(VOVWORLD) - Ketika menjawab interviu wartawan Radio Suara Vietnam tentang perihal Tiongkok baru-baru ini dengan berkapala batu menyatakan pembentukan apa yang dinamakan “zona Xisha” dan “zona Nansha” di dua kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly) wilayah Vietnam, peneliti Pooja Bhatt, dari Sekolah Penelitian Internasional, Universitas Jawaharlal Nehru, India mengatakan bahwa Tiongkok ingin mengubah semua yang tidak sah menjadi sah, dari situ bisa mengajukan sendiri klaim kedaulatan di Laut Timur.

(VOVWORLD) - Perihal Tiongkok membentuk apa yang dinamakan "Distrik Xisha" dan "Distrik Nansha" dari Kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Kepulauan Truong Sa (Spratly) - kepulauan dimilik Vietnam adalah melanggar UNCLOS 1982.

(VOVWORLD) - Duta Besar (Dubes) Uni Eropa di Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Igor Driesmans menegaskan komitmen Uni Eropa dalam menjaga ketertiban di kawasan perairan dan samudera berdasarkan pada hukum internasional, keamanan dan kerjasama pelayaran serta kebebasan pelayaran dan penerbangan, demi kepentingan semua negara.

(VOVWORLD) - Perihal Tiongkok dengan keras kepala mengumumkan pembentukan apa yang dinamakan “Distrik Xisha” dan “Distrik Nansha” di Provinsi Hainan, Tiongkok yaitu Kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Kepulauan Truong Sa (Spratly)-wilayah Vietnam, terus mendapat kutukan keras dari opini umum, kalangan spesialis, sarjana dan peneliti hukum internasional dari dalam dan luar negeri.

(VOVWORLD) - Dalam jumpa pers periodik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Vietnam pada Kamis (23 April), ketika menjawab pertanyaan kalangan wartawan tentang reaksi Vietnam atas Nota Tiongkok kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 17/04 untuk mengajukan tentutan-tuntutan kedaulatan di Laut Timur, Wakil juru bicara (Jubir) Kemlu Vietnam, Ngo Toan Thang mengesakan:

(VOVWORLD) - Ketika mengomentari pengumuman Tiongkok yang baru-baru ini membentuk apa yang dinamakan Distrik “Xisha” yakni Kepulauan Hoang Sa – (Paracel) wilayah Vietnam dan Distrik “Nansha” yakni Kepulauan Truong Sa – (Spratly) wilayah Vietnam di “kota Nansha”, Pengkaji Rusia tentang Vietnamologi, Vladimir Kolotov menegaskan bahwa langkah Tiongkok ini menciptakan bahaya strategis tidak hanya terhadap Vietnam, melainkan juga terhdap kawasan Asia Tenggara.

(VOVWORLD) - Keputusan yang baru-baru ini diesahkan oleh Tiongkok tentang apa yang dinamakan pembentukan "Distrik Xisha" dan "Distrik Nansha" dari "Kota Sansha", Provinsi Hainan merupakan tindakan yang melanggar secara serius hukum internasional, khususnya melanggar kedaulatan dan hak berdaulat Viet Nam terhadap dua Kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly) wilayah Viet Nam. Karena Viet Nam mempunyai kedaulatan yang tak terbantahkan terhadap dua kepulauan tersebut yang sudah ada sejak lama dalam sejarah.

(VOVWORLD) - Tiongkok, baru-baru ini meningkatkan tindakan-tindakan menuntut kedaulatan yang tidak masuk akal di Laut Timur ketika secara congkak mengesahkan pembentukan apa yang dinamakan sebagai dua distrik yang mengelola dua Kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly)-wilayah Vietnam. Ini merupakan tindakan tanpa memperdulikan hukum internasional, khususnya melanggar kedaulatan dan hak kedaulatan Vietnam yang tidak diperdebatkan terhadap dua Kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa serta bertentangan dengan kecenderungan perdamaian dan kerjasama antar-negara, memburukkan secara serius citra sebuah negara yang besar di kawasan.

(VOVWORLD) - “Langkah Vietnam yang benar dan tepat waktu dalam masalah Laut Timur”. Begitulah penilaian dari para peneliti hukum internasional serta para pakar urusan masalah Laut Timur dalam pertemuan dengan wartawan Kantor Berita Vietnam di Federasi Rusia tentang informasi Perutusan Tetap Vietnam di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengirim nota kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB untuk memprotes klaim Tiongkok terhadap Laut Timur dan menegaskan kedaulatan Vietnam terhadap dua kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly).

(VOVWORLD) - Pada latar belakang situasi Laut Timur mengalami perkembangan-perkembangan yang rumumit, pakar Jerman tentang Laut Timur, Doktor Gerhard Will mengatakan bahwa Tiongkok perlu membatalkan kegiatan militerisasi di Laut Timur, memanifestasikan kesediaan dan kemampuan kerjasama di bidang keamanan dan ekonomi berdasarkan pondasi kesetaraan dan penaatan hukum internasional.