Menggunakan secara efektif modal dari obligasi Pemerintah untuk investasi pembangunan dasar
(VOVworld)- Hasil pengawasan pelakanaan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Penghematan dan Pemberantasan Keborosan dalam menggunakan modal dari obligasi Pemerintah bagi investasi pembangunan dasar tahap 2006- 2012 menjadi isi yang dibahas pada Jumat (7 Juni) dalam Persidangan ke- 5 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke -13.
Persidangan ke 5 MN VN angkatan ke 13.
(Foto: diemtin.vansu.vn)
Ketika berbicara di depan sesi perbahasan, para anggota MN menegaskan bahwa keputusan MN tentang haluan mengedarkan obligasi Pemerintah untuk investasi semua proyek dan perancangan penting tahap 2006- 2012 adalah benar dan tepat waktu. Semua proyek yang dimanfaatkan untuk digunakan telah turut menyempurnakan infrastruktur sosial - ekonomi yang penting dari Tanah Air, mempercepat proses mengentas dari kelaparan dan kemiskinan di propinsi - propinsi yang menjumpai kesukaran. Akan tetapi, banyak anggota MN juga beranggapan bahwa penggunaan obligasi Pemerintah bagi investasi pembangunan dasar masih menjumpai banyak keterbatasan. Mereka mengusulkan agar dalam melakukan investasi pada pembanguan dasar pada umumnya dan menggunakan obligasi Pemerintah pada khususnya harus dilaksanakan lebih berhasil-guna, menurut proses yang ketat.
Pada perbahasan hari Jumat itu juga, Deputi Perdana Menteri Nguyen Thien Nhan dan beberapa Menteri telah menyampaikan pemaparan tambahan tentang penggunaan sumber modal dari obligasi Pemerintah untuk investasi pembanguan dasar dalam memperkokoh gedung-gedung sekolahan, jalan- jalan, pertanian, kesehatan dan investasi. Menteri Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Vietnam, Cao Duc Phat mengatakan: “Menurut saya, menyesuaikan masalah- masalahyang masih ada menjadi sangat perlu. Akan tetapi, kami juga mengusulkan kepada MN supaya mempelajari dan menambahkan modal untuk terus melaksanakan penyempurnaan proyek- proyek yang sedang dibangun dan bisa melaksanakan haluan melakukan restrukturisasi investasi. Kalau ingin mempercepat kelajuan dan menyelesaikan proyek- proyek yang sudah dicantum dalam daftar yang diesahkan oleh MN, tetapi harus memperpanjang kelajuannya sampai 2015 dan memerlukan sedikit- dikitnya VND 8,5 triliun. Sementara itu, ada banyak daerah yang sedang mempunyai kebutuhan mendesak yang lain untuk melayani perkembangan sosial- ekonomi, diantaranya ada pelaksanaan haluan melakukan restrukturiasi ekonomi”.
Pada Sabtu (8 Juni ), menurut agenda yang sudah ditetapkan, MN akan membahas tiga Rancangan Undang- Undang, yaitu Undang - Undang Amandemen atas bebepara pasal dari Undang - Undang Kompetisi dan Pemberian Penghargaam; Rancangan Undang - Undang Amandemen atas beberapa pasal dari Undang - Undang tentang Domisili, Rancangan Undang - Undang tentang Lapangan kerja./.