Pembukaan persidangan ke-28 Komite Tetap MN Viet Nam

(VOVWORLD) - Persidangan ke-28 Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Viet Nam telah dibuka pada Senin pagi (15/10), di Kota Ha Noi. 
Pembukaan persidangan ke-28 Komite Tetap MN Viet Nam - ảnh 1Pembukaan persidangan ke-28 Komite Tetap MN Viet Nam (Foto: VGP / Nguyen Hoang) 

Di depan acara pembukaan ini, Ketua MN, Ibu Nguyen Thi Kim Ngan memberitahukan bahwa pada persidangan ini, Komite Tetap MN akan memberikan pendapat terhadap laporan-laporan tentang sosial-ekonomi, restrukturisasi perekonomian, program target nasional dan sebagainya. Komite Tetap MN juga memberikan sumbangan pendapat tentang pekerjaan personalia agar MN memilih Presiden Negara pada persidangan ke-6 mendatang dan banyak isi penting lainnya. Ketua MN Nguyen Thi Kim Ngan mengatakan:

“Ini merupakan persidangan terakhir untuk meninjau kembali persiapan untuk persidangan ke-6 MN. Di antaranya ada banyak isi yang harus dipelajari sebelum disampaikan kepada MN. Dalam waktu terbatas hanya tiga hari, saya meminta supaya berfokus pada masalah-masalah utama, terutama ialah laporan-laporan tentang sosial-ekonomi, keuangan dan anggaran keuangan”.

Ketika mempresentasikan laporan pertengahan masa bakti tentang pelaksanaan rencana pengembangan sosial-ekonomi masa lima tahun 2016-2020, situasi sosial-ekonomi tahun 2018 dan rencana pengembangan sosial-ekonomi tahun 2019, Menteri Perencanaan dan Investasi Viet Nam, Nguyen Chi Dung memberitahukan bahwa ekonomi makro terus dipertahankan secara stabil, menciptakan fundasi penting untuk melaksakan restrukturisasi perekonomian, mendorong pengembangan bidang-bidang dan menjamin jaring pengaman sosial. Diprakirakan GDP tahun 2018 bisa meningkat lebih tinggi dari 6,7%.

Juga pada pagi harinya, Komite Tetap MN mendengarkan laporan tentang kebijakan bantuan untuk daerah pemukiman warga etnis minoritas dan daerah pegunungan.

Pada sore harinya, para anggota Komite Tetap MN memberikan pendapatan terhadap laporan-laporan tentang sosial-ekonomi, restrukturisasi perekonomian, program target nasional, kebijakan bantuan untuk daerah pemukiman warga etnis minoritas dan daerah pegunungan.

Komentar

Yang lain