DK PBB mengesahkan mekanisme membolehkan mengenakan sanksi terhadap Sudan Selatan
(VOVworld) - Untuk meningkatkan tekanan terhadap para pihak peserta bentrokan di Sudan Selatan pada latar belakang batas waktu terakhir untuk satu permufakatan telah mendekat, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), pada Selasa (3 Maret) sepakat mengesahkan resolusi yang membolehkan mengenakan sanksi terhadap para pihak. Resolusi yang disusun oleh PBB menuntut supaya membentuk satu Komite Pemberian Sanksi bertanggung jawab menyampaikan kepada DK PBB daftar para perseorangan atau kolektif yang menimbulkan kemacetan bagi upaya menegakkan perdamaian di negara Afrika ini. Orang-orang yang berada dalam daftar tersebut akan dilarang melakukan mobilitas di seluruh dunia dan harta bendanya yang dibekukan. Resolusi ini juga menunjukkan: Sanksi-sanksi ini akan dikenakan terhadap orang-orang yang “mengancam perdamaian, keamanan dan kestabilan di Sudan Selatan” yang terdiri dari orang yang menimbulkan rintangan terhadap perundingan-perundingan damai, merintangi aktivitas mengangkut barang bantuan kemanusiaan, merekrut serdadu yang adalah anak-anak atau menyerang pasukan penjaga perdamaian PBB.
Wakil Tetap Sudan Selatan di PBB membacakan pidato sebelum pemungutan
suara DK PBB di New York (Amerika Serikat)
(Foto: AFP/vietnamplus.vn) Pengesahan resolusi tersebut bisa membuka jalan untuk mengenakan satu perintah larangan senjata terhadap Sudan Selatan, satu langkah yang mendapatkan dukungan khusus dari Uni Eropa. Resolusi ini diesahkan oleh 15 negara anggota DK PBB pada latar belakang tanggal 5 Maret ini adalah batas waktu terakhir bagi Presiden Sudan Selatn, Salva Kiir dan pemimpin faksi pemberontak Riek Machar untuk sampai pada permufakatan terakhir tentang berhentinya bentrokan yang memakan waktu 14 bulan ini, sehingga telah merampas jiwa kira-kira 10 000 orang ./.