(VOVworld) – Pada Senin malam (8 September), menurut waktu lokal, Parlemen Irak telah mengesahkan daftar kabinet baru yang dikepalai Perdana Menteri (PM) Haider Abadi. Akan tetapi, dua posisi poros yaitu Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri masih kosong karena sengketa-sengketa politik. Diantaranya, Salih al-Mutlak-seorang tokoh sekte Sunni, Bahaa al-Sraji-seorang Syiah dan mantan Menteri Luar Negeri orang Kurdi, Hoshyar Zebari dipilih menjadi Deputi PM. Diantara para Menteri baru, Abadi telah menunjuk mantan PM Ibrahim al-Jaafari-seorang Syiah menjadi Menlu dan seorang tokoh sekte Syiah lain yaitu Adel Abdul-Mahdi menjadi Menteri Permigasan. PM Haider Abadi menyatakan bahwa perlu melakukan lagi perundingan-perundingan dengan blok-blok politik tentang dua posisi yang sensitif ialah Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri dan berkomitmen akan selesai dalam waktu sepekan mendatang.

Selain daftar kabinet baru, Parlemen Irak juga mengesahkan program aktivitas Pemerintah dalam waktu 4 tahun mendatang. Isi-isi utama dalam program ini meliputi penyerapan partisipasi semua partai politik dalam proses mengeluarkan keputusan, melakukan kerujukan, membangun kembali tentara, mendesentralisasi pengelolaan, menyerap secara luas unsur-unsur ikut dalam pasukan keamanan, anti terorisme serta menangani sengketa-sengketa dengan zona otonomi Kudistan dari orang Kurdi./.