatif.
