Dalam proses pembangunan dan pengembangan tanah air, pandangan Vietnam selalu konsekuen terhadap masa etnis, pekerjaan di kalangan etnis-etnis dan kebijakan tentang etnis-etnis. Masalah bangsa dan persatuan bangsa selalu memiliki posisi strategis dalam usaha revolusi. Melaksanaan dengan baik kebijakan tentang etnis-etnis yang setara, bersatu dan saling membantu untuk berkembang. Vietnam tidak mendukung diskriminasi rasial antaretnis.

Tercatat dalam Sistem Perundang-undangan

Dalam sistem perundang-undangan Vietnam, semua ketentuan tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial sangat diperhatikan oleh Partai Komunis dan Negara Vietnam, menjamin implementasinya. Undang-Undang Dasar pertama pada tahun 1946, menegaskan: semua warga Vietnam mempunyai hak setara di semua aspek politik, ekonomi, budaya, semuanya setara terhadap hukum, dan semuanya dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dan usaha penegakan tanah air sesuai bakat dan moralnya. Selain setara dalam kepentingan, para warga etnis minoritas juga mendapat bantuan di semua segi untuk berhasil mengejar tingkat taraf umum.

Profesor, Doktor Vo Khac Vinh, mantan Wakil Ketua Akademi Ilmu Sosial Vietnam (Foto: noichinh.vn)

Terkini, Pasal 5 Undang-Undang Dasar 2013, menetapkan: “Negara Republik Sosialis Vietnam adalah negara yang tunggal dengan semua etnis yang hidup bersama di Negara Vietnam. Semua etnis sama derajat, bersatu, menghormati dan saling mendukung untuk bersama berkembang, melarang keras semua bentuk diskriminasi dan perpecahan etnis. Semua etnis berhak menggunakan bahasa, huruf, melestarikan identitas etnis, mengembangan adat istiadat, kebiasaan, tradisi budaya yang baik. Negara melaksanakan kebijakan pembangunan yang komprehensif dan menciptakan kondisi agar semua etnis minoritas mengembangkan kekuatan internal dan berkembang bersama dengan tanah air”.

Bersama dengan Undang-Undang Dasar, semua ketentuan tentang kesetaraan, tanpa diskriminasi rasial dikonkretkan Vietnam dalam semua naskah hukum, kebijakan dan tujuan nasional serta digelar secara sinkron di semua bidang untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi semua kelompok etnis minoritas berkembang secara setara dalam keluarga besar berbagai etnis Vietnam. Ini juga merupakan manifestasi konkret dalam memastikan hak asasi manusia. Profesor, Doktor Vo Khac Vinh, mantan Wakil Ketua Akademi Ilmu Sosial Vietnam, menegaskan:

“Prinsip dan isi tentang hak asasi manusia telah dicatat yang kian lengkap dan sistematik secara lebih jelas dalam semua dokumen Partai Komunis. Terutama, dalam hukum Vietnam, pikiran dan nilai negara hukum dan hak asasi manusia telah dicatat. Saat ini, sistem perundang-undangan Vietnam sedang mengkonkretkan dan merealisasikan nilai-nilai itu. Dalam praktik, semua lembaga negara, lembaga dalam sistem politik, semua organisasi sosial dan semua warga sedang menyelenggarakan pelaksanaannya untuk menikmati hasilnya.”

Di aspek internasional, Vietnam telah menjadi anggota Konvensi Pencegahan dan Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial pada tahun 1981. Pada tahun itu juga, Vietnam bergabung dengan Konvensi Internasional tentang Penghindaran dan Hukuman Kejahatan Genosida dan Konvensi Internasional tentang Penghindaran dan Hukuman Kejahatan Diskriminasi Rasial.

Prestasi-Prestasi dalam Kenyataan

Dengan garis politik dan kebijakan etnis yang konsekuen, Vietnam telah mencapai banyak hasil di bidang-bidang politik, sosial-ekonomi di daerah pemukiman warga etnis minoritas. Selama tahun-tahun terakhir, persentase warga etnis minoritas yang berpartisipasi dalam aparat politik kian meningkat. Dalam 4 masa bakti Majelis Nasional terus menerus, persentase Anggota Majelis Nasional yang adalah warga etnis minoritas menyumbang 15,6 hingga 17,27 persen. Saat ini,  51 di antara 53 etnis minoritas telah memiliki wakilnya dalam Majelis Nasional berbagai angkatan, hanyalah 2 etnis yaitu O Du dengan populasinya di bawah 1.000 jiwa dan Ngai dengan populasinya di bawah 2.000 jiwa yang belum ada wakilnya di Majelis Nasional. Tujuan Vietnam ialah berupaya agar semua etnis mempunyai wakilnya di Majelis Nasional.

Dalam aparat pemerintahan, banyak daerah mempunyai persentase pejabat, pegawai negara yang adalah warga etnis minoritas di tingkat tinggi seperti Provinsi Cao Bang dengan 87,9 persen, Provinsi Bac Kan dengan 77,8 persen, Provinsi Lang Son dengan 75,2 persen, Provinsi Ha Giang dengan 56 persen, dan sebagainya.

Tentang pembangunan sosial-ekonomi di daerah pemukiman warga etnis minoritas, Negara Vietnam selalu memprioritaskan alokasi anggaran keuangan untuk melaksanakan berbagai program dan projek investasi. Pada tahapan 2021-2025, Vietnam untuk pertama kalinya mengambil Program target nasional untuk daerah pemukiman warga etnis minoritas dan daerah pegunungan. Hal ini memanifestasikan perhatian khusus dan kebijakan besar Partai Komunis dan Negara Vietnam untuk meningkatkan posisi dan memastikan hak pembangunan bagi warga.

Partai Komunis dan Negara Vietnam sangat menghargai kebijakan etnis, terutama memastikan hak kesetaraan antaretnis, memperhatikan, merawat dan menciptakan kondisi terbaik bagi warga berbagai etnis minoritas untuk melestarikan identitas budaya dan berkembang di semua segi serta menikmati semua kepentingan lain yang sudah dicatat oleh undang-undang. Dengan pandangan yang konsekuen, kebijakan yang sinkron dan digelar secara sistematik dalam praktik, jelaslah banyak penjaminan hak kesetaraan antar etnis di Vietnam telah dilaksanakan secara efektif, berkontribusi pada proses pembangunan yang berkelanjutan di Vietnam.