Komite Tetap MN Vietnam memberikan pendapat kepada  RUU amandemen atas beberapa undang-undang yang bersangkutan dengan UU  tentang  Perancangan (Foto : Daibieunhandan.vn)

Para anggota Komite tersebut menganggap bahwa hanya mengamandir dan melengkapi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam berbagai undang-undang yang bersangkutan dengan UU tentang Perancangan untuk menjamin secara sinkron  dan satu  dengan UU tentang Perancangan, jadi tidak mengamandir isi-isi yang bersangkutan dengan mekanisme dan kebijakan dari beberapa undang-undang itu. Wakil Ketua MN Vietnam, Phung Quoc Hien memberitahukan: “Di antara 25 undang-undang yang bersangkutan dengan UU tentang Perancangan, juga ada beberapa undang-undang lain yang akan bersangkutan, diusulkan akan terus melakukan pemeriksaan untuk direvisi pada persidangan selanjutnya agar UU tentang Perancangan digelarkan secara sinkron dari 1 Januari 2019. Ini merupakan kemajuan yang positif agar undang-undang ini diterjemahkan ke dalam praktek kehidupan, membantu reformasi prosedur administrasi, memperpendek aktivitas-aktivitas yang bersangkutan dengan surat izin, mengabdi pembangunan sosial-ekonomi untuk masa bakti berikutnya”.

Juga pada hari Rabu ini, Komite Tetap MN Vietnam memberikan pendapat kepada   Rancangan Undang-Undang tentang Pasukan Keamanan Publik Rakyat (amamdemen).