 Ilustrasi (Foto: dangcongsan.vn) |
Menurut dia, Vietnam telah memberlakukan satu sistem kebijakan bantuan untuk membuka, memacu dan menciptakan syarat kepada kaum difabel agar melaksanakan kesetaraan semua hak tentang politik, ekonomi, sosial, budaya serta mengembangkan kemampuannya agar menstabilkan kehidupan, berbaur pada masyarakat, sesuai dengan Konvensi mengenai Hak Kaum Difabel di mana Vietnam menjadi anggotanya.
Merealisasikan Undang-Undang Dasar (UUD) dan semua komitmen internasional, Majelis Nasional (MN) Vietnam telah memberlakukan UU mengenai Kaum Difabel tahun 2010 dan 9 UU terkait yang lain, menentukan semua kebijakan khusus untuk kaum difabel. Seiring dengan itu, Vietnam selalu secara bertanggung jawab berpartisipasi dan memberikan kontribusi positif pada Dewan, Komite dan semua forum PBB yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM), mendorong kerja sama multilateral dan bilateral tentang kaum difabel dan sebagainya.
Sehubungan dengan kesempatan ini, Deputi Menlu Nguyen Van Hoi menginginkan agar Komite Hak Kaum Difabel PBB dan semua organisasi internasional, negara-negara anggota PBB terus mendukung Pemerintah dalam proses melaksanakan Konvensi, memberikan bantuan sumber daya dan teknik dalam menangani masalah-masalah kaum difabel, berbagi inisiatif-inisiatif dan semua pelajaran baik bagi Vietnam dalam melindungi kaum difabel agar tidak ada difabel pun yang tertinggal dalam proses pengembangan sosial-ekonomi dari tanah air.
