(VOVworld)- Untuk meneruskan persidangan ke-10  Majelis Nasional (MN)  Vietnam angkatan ke-13, pada Kamis pagi (5 November), para anggota MN berbahas tentang Rancangan Undang-Undang mengenai hydrometeoorologi. Para anggota MN meminta supaya dalam  Rancangan Undang-Undang ini, harus mengeluarkan prinsip-prinsip dan patokan-patokan untuk memprakirakan hydrometeorologi secara benar, bersamaan itu juga mempunyai sanksi yang kuat, memintakan tanggung jawab  terhadap  prakiraan yang tidak benar. Beberapa anggota MN  meminta  agar dalam Rancangan Undang-Undang ini, terus  memperhatikan rezim prioritas  dan pendidikan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi di bidang hydormeteorologi, khususnya di daerah pedalaman, daerah pelosok, daerah perbatasan,  laut dan pulau.

Anggota MN Vietnam dari provinsi Thai Binh, Do Van Ve  berbicara  tentang
 Rancangan Undang-Undang  mengenai Hydrometeorologi
di depan persidangan tersebut
(Foto: baotintuc.vn)

 Pada Kamis sore (5 November), para anggota MN membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penanda-tanganan, partisipasi dan pelaksanaan traktat internasional (amandemen) serta ratifikasi Protokol mengamandir Perjanjian tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

RUU tersebut untuk pertama kalinya disampaikan kepada MN untuk meminta pendapat pada persidangan ini. Para anggota MN Vietnam menegaskan bahwa ini merupakan RUU yang punya makna penting, baik di segi hubungan dalam negeri maupun hubungan luar negeri, mengabdi secara aktif dan tepat waktu tuntutan integrasi ekonomi internasional.

Sedangkan mengenai ratifikasi Protokol mengamandir Perjanjian tentang Pembentukan WTO, mayoritas anggota MN mencapai kesepakatan supaya cepat meratifikasi protokol ini. Usaha cepat meratifikasi protokol amandemen ini sesuai dengan haluan, garis politik dan kebijakan Partai dan Negara dalam aktif dan berinisiatif melakukan integrasi internasional; memanifestasikan peranan Vietnam sebagai anggota yang aktif dan bertanggung jawab dalam semua organisasi internasional pada umumnya dan dalam WTO pada khususnya.