Ketua Komisi Keuangan dan Anggaran Keuangan MN membacakan laporan
(Foto: dobaty.net)

Mengenai kebijakan negara terhadap koperasi, Danh Ut, anggota MN Vietnam provinsi Kien Giang mengatakan: "Pengembangan koperasi tidak hanya mempunyai arti penting di bidang ekonomi saja, melainkan juga di bidang sosial. Koperasi adalah organisasi ekonomi sekaligus organisasi sosial yang menghimpun para buruh, kepala-kepala keluarga dan basis-basis produksi kecil. Ini merupakan kekuatan masyarakat yang besar tetapi mayoritasnya adalah kaum tani dan kaum miskin yang mengalami keterbatasan dalam hal teknik dan modal. Oleh karena itu, Negara perlu mengeluarkan kebijakan prioritas, memberikan lebih banyak bantuan kepada koperasi terbanding dengan ragam-ragam badan usaha yang lain”.

Ketika membahas UU tentang Pengelolaan Pajak, para anggota MN mengusulkan mengubah target rancangan UU tersebut untuk menciptakan kemudahan kepada para wajib pajak, mengurangi biaya dan waktu pembayaran pajak; bersamaan itu memperkuat efektivitas pekerjaan pengelolaan administrasi perpajakan untuk memberantas kehilangan pajak dan mengurangi penghutangan pajak. Para anggota MN juga menekankan perlunya meningkatkan sanksi terhadap kecurangan-kecurangan dalam pembayaran pajak.

Sebelumnya, pada Kamis pagi,  para anggota MN Vietnam terus membahas beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat  tentang Undang-Undang  amandemen atas beberapa pasal dari Undang-Undang tentang Pengelolaan  Pajak. Tiga kelompok masalah besar yang diusulkan untuk diamandir dengan tujuan  menciptakan  syarat yang kondusif  bagi  para wajib pajak,  mengurangi biaya  dan waktu dari wajib pajak,  memperkuat  hasil-guna  pekerjaan  pengelolaan administrasi  pajak untuk menentang kehilangan  pajak dan mengurangi tunggakan pajak. Khususnya bagi kelompok masalah menyederhanakan prosedur  administrasi, Than Duc Nam anggota MN Vietnam kota Da Nang memberitahukan: "Rancangan  Undang-Undang  kali ini diamandemen menurut  arah  barang-barang  ekspor dan impor harus membayar pajak sebelum diesahkan dan dibebaskan. Saya beranggapan bahwa  amandemen seperti itu  di satu segi membatasi gejala penyalahgunaan kebijakan memperpanjang waktu membayar pajak untuk sengaja  menunggak pajak,  tetapi ketentuan  amandemen  ini  akan sedikit  berpengaruh terhadap kebijakan merangsang ekspor, menimbulkan kesulitan terhadap aktivitas  produksi dan bisnis badan usaha”./.