Persidangan ke-9 Majelis Nasional (MN) angkatan XV (Foto:quochoi.vn)

Pada minggu kerja pertama, titik berat terbesar adalah MN melakukan pemungutan suara untuk mengeluarkan dua resolusi yang memutuskan untuk meminjau dan mengamandir beberapa pasal dari Undang Undang Dasar (UUD) tahun 2013 dan membentuk Komite untuk merevisi dan menambahkan beberapa pasal dari UUD 2013. Ini adalah tugas strategis baik dalam politik maupun hukum, yang bertujuan untuk segera menginstitusikan haluan-haluan besar dari Partai, terutama dalam menata aparat negara ke arah "yang ramping, berhasil guna, berdaya guna dekat dengan rakyat, dekat dengan kenyataan". Hasilnya adalah 100% anggota MN yang hadir memberikan suara mendukung. Hal ini menunjukkan kemauan politik yang kuat dan konsensus Majelis Nasional dalam bertekad untuk membangun dan menyempurnakan institusi negara hukum Republik Sosialis Vietnam. Nguyen Tao, Anggota MN Kota Lam Dong, mengatakan:

“Kami sedang mengubah model aparat yang berhasil guna, dari model pemerintahan daerah tiga tingkat menjadi model pemerintahan dua tingkat. Untuk melakukan itu, UUD harus diamandemen. Kami memiliki program MN yang khusus untuk mengesahkan rancangan amandemen dan penambahan beberapa pasal dari UUD 2013 dengan peta jalan yang disiapkan dengan cermat dan saksama.”

Juga pada tahap pertama persidangan ke-9, untuk segera menginstitusi Resolusi 68 Politbiro tentang pembangunan ekonomi swasta, MN mengesahkan Resolusi tentang sejumlah mekanisme dan kebijakan untuk pembangunan ekonomi swasta dengan 98,84% anggota mendukung. Dengan demikian, pada tahun 2025, waktu untuk memproses prosedur administratif akan berkurang setidaknya 30%, biaya kepatuhan hukum akan berkurang 30%, dan kondisi bisnis akan berkurang 30%. Nguyen Ngoc Son, anggota MN Kota Hai Duong, menekankan:

“Pemberlakuan Resolusi mengenai menetapkan kembali institusi pembangunan sesuai dengan Resolusi KS PKV merupakan terobosan yang sangat kuat, yang berpusat pada perusahaan juga membantu perusahaan swasta mendorong pembangunan, berkontribusi pada pertumbuhan PDB negara.”

Rekam jejak kebijakan kehidupan rakyat

Pada sesi pertama persidangan ke-9 Majelis Nasional angkatan ke-15, Pemerintah menyampaikan kepada MN rancangan Resolusi tentang pembebasan dan dukungan biaya pendidikan untuk anak-anak prasekolah, pelajar di sekolah umum, dan orang-orang yang belajar program pendidikan umum di lembaga pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Sebagian besar delegasi menegaskan bahwa ini adalah kebijakan yang tepat dan akurat, karen ini merupakan investasi untuk masa depan. Menteri Pendidikan dan Pelatihan Nguyen Kim Son mengatakan:

“Saat ini, ada 10 provinsi, kota, dan daerah di seluruh negeri yang telah membebaskan biaya pendidikan. Bagi daerah yang belum mampu menyeimbangkan diri, Pemerintah Pusat akan memberikan kompensasi dan dukungan.”

Selain membahas rancangan Undang-Undang dan rancangan Resolusi, Majelis Nasional juga memberikan suara untuk menyetujui Resolusi yang memperpendek masa jabatan Majelis Nasional angkatan ke-15 dan Dewan Rakyat di semua tingkat untuk masa bakti 2021-2026. Nguyen Anh Tri, anggota MN kota Hanoi, mengatakan:

“Moderasi dalam kelompok diskusi, dan bahkan di aula Dien Hong, sangat fleksibel. Para anggota MN juga mempersiapkan diri untuk sesi khusus, jadi kami sangat nyaman dan sangat aktif untuk melakukannya dengan baik Anggota MN berbicara lebih jelas, memiliki lebih banyak pendapat dan langsung ke pokok permasalahan”.

Persidangan ke-9 Majelis Nasional angkatan ke-15 telah mengalami separo penggalan jalan. Hasil dari tahap pertama, persidangan ke-9 telah berkontribusi untuk menyelesaikan tugas-tugas historis dari seluruh persidangan, menunjukkan tanggung jawab tertinggi terhadap  para pemilih dan tanah air./.