(VOVworld) – Pada Kamis (15 Oktober), ketika menjawab interviu tentang reaksi Vietnam terhadap Laporan kebebasan beragama internasional tahun 2014 yang baru-baru ini diumumkan Amerika Serikat (AS), diantaranya menyinggung situasi kebebasan beragama di Vietnam, Jurubicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Vietnam, Le Hai Binh menunjukkan: “Kebijakan konsekuen Negara Vietnam ialah menghormati dan menjamin hak-hak kebebasan berkepercayaan dan beragama, kebebasan tidak berkepercayaan  dan beragama dari warga. Hal ini tercantum secara jelas dalam Undang-Undang Dasar, sistim perundang-undangan Vietnam, dijamin dan dihormati dalam kenyataan.


Undang-Undang Vietnam melarang semua diskriminasi terhadap warga-negara karena alasan kepercayaan dan agama. Negara Vietnam sudah dan sedang melaksanakan banyak kebijakan serta langkah kongkrit untuk menjamin agar para warga menikmati sepenuhnya hak-hak kebebasan beragama dan berkepercayaan. Hal ini telah menciptakan satu kehidupan beragama dan berkepercayaan yang sangat variatif dan hidup-hidup di Vietnam. Sayang sekali, Laporan kebebasan beragama internasional tahun 2014 yang diumumkan AS, meskipun sudah mencacat prestasi-prestasi di bidang ini yang telah dicapai Vietnam, tapi terus memberikan beberapa penilaian yang tidak obyektif dan mengutip informasi-informasi yang salah tentang Vietnam”.

Ketika menjawab pertanyaan yang bersangkutan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Tiongkok secara tidak sah di kepulauan Truong Sa (Spratlys) wilayah Vietnam, Jurubicara Kemlu Le Hai Binh menekankan: “Vietnam sudah berulang kali menolak apa yang dinamakan sebagai kota Tam Sa dengan semua bentuk atau tujuan tidak punya dasar hukum atau juga tidak bisa mengubah kenyataan ialah kepulauan Truong Sa termasuk kedaulatan Vietnam”.